... Gratifikasi yang tidak sah Gratifikasi yang tidak sah merupakan pemberian sesuatu yang memiliki nilai, sebagai hadiah atas suatu keputusan yang telah dibuat oleh si penerima hadiah. ...
... Gratifikasi yang dianggap sebagai suap yakni pemberian sesuatu kepada suatu pihak tertentu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam ...
... Sumber Daya Manusia (SDM) Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian Terdapat suap/ gratifikasi dalam proses mempercepat/ memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian antara ...
... Korupsi juga dapat diartikan sebagai memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum seperti pertentangan kepentingan (conflict of interest), penyuapan, pemberian illegal atau gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, diperlukan adanya
peningkatkan integritas dan penguatan sistem
pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal
13 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan
sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah
Daerah secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme diperlukan Pengendalian Kecurangan
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.
Materi Pokok: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Strategi Pengendalian Kecurangan, Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Perilaku Anti Kecurangan, Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Jumlah halaman: 10 HLM; Lampiran: 44 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2022
... Self Aaaeament BOBOT TOTAL ASPEK 5 °/o Efisien 2 Keiuiuran 1,87 Integritas Anti Gratifikasi 5 Pelavanan Prima % Disiolin Hasil kuesioner 2 Konsistensi Budaya Kerja 0,52 6 Komitmen Tenat berdasarkan % Berdedikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Kinerja Individu
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi terwujudnya penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang proporsional, terukur, transparan dan akuntabel;
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publ
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tcntang Pedoman Pcnilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA
BAB III PENILAJAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENILAIAN KINERJA JNDIVJDU
BAB V PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja lndividu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 37 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tapin No. 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
PERBUP Kab. Tapin No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Hasil
Monitoring dan Evaluasi Program Pencegaban
Korupsi Bidang Kepegawaian oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di
Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tabun 2020 tentang Pemberian
Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tabun
2021 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui
perubaban; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tabun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017; . Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 215 Tahun 2019
... PENEGAKAN INTEGRITAS Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten, meliputi: 1. survey penilaian integritas; 2. penanganan laporan gratifikasi; 3. monitoring dan evaluasi aksi ...
penyelenggaraan pemerintahan daerah - perencanaan pengawasan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 215, BD.2021/NO.215
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Permendagri No 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, serta mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab Cilacap secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda di Lingkungan Pemkab Cilacap Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU no 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; OO No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan pengawasan yang meliputi fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran pengawsan penyelenggaraan pemerintahan daearah, dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
... Lamandau 10 Mas Kab 11 Kab. Pisau t2 13 l4 Kab. Barito Timur 25.647.787 77.805.0O0 630.995.400 Provinsi Kalimantan Selatan XVI Kab. 1 (- 16el330-) ...
... 133.500.000 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran 178.550.000 425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri 4r.338.979 42523 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi ...
... 316.829.966 42523t Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah 543.078 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan t.687.237 425233 Perkara 24.O92.657 425234 Pendapatan Gratifikasi ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... berdasarkan jumlah temuan TPTGR, dengan ketentuan dipotong 1% (satu persen) untuk sebuah temuan dalam bulan berjalan sampai dengan adanya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan. (8) Jumlah temuan gratifikasi ...
... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan kepatuhan pelaporan indikasi adanya gratifikasi, dengan ketentuan dipotong 2 % (dua persen) bagi seluruh pegawai di perangkat daerah yang tidak melaporkan ...
... dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari unsur: a. tingkat kehadiran; b. kepesertaan mengikuti apel dan upacara; c. jumlah temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan d. jumlah temuan gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja merupakan bagian dari Aparatur Sipil
Negara yang ikut berperan dalam kemajuan
pembangunan pada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo; bahwa dalam rangka memberikan penghargaan
dan meningkatkan kesejahteraan pada Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
diberikan tambahan penghasilan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 58 ayat (2), Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada pegawai diberikan berdasarkan
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2018.
... 2021, No.1142 -236 - b. penyiapan koordinasi pemantauan kepatuhan dan verifikasi pelaporan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; c. penyiapan koordinasi pembangunan ...
... pengelolaan, analisis, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pengaduan publik, serta penyiapan bahan koordinasi pemantauan kepatuhan dan verifikasi pelaporan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi ...
... Pasal 564 Bagian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan pegawai, pengendalian gratifikasi ...
Permenlu No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
... Pasal 6 Jenis benturan kepentingan meliputi: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan pegawai ...
... Pasal 7 Sumber benturan kepentingan dapat berupa: a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; b. perangkapan jabatan; c. hubungan afiliasi; d. gratifikasi; dan e. kelemahan sistem organisasi. ...
... BAB II BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 5 Bentuk benturan kepentingan meliputi: a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; b. penggunaan ...
... (3) Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi. ...
... (4) Anggota yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ...
... (5) Penerimaan oleh Anggota karena pemikiran dan tenaganya, antara lain berupa honor undangan diskusi atau seminar, tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ...
... tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi; dan 3. bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan sesuai ketentuan mekanisme ...
... negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPD; 2. tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi ...
... Hadiah/imbalan/suap/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan ...
... Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 10. ...
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah perlu mengatur etika
pelayanan oleh aparatur di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Timur
UU No.12 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.96 Tahun 2012, PP No.6 Tahun 2021, Permendagri No.138 Tahun 2017, Permendagri No.25 Tahun 2021, PERBUP No.72 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun
2018,
Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pelayanan
Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
