... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207031 KECAMATAN BATANGKAWA 002 KINIPAN 003 GINIH 004 BENAKITAN 005 LIKU ...
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 GUCI 004 KUJAN 005 NANGA BULIK ...
... SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA Kode Nama 6207013 KECAMATAN BULIK TIMUR 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 44, https://www.bps.go.id/: 3 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207031 KECAMATAN BATANGKAWA 002 KINIPAN 003 GINIH 004 BENAKITAN 005 LIKU ...
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 GUCI 004 KUJAN 005 NANGA BULIK ...
... SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA Kode Nama 6207013 KECAMATAN BULIK TIMUR 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
Perka BPS No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
Mencabut
Perka BPS No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN : [ 62 ] Provinsi KALIMANTAN TENGAH Kabupaten : [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207031 KECAMATAN BATANGKAWA 002 KINIPAN 003 GINIH 004 BENAKITAN 005 LIKU 006 ...
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN : [ 62 ] Provinsi KALIMANTAN TENGAH Kabupaten : [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 001 BATU KOTAM 003 GUCI 004 KUJAN 005 NANGA BULIK ...
... NANGA PALIKODAN 004 SUNGKUP 005 NANGA KORING 006 NUANGAN 007 TOKA 6207013 KECAMATAN BULIK TIMUR 008 SEPONDAM 009 PEDONGATAN 010 MERAMBANG 011 BATU TUNGGAL 012 NANGA KEMUJAN 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Mencabut
Perka BPS No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
... Menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban, f. ...
... Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, g. Menjaga netralitas dalam kegiatan kampanye politik, h. ...
di lingkungan pemerintah kabupaten lingga - nilai dasar (core values), kode etik dan pedoman perilaku aparatur sipil negara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 240
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan ASN yang Ber-AKHLAK
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka perlu disusun Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar
(Core Values),Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2020; Perbup Lingga No.125 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak
Tetap, dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 79.682.052.000,00 423513 Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik 32.712.544.000,00 423519 Pendapatan pendidikan lainnya 746.357.002.000,00 4236 Pendapatan gratifikasi ...
... dan uang sitaan hasil korupsi 49.020.000.000,00 42361 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi 49.020.000.000,00 423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan ...
... 8.224.800.000,00 423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara 2.000.000.000,00 423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan 38.795.200.000,00 ...
... SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. 6 Pengelolaan Gratifikasi ...
... Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta ...
Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 10, jdih.ekon.go.id: 5 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2022
... melaksanakan pendampingan audit eksternal; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil audit intemal maupun audit eksternal; mengkoordinasikan pengendalian gratifikasi ...
... dan pelaporan gratifikasi ke Unit Pengendali Gratifikasi; mengkoordinasikan pelaksanaan uistle blowing sgstem; memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada anggota Satuan Pemeriksa Internal agar pelaksanaan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomer 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada
ABSTRAK:
a. Bahwa rumah sakit daerah mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna;
b. Bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas rumah sakit daerah efektif dan efesien serta menjadi organisasi yang bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang mandiri dan profesional;
c. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Badung Nomer 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Mangusada perlu peraturan peraturan mengenai uraian tugas;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Daerah Magusada;
1. Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2016
8. Peraturan Bupati Nomer 68 Tahun 2021
Pasal 1 ketentuan umum.
Pasal 5 Bidang Pelayanan Medik pasal 4 ayat (3) huruf a.
Pasal 6 Bidang Pengembangan Pelayanan pasal 4 ayat (3) huruf b.
Pasal 23 Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
... Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan 120.435.475 423513 Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek 79.933.299 423519 Pendapatan Pendidikan lainnya 955.096.842 4236 Pendapatan Gratifikasi ...
... dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 59.567.850 42361 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 59.567.850 423611 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan 24.157.650 423612 ...
... Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara 3.200.000 423613 Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan 423614 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Setiap ASN yang melaporkan atas tindakan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari TPP yang dibayarkan pada bulan ...
... (PPH) sesuai deng ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 | PERANGKAT KABAG aa BAB XI ANISTEN T KETENTUAN LAIN-LAIN 3EXDA 1 Pasal 21 peak & Setiap ASN yang melaporkan atas tindakan gratifikasi ...
... kepada unit pengendal gratifikasi, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 200 dari TPP yang VK dibayarkan. pada bulan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. ...
PERWALI Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
PERWALI Kota Gorontalo No. 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo
PERWALI Kota Gorontalo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD 2023 (8)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, pp No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 110 Tahun 2010, PP No 94 Tahun 2021, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 49 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 30 Tahun 2019, Permen PAN-RB No 34 Tahun 2011, Permen PAN-RB No 63 Tahun 2011, Perka BKN No 20 Tahun 2011, Permen PAN-RB No 39 Tahun 2013, Permen PAN-RB No 41 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip pemberian TPP, ketentuan dan kriteria pemberian TPP, penetapan besaran basic TPP, indikator pemberian dan pengurangan TPP, penerapan sistem daftar hadir elektronik, TPP khusus, pembayaran TPP, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
ada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana diubali beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
