Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... uang dan/ atau barang, maka pelaporan wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sepenuhnya merupakan ...

... kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelapor menerima surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus ...

... Bagi.an Kedua Tindaklanjut Setelah Penetapan Status Gratifikasi g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (4) Laporan ...

Hal. 9, File: Pergub No. 35 Tahun 2021.pdf

... Pasal 6 (1) Pelaporan Gratifikasi sebagairnana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak ...

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dirnaksud ayat ( 1) dianggap lengkap apabila ...

... waktu penerirnaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; Pasal 5 ( 1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagairnana dimaksud dalam ...

Hal. 8, File: Pergub No. 35 Tahun 2021.pdf

... atau pejabat publik lainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi ...

... ; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK RI; e. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi ...

... Bagian Kesatu Susunan Organisasi BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (4) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik Negara, UPG berkoordinasi dengan KPK. -10- ...

Hal. 10, File: Pergub No. 35 Tahun 2021.pdf

Download file:

Pergub No. 35 Tahun 2021.pdf

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi - Standar/Pedoman - Gratifikasi

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi; b. bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu indikator yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk menerapkan penguatan pengawasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERKPK No. 2 Tahun 2019.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
14 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; informasi pemberi Gratifikasi; jabatan Pelapor Gratifikasi; tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; uraian jenis Gratifikasi yang diterima ...

... /ditolak; nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak; kronologis peristiwa penerimaan /penolakan Gratifikasi; dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 12 Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. Gratifikasi milik Negara. ...

Hal. 9, File: PERGUB-02-2021.pdf

... . -17- FORMAT TINDAK LANJUT PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PELAPORAN GRATIFIKASI Nomor Kepada : Gubernur Kalimantan Utara Dari : Unit Pengendali Gratifikasi Provinsi ...

... Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan ini kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pelaporan Gratifikasi sebagai berikut: Penerimaan ...

... Pemberian Gratifikasi Permintaan Gratifikasi Demikian disampaikan untuk diketahui. Sekretaris UPG Ketua UPG No. ...

Hal. 20, File: PERGUB-02-2021.pdf

... melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi Gratifikasi di PD masing-masing. ...

... penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; melaporkan rekapitulasi ...

... sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi; dan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi ...

Hal. 11, File: PERGUB-02-2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Download file:

PERGUB-02-2021.pdf

GRATIFIKASI

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yang menyatakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Gratifikasi
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengendalian Gratifikasi Bab III Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi Bab V Pengawasan Bab VI Perlindungan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
25 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberatkan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat Pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

Hal. 4, File: PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

... LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 21 TAHUN 2021 TANGGAL : 6-6-2021 KOP SKPD UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Lengkap : NIP ...

... : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : Menyatakan bahwa pada periode s/d saya : Tidak menerima gratifikasi Menerima gratifikasi (Hanya diisi apabila ada penerimaan) No. ...

... Nama & alamat Pemberi Hubungan dengan Pemberi Alasan Pemberian Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Demikian Surat Pernyataan yang ke *) ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi ...

Hal. 19, File: PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

... LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 21 TAHUN2021 TANGGAL : 6 - 6 - 2021 LAPORAN T1NDAK LANJUT PENANGANAN PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PROVINSI LAMPUNG ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi e. ...

Hal. 18, File: PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

Download file:

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFÏKASI

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifïkasi bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifïkasi wajib melaporkan
Pasal 18 ayat (6)Tahun 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010 PP No.54 Tahun 2018 ,PermenPANRB No.52 Tahun 2014, PeraturanKBK No.02 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2021.
Halaman 19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... 11 Pasal 8 (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi ...

... (2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada Pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 9 Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik Negara; atau b. Gratifikasi milik penerima. ...

Hal. 11, File: perbub - 34_2022.pdf

... 14 g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. ...

... penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan Bagian Kedua Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Pasal 17 (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi ...

... Gratifikasi; b. membuat berita acara identifikasi barang/ penerimaan Gratifikasi dan dokumentasi dan melaporkan kepada UPG; c. membuat laporan tindak lanjut penanganan Gratifikasi di lingkungan Perangkat ...

Hal. 14, File: perbub - 34_2022.pdf

... 13 BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Unit Pengendalian Gratifikasi Pasal 14 (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana ...

... laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan ...

... penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, dan badan ...

Hal. 13, File: perbub - 34_2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Blora Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Download file:

perbub - 34_2022.pdf

pengendalian gratifikasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Blora, perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi perlu peningkatan kepatuhan terhadap Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Dasar Bab III Pengendalian Gratifikasi Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Bab V Hak dan Perlindungan Pelapor Gratifikasi Bab VI Pengawasan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 85 Tahun 2016 dicabut.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 6 (1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ ditolak ...

... dan waktu penerimaan gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan h. bukti, ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. gratifikasi milik penerima; atau b. gratifikasi milik Negara. ...

Hal. 10, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

... atau Pejabat Publik lainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi ...

... ; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan ...

... penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan ekstemal ...

Hal. 14, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekeijaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999,UU No 30 Tahun 2002, UU No 48 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2018, PermenpanRB No 52 Tahun 2014, PerKPK No 02 Tahun 2019
Peraturan Bupatu Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 18

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal ...

... rangka pengendalian Gratifikasi. ...

... Dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi; d. Dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi; atau e. Dimusnahkan. Pasal 12... ...

Hal. 9, File: Perwal 17 Tahun 2021 .pdf

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima;atau b. Gratifikasi milik Negara. ...

... (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ ...

... penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG;dan c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan ...

Hal. 8, File: Perwal 17 Tahun 2021 .pdf

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat informasi ...

... Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi;dan h. bukti, dokumen, atau data ...

... pendukung terkait laporan Gratifikasi ...

Hal. 7, File: Perwal 17 Tahun 2021 .pdf

Download file:

Perwal 17 Tahun 2021 .pdf

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2021/No.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, sehingga perlu diganti. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; . Undang-Undang 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; UPG; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi Gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing. ...

... hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi, e. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi, ...

... pengendalian Gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 11, File: PERWALI Bontang 2-2018 Pe...lian Gratifikasi.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, atau badan yang memberikan Gratifikasi kepada 9. penerima Gratifikasi. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam » D ...

Hal. 3, File: PERWALI Bontang 2-2018 Pe...lian Gratifikasi.pdf

... Negara, Cc. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima, dan e. nilai Gratifikasi yang diterima. ...

... Dalam hal nama dan/atau alamat Pemberi Gratifikasi tidak diketahui, maka dijelaskan dalam kronologis penerimaan Gratifikasi. ...

... Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 9 ...

Hal. 9, File: PERWALI Bontang 2-2018 Pe...lian Gratifikasi.pdf

Download file:

PERWALI Bontang 2-2018 Pe...lian Gratifikasi.pdf

pengendalian-pedoman-gratifikasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2018/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Bontang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas, berdedikasi dan jujur dilingkungan Pemerintah Kota Bontang perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Setiap Pejabat/ Pegawai wajib menalak gratiflkasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima.Pejabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratiflkasi tersebut kepada KPK melalui UPG.Dalam hal Pejabat/ Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Ketua UPG atas nama Wali Kota meminta satu orang pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi Gratiflkasi dan/ atau melaporkan kegiatan yang berindikasi Gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
15 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 72 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... -12d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratif:tkasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 8 ( 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa: a. gratifikasi mllik penerima; dan/ atau b. gratifikasi milik negara ...

... . (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ ...

Hal. 12, File: PERWALI Kota Palangka Raya No. 72 Th 2021.pdf

... yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/ a tau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SOPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud ...

... ; c. meneruskan laporan penerirnaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pem berantasan ...

... Korupsi; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pi.mpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ...

Hal. 14, File: PERWALI Kota Palangka Raya No. 72 Th 2021.pdf

... Pasal 7 (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana climaksud pada Pasal 5 ayat ( 1), dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak ...

... sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; ...

Hal. 11, File: PERWALI Kota Palangka Raya No. 72 Th 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Palangkaraya No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

Download file:

PERWALI Kota Palangka Raya No. 72 Th 2021.pdf

Pedoman Pengendalian gratifikasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD.2021/No.72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya,Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Palangka Raya dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; dan 16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum.
1. Gratifikasi; 2. UPG Kota Palangka Raya; dan 3. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penegndalian Gratifikasi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi, melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Perangkat Daerah: f. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi ...

... dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi: melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ...

... dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah, dan f. ...

Hal. 10, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...

... Penerima Gratifikasi adalah setiap pegawai/pejabat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... (3) (4) (S) (6) (7) (1) Dalam hal nama dan/atau alamat pemberi Gratifikasi tidak diketahui, maka dijelaskan dalam kronologis penerimaan Gratifikasi yang terdapat di Formulir Laporan Gratifikasi, sebagaimana ...

... meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. ...

... KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

Download file:

PERBUP NO 35 TAHUN 2018 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

Penegndalian-Gratifikasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegndalian Gratifikasi

ABSTRAK:

Dalam Rangka Peneylenggaraan Kepemerintahan AYng BAik, BErsih, Dan BEbas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten kuati Kartanegara, Pejabat/Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Dilarang Menerima Hadiah Atau Suatu Pemeberian Dari Siapapun Juga ayng Berhubungan Dengan Pejabat dan Atau Pekerjaannya, Dan Penegndalian Gratifikasi Merupakan Salah Satu Indikator Penguatan Pengawasan untuk MEnilai Keberhasilan Proses Pembangunan Zona Integritas.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; No 72 TAhun 1959; UU no 31 Tahun 1999; UU No 20 tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU no 10 Tahun 2015; UU no 1 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; No 2 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan umum pasal 1 dan Pasal 2, Penegndalian Gratifikasi Pasal 3 Dan pasal 4, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Psal 5 s/d Pasal 10, Unit Penegndalian gratifikasi Pasal 11 s/d Pasal 14, Pengawasan Pasal 15 s/d Pasal 17, Perlindungan dan Penghargaan Pasal 18 dan Psal 19, Sanksi Pasal 20, Pembiayaan Pasal 21.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
22hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Sistem Pengendalian Gratifikasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... DKI Jakarta atau di lingkungan BUMD melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi ...

... , menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, serta menerima Gratifikasi dan telah melaporkan; dan i. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Program ...

... Pengendalian Gratifikasi kepada Gubernur. ...

Hal. 4, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

... Pasal 6 (1) Pelaporan penerimaan dan/ atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK RI. ( ...

... Gratifikasi. ...

... Gratifikasi milik penerima; atau b. Gratifikasi milik Negara. (7) ...

Hal. 7, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

... (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai ...

... Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi ...

... ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut. (6) terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, ...

Hal. 8, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

Download file:

PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

gratifikasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017, perlu diganti dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sttd UU No.9 Tahun 2015; Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Peraturan Gubernur ini mengatur pembentukan UPG Provinsi DKI Jakarta (Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi DKI Jakarta) dan UPG BUMD yang dibentuk dengan Keputusan Direksi. Selain pembentukan UPG, diatur mengenai Susunan UPG, Tugas, Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pengawasan oleh Inspektorat, dan Perlindungan Pelapor Gratifikasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku: 1. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT