PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:

... 6 ( 4) orang Peraturan Gubernur ini Provinsi Berita Daerah 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, DR. H. FAROEKISHAK di 27 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2012 NOMOR 4. Salinan sesuai SEKRETARIAT OAERAH PROVo KALTIM KEPALA BI 0 HUKUM, Nip. 19620527 198503 1 006 ...

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANT N TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang bahwa untuk melaksanakan Keputllsan Menteri Keuangan Nomor 83/KM.04/2000 tentang Pem bagian dan ...

... Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provi i Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran ...

... Daerah, 2011 Nomor MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR PENGATURAN PENGELOLAAN I PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...

... KETENTUAN UMUM Pasall yang adalah Gubernur, unsur penyelenggara Kalimantan Timur; adalah Dinas Provinsi Peraturan Pasa12 dari Pajak Bumi dan disetorkan ke ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... TAP ai RA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ...

... DAN Menimbang Mengingat PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. IR. H. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 'Jo 5u n \ 2021 \GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ,t - Diundangkan di Pontianak pada tanggal .? o Jun I 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A. L. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR I l , I ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat 6. ...

... Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. 7. ...

... ' '' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO MOR i ,,7 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan PasaI 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ...

... dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 99 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  2. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di Muara Teweh dengan wilayah kerja Kabupaten Bartto Utara dan Kabupaten Murung Raya; e. ...

... Kota se Kalimantan Tengah; b. Unit Pengelola Jalan dan Sumber Daya Air di Kuafa Kapuas dengan wilayah kerja Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; c. ...

... Unit Pengelola Jafan dan Sumber Daya Air di Muara Teweh dengan wilayah kerja Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; e. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang Mengingat : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang ...

... dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah; 1. ...

... Balai Kesehatan Jiwa Kalawa Atei di Palangka Raya dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; c. ...

... Museum Balanga di Patangka Raya dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota se Kalimantan T engah; b. ...

... Panti Sostal Tresna Werdha dt TangkiOng dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; b. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Barat Nomor 6); 13. ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...

... Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Alas Peraluran Gubernur Kalimantan Barat Nomor ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tapgga! ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, c * l SYARIF KAMARUZAMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15 ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. b. 1. 2. 3. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian ...

... Barat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 151 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Mencabut
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. ...

... RAHMATTUHAN YANGMAHAESA GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (I) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Unit Pelaksana Teknis Daerah; b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan ...

... Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Se1atan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); JI.,Gajah MClpaNo. 2 Samarinda Kode Pos 75121 KalimantanTimur ...

... LAM PIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN ...

... DAERAH BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI KEPALA UPTD 1 KASUBBAG TATA USAHA I I SEKSI SEKSI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN PEMASARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALSamarinda 15 April 2019 GUBERNUR KALIMANTAN ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun2008Nomor05); 20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...

... 08 Tahun 2008tentang Organisasidan TataKerjaDinasDaerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...

... Daerah Provinsi KalimantanTimurTahun2008Nomor37); 22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011tentang PajakDaerahProvinsiKalimantanTimur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur ...

... Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); a. bahwa penetapan tarif PKBterhadap kendaraan pemerintah dan TNI, POLRI dan mekanisme pelaporan SPOPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan ...

... Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan ...

... Ketentuan Pasal 1angka 32 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaituangka34,sehinggaberbunyisebagaiberikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang ...

... Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
    Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
  2. PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
    Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 133 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR \ TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi dan kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... - 14- LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! ...

... Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat di- Pontianak Sehubungan dengan pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Nomor /PANSEL-JPT/20 ...

... Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima Hormat Saya, Materai Rp. 6.000, ([Nama) Pangkat NIP 1 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, rf'SUTARMIDJI kasih. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. ...

... Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 7. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2021 f GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal un 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); Menetapkan M E M U T ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR ! ...

... ZUTAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ...

... sebagaimana climaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 64 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pendidikan
Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN ...

... OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. 5. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 April 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 9 April 2018 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. Hj. MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    Diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  2. PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    Mengubah atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan