Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau

Abstrak

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Kab Lamandau No 44...bupaten Lamandau.pdf

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/NO.664

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten lamandau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah;
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran PPK-BLUD UPTD Puskesmas; 2. Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Anggaran PPK-BLUD UPTD Puskesmas; 3. Pemantauan Dan Evaluasi; dan 4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... - 5 Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234); 28. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor ...

... Kabupaten Lamandau Nomor 258); 31. ...

Hal. 6, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34.pdf

... Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251); 26. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34.pdf

... t BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2023/No.902

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa pada kondisi tertentu , pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD , kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , pada BAB VI Butir D. l .h;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara , Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Mengubah ketentuan Pasal 3, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (3), mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2). ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (3), mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (4), mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 20 ayat (1).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Di Kabupaten Lamandau

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Hasil pencarian pada file:

... t '^3 BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN ...

... BARU RUMAH LAYAK HUNI D1 KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat: BUPATI LAMANDAU, bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian ...

... ; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...

Hal. 1, File: Perbup Lamandau No.54 Tah...Di Kab. Lamandau.pdf

Download file:

Perbup Lamandau No.54 Tah...Di Kab. Lamandau.pdf

Rumah Layak Huni

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.674

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Di Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga kurang mampu serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Lamandau; b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan serta pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan teijamin tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah' Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
a. prosedur pengalokasian bantuan; b. penerima bantuan PKR dan PBR; c. tim teknis; d. pelaksanaan; e. penyaluran; f. pelaporan dan pertanggungjawaban; g. pengawasan dan pengendalian; dan h. sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
30

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu pada RSUD Lamandau, ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan ...

... Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau ...

... Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau perubahannya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau ...

Hal. 6, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2016 ... DAERAH LAMANDAU.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ...

... DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANADAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan beban kerja dan resiko ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2016 ... DAERAH LAMANDAU.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2016 ... DAERAH LAMANDAU.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Lamandau No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungisonal Tertentu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Download file:

PERBUP NO. 25 TAHUN 2016 ... DAERAH LAMANDAU.pdf

tambahan penghasilan di RSUD

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/NO.462

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan beban kerja dan resiko kerja serta untuk mewujudkan pelayanan yang prima di bidang kesehatan dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; -bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
- Ketentuan pemberian tambahan pengahasilan - Pemotongan dan Pengawasan Tambahan Penghasilan - Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 41 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawain Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... • I ( ~ A. 1_"1 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU 1 ~ .. ~i1 SEKRETARIAT DAERAH < ~~f )

... Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078 ----- Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah Kode Pos 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 188/ /XII/HUK/2015 Disampaikan ...

... tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. 1. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 41 TAHUN 201...SEHATAN KABUPAT.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...

... Menimbang Mengingat KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka untuk menigkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan kondisi kerja, kriteria dan ...

... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negerj Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Lamandau. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 41 TAHUN 201...SEHATAN KABUPAT.pdf

... ' • \ I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal :4:, November 2015 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ~ November 2015 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...

... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR ~7;,t) I BAGIAN HUKJ\Vi r SETOA i<.ABUPATEN 1.J.\MANDA:; I ----------..,--~1-••-~ BATAN r 1~1~r SEKDA ASISTEN KABBAG KASLIMIAG ...

Hal. 7, File: PERBUP NOMOR 41 TAHUN 201...SEHATAN KABUPAT.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 201...SEHATAN KABUPAT.pdf

tambahan penghasilan PNS dan CPNS jabatan fungsional tertentu dinas kesehatan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.430

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawain Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka untuk menigkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan kondisi keija, kriteria dan kondisi tempat bertugas serta mewujudkan pelayanan yang prima dibidang kesehatan di pandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; - bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Lamandau.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4400); - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4585); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pemberian tambahan penghasilan Dinas Kesehatan - Besaran tambahan penghasilan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaien Lamandau Nnmor l Tahun 2022 ten[ang Pengelolaan Kcuangem Daerah (lembaj. m Dacrah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255); 30. ...

... Peraturan Dacrah Kabupaten lamandau Nomor 04 Tahun 2022 .entailg Anggaran Pendapatau dan BeLunja Daecall Kabupaten lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, ...

... Daerah Kabupattn Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana teiah rtiubHb dengan Pch'at'urfJTi Du paLi Lamandau Nomor 1 Tahun 207.1 ten tang Pentbahan ataa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

... 2016 tenting I^embcntukan dan Susun&n PerangkaL Daerah Kabupatcn Lamandau (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Lamandau Tahun 2016 Nomor 204 , Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Lamandau Nomor 251]; 26. ...

... Pcraturan Daerah Kabuparen Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Dacrah KabUpaten Lamandau (Lcmbaran Daerah Kabupatcn lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lamandau Nomor ...

... Dacrah Kabupatcn Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang FcnvcrLann Modal Pemerintah Kabupatcn Lamandau Pada Pcran Fcr U.' ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

... Agar srtiap orang mcngctEihuinya, mcmerinEabkari prngundangan Per&iuran Bupad ini dcngan pcnftropatannya daiairt Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... M h uK um 7 “ FT 7F Dkrnapkftn di Nanga BultJc pada Langgal 16 Maret 2033 BUPATJ L-KMAJADAU, n HENDRA LESMAJNA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 16 Manet 2023 jjEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ...

