Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2023

Besaran Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa, Perangkat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.Ketentuan Umum; 2.Besaran Tunjangan BPD dan Kelembagaan Masyrakat Desa dan Standar Operasional; 3.Sumber Pendanaan; 4.Pembinaan dan Pengawasan; 5.Ketentuan Peralihan; dan 6.Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa, Perangkat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

14 April 2023

Tanggal Pengundangan

14 April 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2023

Sumber

BD.2023/No.879

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 167 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tunjangan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/No.879
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Besaran Tunjangan Badan Permusyarawatan Desa, Perangkat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Standar Biaya Operasional Serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan Pemerintah Desa, perlu memberikan tunjangan dan biaya operasional serta honor lainnya; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 1.Ketentuan Umum; 2.Besaran Tunjangan BPD dan Kelembagaan Masyrakat Desa dan Standar Operasional; 3.Sumber Pendanaan; 4.Pembinaan dan Pengawasan; 5.Ketentuan Peralihan; dan 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023. 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521