PERBUP Kab. Lamandau No. 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai validasi hasil evaluasi jabatan maka pejabat pembina kepegawaian menetapkan Peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
Nilai dan Kelas Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
100
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Tahun 2024 No. 939
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ditemukan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, dan
prioritas anggaran yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan
dan penganggarannya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
1.Ketentuan Umum;
2.Sistematika Penyusunan;
3.Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024;
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ...
... Lamandau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tunjangan ...
... .- Kabupaten Lamandau Kal,mantan tengah Kade Pos 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 188/ >5'- /X/HUK/2019 -Disronpaik8'.Il'·dengan··hormat ·: Kepada Yth, Dari Tentang Dasar Lampiran ...
... Penjelasan Kesimpulan Bupati Lamandau Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang ...
... Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau. 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini. 2. ...
... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL OKTOBER 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ...
... Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ;).1 O~W'oQ I"" .;20 l ~ UPATEN LAMANDAU, ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada PNS Dan CPNS Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau
honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/617
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi,
disiplin dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara Di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau serta sebagai
pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun
2015 Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 08 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Ka bu paten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan
Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015.
Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 30 Tahun 2019
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR C; TAHUN 201 7 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat a. ...
... ; b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau perlu direvisi sehingga dalam pelaksanaan ...
... dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Paraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 1. ...
... tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau ...
... CJ- - £J. - <)-ott BUPATI LAMANDAU, ARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 00t I ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagairnana telah diubah
ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Pertaturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu menetapkan regulasi untuk memberikan dasar
hukum yang jelas dalam pemberian tunjangan perumahan bagi
anggota DPRD Kabupaten Lamandau. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2015
tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau perlu
direvisi sehingga dalam pelaksanaan pencairan tunjangan
perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Lamandau dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUNJANGAN PERUMAHANL
BAB III BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN;
BAB IV PENDANAAN DAN PENGELOLAAN;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019
... BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Maret 2019 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Maret 2019 ATEN LAMANDAU, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINS! ...
... KALIMANTAN TENGAH: 03.33/2019 NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMANDAU : 03/HUK/2019 5 ...
... Harapan kami dengan tersusunnya RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 dan dukungan semua pihak akan mampu mewujudkan visi Kabupaten Lamandau yaitu "Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam ...
... Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)". ...
... Nanga Bulik, Maret 2019 BUPATI LAMANDAU, HENDRA L MANA ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129 Seri A). ...
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/183
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014.
BABI
KETENTUAN UMUM; BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAR DAERAH; BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAB DAERAH; BAB V
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 3 Tahun 2019
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2019
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 7. ...
... Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 ~ Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kade Pas 74662 ! ...
... Pedoman Tinclak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstemal/Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau. 2. Kebijakan Pengawasan at.as Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau. 3. ...
... Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau. 1. Telah dilakukan koreksi terhadap ta.ta naskah Peraturan ini. 2. ...
... 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, UPATEN LAMANDAU 612 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Keluaran Operasional
Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran
(SBK) memenuhi kreteria sebagai berikut; merupakan kegiatan
yang dilaksanakan dari tahun, mempunyai indikator keluaran
yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik dilaksanakan
oleh instansi dan/atau di wilayah tertentu.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018; 17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018.
Standar Biaya Keluaran Operasional
Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 26 Tahun 2019
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 40 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... ' I • (, = , PEMERIN1"'AII KABUPATEN LAMANDAU 1 fi~\\ SEKBETABIAT DAERAD \~f)Kompl. ...
... Kesimpulan Bupati Lamandau Up. ...
... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Setwan Kabupaten Lamandau Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lamandau 1. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR lf O TAHON 2015 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat a. ...
... ; b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03B Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau perlu direvisi sehingga dalam pelaksanaan ...
... dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Paraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
- bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Pertaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan regulasi untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Lamandau;
- bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03B Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau perlu direvisi sehingga dalam pelaksanaan pencairan tunjangan
perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Lamandau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu menetapkan Paraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
- Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Pertaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- Besaran tunjangan perumahan
- Pendanaan dan pengelolaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 07 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 16. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 17. ...
... Bapak Sekretaris Daerah di- Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Disampaikan dengan hormat Kepada Yth Dari Tentang Dasar Tata Naskah Lampiran Kesimpulan Bapak Bupati Lamandau Up. ...
... Bapak Sekretaris Daerah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Lamandau Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 201 0 tentang ...
... . - 'J.e;/ 'i BUPATI LAMANDAU, ARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ~ ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 NOMOR ·3 '-1 ~ ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan syarat administratif pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mperlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 2 tahun 2007; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2008; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 16 tahun 2008; peraturan bupati lamandau nomor 06 tahun 2014; keputusan bupati lamandau nomor 188.45/339/X/huk/2013.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENJABAT PENYELENGGARAN PATEN; BAB III PELAKSANA TEKNIS PATEN; BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2014.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 01 Tahun 2013
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Lamandau di- Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Disampaikan dengan hormat Kepada Yth Dari Tentang Dasar Tata Naskah Lampiran Kesimpulan Sekretaris Daerah Kab. ...
... Lamandau Kabag Hukum Setda Kab. ...
... Lamandau Pelayanan Kesehatah Dasar gratis di Puskesmas,Pustu,Poskesdes dan Polindes kabupaten Lamandau Nota Pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lamandau Perbup ini telah sesuai dengan tata cara ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupa ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Lamandau . Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal ? ...
... . \ J-o \} BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR ~ 1-5 ~ ., BAGIAN :-i:.w:u~.i , SETDA KABUPATEN U.MANOAU JABATAN PARAF WABUP 1~ SETOA _ .,._ I l . ASlSTEN /1-- KABBAG . ; \ KASU88AO V . ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu, Polindes Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 05 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas, pustu, poskesdes, dan polindes kabupaten lamandau.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Mankes/Per/ VIII/2010; Peraturan Daeran Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
SASARAN;
BAB IV
JENIS PELAYANAN;
BAB V
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS;
BAB VI
PERSYARATAN UNTUK MEMPERBOLEHKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR;
BAB VII
RUANG LINGKUP OELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
PROSEDUR PENYALURAN DANA;
BAB X
VERIFIKASI ATAS PERMINTAAN PEMBAYARAN;
BAB XI
PEMBAYARAN;
BAB XII
PEMBINAAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2017
... Lampiran I Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2017 Tanggal Pebruari 2017 Ten tang Standar Biaya Keluaran (SEK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada lnspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2017 KOPBUPATILAMANDAU ...
... Dikeluarkan di : Pada tanggal BUPATI LAMANDAU, M A R U K A N Tembusan disampaikan kepada: 1 . 2. ····················································· 3 . 4 . ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal LAMANDAU, -- AG"iANHUKUM-·l J. A ABUPATEN LAMANDAU Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, � ARIFIN LP. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya
Masukan (SBK) memenuhi kreteria sebagai berikut; merupakan
kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, mempunyai
indikator keluaran yang jelas dan terukur, bersifat
khusus/spesifik dilaksanakan oleh instansi dan /atau di
wilayah tertentu. sejalan dengan kebijakan pengganggaran berbasis
kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta
untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan
anggaran yang berkaitan dengan pelaksananaan tugas
pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK)
Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap
memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 13. Peratu.ran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
62/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun
2016; eraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun
2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PENDEKATAN PERHITUNGAN BIAYA KELUARAN;
BAB III
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN;
BAB IV
SURAT TUGAS;
BAB V
PENGGOLONGAN ;
BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN ;
BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN ;
BAB VIII
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN ;
AB IX
KETENTUAN LAIN;
BAB X
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
