... Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas ...
... Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D). ...
... BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAB IV PENGATURAN PAJAK RESTORAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang Mengingat : : a. ...
... pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2011 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 207 ...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masa Pajak Daerah; Bab III Tata Cara Penetapan Pajak; Bab IV Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak; Bab V Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Bab VI Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak; Bab VII Kriteria Wajib Pajak Dan Ketentuan Besaran Omset Serta Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan; Bab VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Sudah Kadaluwarsa; Bab IX Tata Cara Pemberian Dan Manfaat Insentif Bagi Pemungut; Bab X Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2023
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal £3 BUPATI LAMANDAU, K" HENDRA LE SMANA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU PARAFHIERARK JABATAN BUPATI PARAF ASISTEN frl»8§i§&feulil 94- ft ill 7 1 4 SEKRETARIS DAERAH ...
... KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255 ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau. 6. ...
... \ \ V BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR30 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa Melebihi Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah
mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan
untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan
perekonomian daerah sebagai upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial di masyarakat sebagaimana amanat
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.Ketentuan Umum;
2.Prinsip;
3.Jenis Pekerjaan;
4.Organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
5.Tata Cara Pelaksaan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan;
6.Perubahan Kontrak;
7.Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan;
8.Pembayaran dan Sanksi; dan
9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... indikasi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan. ...
... BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau ...
... serta Honor lain-lain di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 810) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... April 2023 BUPATI ilAMANDAU, HENDRA UESMANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR W ...
... f \. 2g ‘ />< / vv^ BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR It TAHUN 2023 TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, KELEMBAGAAN MASYARARAT ...
... DESA, DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kineija, integritas, ...
... Nomor 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-lain di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai lagi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa, Perangkat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan
kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan
Perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan
Pemerintah Desa, perlu memberikan tunjangan dan biaya
operasional serta honor lainnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
1.Ketentuan Umum;
2.Besaran Tunjangan BPD dan Kelembagaan Masyrakat Desa dan Standar Operasional;
3.Sumber Pendanaan;
4.Pembinaan dan Pengawasan;
5.Ketentuan Peralihan; dan
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Oleh karena itu, Pedoman P'engendalian Gratifikasi ini secara uumtum berisikan. + Prinsip-prinsip Pengendalian Gratifkasi + Pengaturan gratifikasi dalam perspektif pemberantasan korupsi; • • • • • • Peaolaka ...
... dan pelaporan gratifikasi; Lraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait kedinasan; Batasan nilai wajar dan persinggungan ketentuan gratifikasi dengan kegiatan keagamaan ...
... , budaya, adat/istiadat, kebiasaan dan kondisi mus±bat/bencana alam, Me.kanisme pelaporan gratifikasi pada KPK atau melahui PG Pengendalian gratifikasi pada institusi pejabat publik Pean serta masyarakat ...
... Pengendaian Gratifikasi adelah suatu sistem yang bertujuan untuk ncngerdalikan pcncrimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui scrangkaian kegiatan yang melibatkean partisipasi aktif badan ...
... disobut Pclapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG, 18. ...
... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratfikasi oleh Pelapor; 19. ...
... dan pemberian gretifikasi melalui Inspektorat secera perjpdik; , d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifieast; • ' . e. metakukan koordinasi dan konsultasi epada KPK RI alam pclaksanaan pengendalian Gratifikasi ...
... , f melakan peroantauun Lindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tcrhadap gratifikcasi yang dikeola oleh Pemerintah Daerah, g melakukan pengkajian ttik rawan potensi tejadinya gratifikasi ...
... di lingkungan Pemcrintah Daerah; dan h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pcogendalian gratifikasi Pasal 9 fl) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, diperlukan perangkat hukum untuk mengatur terkait gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun2017; PEPRES No. 55 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 52 Tahun 2014;PKPK No. 2 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
19 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2018
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 567 MANA SUBAG TGL DUK UM~ /1/ PERATIJRAH PER- ~ ;- t '-- - 2,,1 i UIIDANG-illlOAl/f',4N, __ ~ ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Lamandau 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176); ...
... Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN AKUNTANSIKEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... LAMANDAU, a. bahwa sesuai amanat Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai amanat Pasal 116 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan
sistem akuntansi dengan berpedoman pada
standar akuntansi yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10
Tahun 2015.
Menyajikan
laporan atau informasi keuangan BLUD Puskesmas menjadi akurat,
transparan dan akuntabel bagi pengelola keuangan pada BLUD Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 45 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2024
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Kabupaten Lamandau Nomor 258), 9. ...
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... BUPATI LAMANDAU, “ag LILIS SURIANI k--- NN UN en cenan dna ae pada tanggal 22 APN! 2014 gg. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, BERITA DAERAH MUHAMAD IRWANSYAH UPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR g1b ...
Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2024/No.926
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. rincian dana:
b. penyaluran dana,
c. prioritas penggunaan dana,
d. pengelolaan, dan
e. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2018
... ._, _________ ~ BAGIAN HU~<.UM SETDA KABUPATEN LAMANDAU JAB.ATAN PARAF WABUP SEKDA ASISTEN KABAG ~
... BUPATI LAMANDAU, \I\~ H.M. KATMA F. DIRUN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 173 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 6,80/2018 NOREK KABUPATEN LAMANDAU : 5/HUK/2018 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam
menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan
penyediaan inforrnasi pariwisata kepada masyarakat perlu
dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.87 /HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.93/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.94/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.95/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97 /HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53
Tahun 2013; Peraturan Kepala Sadan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun
2014; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
JENIS USAHA PARIWISATA DAN PENDAFTARAN
USAHA PARIWISATA; BAB III
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA; BAB IV
MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA; BAB V
BAK, KEWAJIBAN DAN PELAPORAN; BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN; BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN; BAB X
KETENTUANPENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 4 Tahun 2018
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2019
... Untuk menentukan BDx, yaitu : BDx = (0,010A"Zl)+(0,050A"Z2)+(0,015*Z3)+(0,025*Z4) Keterangan : Zl : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau. ...
... Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau. Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Lamandau. ...
... Z4 : Rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa kabupaten Lamandau. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5717), maka Pemerintah
Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh
desa yang ada di Kabupaten.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018.
Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 6 Tahun 2019
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2019
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 Menimbang Mengingat ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah Setiap Desatahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah kepada Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018;
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah Setiap Desatahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 8 Tahun 2019
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 03 Tahun 2014
... 0 Nomor 188/ PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAD /II/ Huk / 2014 Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162 Nanga Bulik, 3 Februari 2014 Kepada Yth. Bapak Bupati Lamandau Up. ...
... Bapak Sekretaris Daerah di- Nanga Bulik NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Disampaikan dengan hormat (' Kepada Yth Bapak Bupati Lamandau Up. ...
... PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA PATEN LAMANDAU, Drs. MURI , .S NIP. 19690207 19901 ...
... , Menimbang Mengingat BUPATILAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR o~TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI KELURAHAN BUPATI LAMANDAU, a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 4 Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, perlu diatur tentang Pedoman Umum Administrasi Kelurahan Di Kabupaten Lamandau; b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ...
... ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau; 1. ...
... -O 1'-1 BUPATI LAMANDAU, KASU8SAG PELAK SANA f}( MARUKAN Diun an ulik pada tanggal "3,- ')_ ~ 'd-ct1i SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING DERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 NOMOR .?'-il-\ ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Administrasi Keuangan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pasal 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman administrasi kelurahan, perlu diatur tentang pedoman umum administrasi kelurahan di kabupaten lamandau.
undang-undang nomor 32 tahun 2004; undang-undang nomor 12 tahun 2011; peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005; peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 5 tahun 2005.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN;
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