... , MUHAMAD IHWAM^YAH BERITA DAERAH ftABUPATEN LAMANDAU TAHUH 2023 NOMQR 872 I J M] L H II h -t I I I I [r. ...

Hal. 16, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Per UU ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 / PMK .07 / 2021 tentang Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas ( PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258); 33. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.969.358.252.300,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah ) yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perancaflg Peraturan Per UU Kabag H Asisten 1 Sekretaus Daerah % - 6 - Pasal 9 ( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.660.945.954.965,- ( Enam Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri atas: a . belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d . belanja subsidi; e. belanja hibah ; dan f. belanja bantuan sosial. ( 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 341.330.254.900,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 247.810 .907.762 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). (4 ) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O ,- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. O,- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.68.829 . 770.428,- ( Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.975. 021.875, - ( Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). 2.Ketentuan Pasal 10 ayat ( 2) , dan ayat (3), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a yang terdiri atas: a. belanja gaji dan tunjangan ASN; b. belanja tambahan penghasilan ASN ; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; d . belanja gaji dan tunjangan DPRD; e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH ; dan f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH . ( 2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.193.727.834.435,- ( Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar PerancanA Peraturan Per UU 11 Kabag Hujmm Asisten 1 Sekretaris Daerah N Q>- =nk, - 7 - Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) . (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.98.140.089.708,- ( Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah). ( 4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c , direncanakan sebesar Rp.30.481.044.964 ,- ( Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ( 5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d , direncanakan sebesar Rp. l 1.475.061.567,- ( Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- ( Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). ( 7 ) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf f , direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,- ( Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.6.686 .675.000,- ( Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 3.Ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) , ayat ( 2 ) , ayat (3), ayat ( 4) , ayat (5) dan ayat (6 ) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b yang terdiri atas: a. belanja barang; b. belanja jasa; c. belanja pemeliharaan; d. belanja peijalanan dinas; e. belanja uang dan / atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat; f . Belanja barang dan jasa BOS; dan g. Belanja barang dan jasa BLUD. (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.51.768.630.879,- (Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp.100.898.457.099 ,- ( Seratus Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Perancang F Per UU l :raturan Kabag Htritum Asisten 1 Sekretaris Daerah \ b f / i - — 1 - 8 - Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf c , direncanakan sebesar Rp. 22.427.539.921,- ( Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Ttijuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.47.636.133.116 ,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Belas Rupiah). (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e , direncanakan sebesar Rp.3.722.532.200,- (Tiga Milyar Tiijuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). ( 7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.325. 213.784,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf g, direncanakan sebesar Rp .12.032.400.763,- ( Dua Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). 4.Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 ( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 176.874.480.898,- ( Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas: a . belanja modal tanah ; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal bangunan dan gedung; d . belanja modal jalan , jaringan , dan irigasi; e . belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset tidak berwujud . ( 2 ) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a , direncanakan sebesar Rp.785.120 .000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.784.600.477,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). ( 4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.46.657.832.745,- (Empat Puluh Enam Milyar Enam Perancanrf Per UU | Peraturan Kabag H*rt?uhi Asisten 1 Sekretaris Daerah A 3 GU fl - 9 - Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). (5) Belanja modal jalan , jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf d , direncanakan sebesar Rp.93.436.648.364 , - ( Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.210.279.312 ,- (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunedeficiency Syndrome

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Lamandau No. 18 Ta...iciency Syndrome.pdf

hiv dan aids

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.731

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunedeficiency Syndrome

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 14, dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunedeficiency Syndrome, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunedeficiency Syndrome;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrom; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome.
1. Kebijakan dan strategi; 2. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; 3. Komisi penanggulangan HIV dan AIDS; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pembiayaan; 6. Pembinaan; dan 7. Larangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2021.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 02 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NO 2 TAHUN 2013 TEN...ANDAU TAHUN 2013.pdf

Pemilihan Umum Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2013/NO.103 SERI A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2011.
PASAL I; PASAL II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2013.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dan Seritifikasi Usaha Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Kab. Lamandu No 1 ...Usaha Pariwisata.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN SERITIFIKASI USAHA PARIWISATA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/No.805

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dan Seritifikasi Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar U saha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2033; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
1. Maksud dan Tujuan; 2. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan; 3. Usaha Pariwisata; 4. Ketentuan Perizinan; 5. TDUP; 6. Sertifikat Usaha Pariwisata; 7. Pelaporan; 8. Fasilitas Perizinan Berusaha; 9. Pendirian Dan Aktivitas Usaha Bar/PUB, Kelab Malam, Diskotik, Karaoke, Dan Rumah Bilyar; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Koordinasi Pemberian Sanksi Administratif; dan 13. Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda Kab. Lamandau No. 1...bupaten Lamandau.pdf

rencana pembangunan jangka menengah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.198

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi KalimantanTengah Tahun 2015-2035; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau.
Sistematika perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT