Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.537 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 84 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 20112015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 4, File: PERGUB 084 THN 2012 ttg ...rustamaan Gender.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 9 ); ...

Hal. 3, File: PERGUB 084 THN 2012 ttg ...rustamaan Gender.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 084 TAHUN 2O12 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN , Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan ...

Hal. 1, File: PERGUB 084 THN 2012 ttg ...rustamaan Gender.pdf

Download file:

PERGUB 084 THN 2012 ttg ...rustamaan Gender.pdf

Hak Asasi Manusia; Otonomi daerah dan Pemerintah daerah

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, BD.2012/NO.84

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 17 tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Konsep Dasar KLA; Tahapan Pengembangan KLA; Indikator KLA; Peran Provinsi Kalimantan Selatan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
12 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 61 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 3, File: PERGUB NOMOR 061 TAHUN 2013 TTG SPM.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 September 2013 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 61 ...

Hal. 8, File: PERGUB NOMOR 061 TAHUN 2013 TTG SPM.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 061 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI ...

... KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... bahwa pedoman sebagaimana pada dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 061 TAHUN 2013 TTG SPM.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 061 TAHUN 2013 TTG SPM.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2013/NO.61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; bahwa pedoman sebagaimana pada dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan emerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengorganisasian; Profil Pelayanan Dasar; Sistem Informasi; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2013.
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Kalimantan Timur Nomor 57): Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 10-2017.pdf

... GUBERNUR KALlu IMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ...

... Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 10-2017.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur: Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Timur, Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan ...

... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati/Walikota ...

... adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ...

Hal. 4, File: Pergub Kaltim 10-2017.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 10-2017.pdf

pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-kalimantan-timur-nomor-2-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-transmigrasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2017/NO.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketetuan Pasal 11 Ayat (4) Dan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Tentan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi;
UU No.25 Tahun 1956; UU No.15 Tahun 1997 sebagaiaman telah diubah dengan UU No.29 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2006; UU No.26 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2004; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.3 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No..87 Tahun 2014; Perpres No.153 Tahun 2014; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perda No.2 Tahun 2015;
Ketentuan Umum, PrioritasPelaksanaan Pembangunan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan Transmigrasi, Peaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Transmigrasi Dan Perlakuan Kepada Penduduk Setempat Sebagai Transmigran, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
29 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 28. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64); 29. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1); ...

Hal. 4, File: PG Th 2022 080.pdf

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Manajemen Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Ulin Banjarmasin (Serita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

Hal. 5, File: PG Th 2022 080.pdf

... Menimbang: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR O'cl) TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antar pemilik rumah ...

... perkembangan dan kebutuhan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan kembali terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan ...

Hal. 1, File: PG Th 2022 080.pdf

Download file:

PG Th 2022 080.pdf

Kesehatan - Standar/Pedoman

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD/2022/NO.80

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antar pemilik rumah sakit dengan pengelola/manajemen serta staf medik fungsional, perlu membuat peraturan internal rumah sakit; Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa rumah sakit berkewajiban membuat dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit; Bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan kembali terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 /MENKES /PER/IV /2011; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Tata Kelola Rumah Sakit; Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin; Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemilik; Dewan Pengawas Rumah Sakit; Direksi Rumah Sakit; Direktur Rumah Sakit; Organisasi Pelaksana; Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Keuangan; Perencanaan dan Penganggaran; Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Lain; Peraturan Internal Staf Medis; Tata Kelola Rekam Medis dan Kerahasiaan Informasi; Penyelesaian Sengketa Tenaga Kesehatan; Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
45 Halaman; Lampiran 1 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tanah Adat dan Hak - Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH. ...

... Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Baral, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub 13 tahun 2009.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah; 15. ...

... KALIMANTAN TENGAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. ...

... Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 5. ...

Hal. 2, File: Pergub 13 tahun 2009.pdf

... 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2009 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINS! KALIMAN TENGAH, ...

Hal. 9, File: Pergub 13 tahun 2009.pdf

Download file:

Pergub 13 tahun 2009.pdf

Agraria

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2009/13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tanah Adat dan Hak - Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS TUJUAN DAN FUNGSI; BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGAN DALAM BIDANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH; BAB IV TATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI KETENTUAN LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2009.
11 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Te ngah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... KALIMANTAN TENGAH. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah. 6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. 7. ...

Hal. 3, File: Pergub 24 Tahun 2017.pdf

... v GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ...

... Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub 24 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Juni 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Juni 2017 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF ...

Hal. 23, File: Pergub 24 Tahun 2017.pdf

Download file:

Pergub 24 Tahun 2017.pdf

Kehutanan dan Perkebunan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2017/24

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 82 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013; peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 ;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III PRINSIP; BAB IV KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB V STATUS DAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB VI PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB VII JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB VIII SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB IX UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGANANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; BAB X MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI; BAB XI KEMUDAHAN AKSES; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
23 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor13); 31. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor71); 33. ...

Hal. 5, File: Pergub No 0113 Thn 2020 edit.pdf

... .:»: RIZALI ANWAR BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SElATAN TAHUN 2020 NOMOR 113 RUDY RESNAWAN KALIMANTAN SELATAN, Ditetapkan eli Banjarmasin pada tanggal12Oktober2020 Pasal5 Peraturan Gubernur inimulaiberlaku ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. -8- ...

Hal. 8, File: Pergub No 0113 Thn 2020 edit.pdf

... Negara [Lembaran Negar Republik Indone ia T hun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indone in Nomor 4355); Mengingat; Menimbang: ntuk mink, annkrm k tcntuan Psg;JI 7 P rat ur, n P vin i Kalimantan ...

... Sclatan Nomor 4 Tahun 2 cn an ru ahan Anggnron Pcndapatan dan B lanja D~J h Provin i Kalimantan Sclatan Tahun Anv ran 2020, di riukan pcngaturan lebih lanjut rncngcnai Perijabar n Pcrubahan Anggarnn P ...

... Tahun Anggaran 2020; b. bahwa bema rkan pcrtirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, pcrlu menctapkan Pcraturan Gubemur tentan Penjabaran P rubahan An aran Pcndapatan dan Be nja Daerah Provin j Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 0113 Thn 2020 edit.pdf

Download file:

Pergub No 0113 Thn 2020 edit.pdf

APBD

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 113, BD.2020/No.113

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018 ; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2019; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2015; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; Perda Prov. Kalsel Nomor 13 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel Nomor 4 Tahun 2020; Pergub Kalsel Nomor 092 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub Kalsel Nomor 071 Tahun 2018; Pergub Kalsel Nomor 0105 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub Kalsel Nomor 075 Tahun 2020; Pergub Kalsel Nomor 090 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub Kalsel Nomor 081 Tahun 2020.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan Pendapatan berjumlah Rp 6.681.176.816.834,00 dan Belanja berjumlah Rp7.072.219.770.895.00 sehingga menjadi Defisit sebesar (Rp391.042.954,061,00). Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci Iebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... PENUTUP Pasal8 Dengan berlakunya Peraturan Gubemur m1, maka Peraturan Gubemur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Palangka Raya 16 April 2009 Oiundangkan di Palangka Raya padatanggal 16 April 2009 SEKRETARIS OAERAH PROVINSI KALIM , THAMPUNAH SINSENG BE~ITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 9 ...

Hal. 5, File: Pergub 9 tahun 2009.PDF

... LAMPIRAN II PERA TURAN GUSERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2009 TANGGAL KOP D~NAS/BADAN/UNff /SATUAN KERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP. ...

... Apabila dikemuc:Han hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

Hal. 7, File: Pergub 9 tahun 2009.PDF

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: PERA TURAN GUBERNUR TENT ANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ...

... LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. ...

... Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil ...

Hal. 2, File: Pergub 9 tahun 2009.PDF

Download file:

Pergub 9 tahun 2009.PDF

Tunjangan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2009/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa tambahan penghasilan tersebut didasarkan pada pertimbangan objektif lainnya, yaitu berupa pemberian uang makan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN; BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pendapatan daerah Pasal1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran2021terdiriatas: a.pendapatan daerah; b.belanja daerah;dan c.pembiayaandaerah. ...

... Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsiKalimantanSelatan (LembaranDaerahProvinsi KalimantanSelatanTahun 2016Nomor11); 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran2021 (LembaranDaerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun2021Nomor5);-4- ...

Hal. 4, File: (arsip) Pergub No 047 Th .... Kalsel TA 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

... DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH PROVINSIKALIMANTANSELATAN TAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURANGUBERNURPROVINSIKALIMANTANSELATAN NOMORblFf TAHUN2021 GUBERNUR KALIMANTAN ...

Hal. 1, File: (arsip) Pergub No 047 Th .... Kalsel TA 2021.pdf

... BERITA DAERAH PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR If'fDiundangkandiBanjarbaru padatanggal 1J2. (!)P>1bbfLr !2o! ...

Hal. 6, File: (arsip) Pergub No 047 Th .... Kalsel TA 2021.pdf

Download file:

(arsip) Pergub No 047 Th .... Kalsel TA 2021.pdf

APBD

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2021/No.47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Belanja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 berisi tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Pemutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
6

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... RAD-KSB KALIMANTAN TIMUR 30 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur 4. ...

... Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 7. ...

... Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 11. ...

Hal. 41, File: PERGUB 19-2022 ttg Rencan... Tahun 2022-2024.pdf

... RAD-KSB KALIMANTAN TIMUR 12 10. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; 15. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036; 16. ...

Hal. 23, File: PERGUB 19-2022 ttg Rencan... Tahun 2022-2024.pdf

... Susunan pengurus dan kelompok kerja Di Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur no 525/K.361/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ...

... Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2024, diuraikan sebagai berikut: a. ...

... Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ...

Hal. 40, File: PERGUB 19-2022 ttg Rencan... Tahun 2022-2024.pdf

Download file:

PERGUB 19-2022 ttg Rencan... Tahun 2022-2024.pdf

DAERAH PERKEBUNAN - KELAPA SAWIT - RENCANA AKSI - BERKELANJUTAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD Provinsi Kaltim Tahun 2022 No.19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Integrasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan - Penyelenggaraan, Pelaksana, dan Sistematika Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
165 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT