Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2017

Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II PENDEKATAN PERHITUNGAN BIAYA KELUARAN; BAB III JENIS KEGIATAN PENGAWASAN; BAB IV SURAT TUGAS; BAB V PENGGOLONGAN ; BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN ; BAB VII PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN ; BAB VIII PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN ; AB IX KETENTUAN LAIN; BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

22 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2017

Tanggal Berlaku

01 Januari 2017

Sumber

BD.2017/505

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 317 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP LAMANDAU NO 3 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

standar-pengelolaan keuangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/505

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Masukan (SBK) memenuhi kreteria sebagai berikut; merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik dilaksanakan oleh instansi dan /atau di wilayah tertentu. sejalan dengan kebijakan pengganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksananaan tugas pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 13. Peratu.ran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016; eraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II PENDEKATAN PERHITUNGAN BIAYA KELUARAN; BAB III JENIS KEGIATAN PENGAWASAN; BAB IV SURAT TUGAS; BAB V PENGGOLONGAN ; BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN ; BAB VII PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN ; BAB VIII PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN ; AB IX KETENTUAN LAIN; BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521