Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf c PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 103 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bulungan No.4 Tahun 2022;
Perda ini mengatur tentang APBD Kabupaten Bulungan TA 2024, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.641.692.868.893,00, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.937.748.979.012,00, dan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp296.056.110.119,00.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
13 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD 2023 (10), TLD (58)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan amanat Pasal 286 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus diatur dan dioptimalkan melalui satu peraturan daerah guna mendukung pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2009; PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.10 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi jenis pajak, rincian pajak, masa pajak dan tahun pajak, penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, jenis retribusi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, pemanfaatan penerimaan retribusi, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, kemudahan perpajakan daerah, kerahasiaan data wajib pajak, ketentuan penyidikan, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Perda Kabupaten Bulungan No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Perda Kabupaten Bulungan No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Perda Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Bupati tentang penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Peraturan Bupati tentang besaran persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Peraturan Bupati tentang masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak
Peraturan Bupati tentang tata cara pelaporan bagi pejabat
Peraturan Bupati tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
Peraturan Bupati tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif
Peraturan Bupati tentang administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal
Peraturan Bupati tentang administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi
Peraturan Bupati tentang administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah
Peraturan Bupati tentang pemanfaatan penerimaan Retribusi
Peraturan Bupati tentang penyesuaian detail rincian objek pajak atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD
Peraturan Bupati tentang pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan barang milik Daerah dan perhitungan besaran tarif
91 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2023
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Perangkat Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2023 (3)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai dengan Perda No. 10, 11, dan 12 Tahun 2011 serta mengingat ketidaksesuaian Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2013 dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati baru yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan retribusi kepada Perangkat Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bulungan No.10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Bulungan No.7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di bidang pemungutan retribusi daerah kepada perangkat daerah, meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelimpahan kewenangan, hasil pemungutan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bulungan di Bidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
Standar operasional prosedur mengenai teknis pelaksanaan pemungutan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2023 (5)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan prioritas nasional dalam peningkatan mutu pendidikan, perlunya langkah konkret oleh pemerintah daerah melalui alokasi dana BOSDA untuk mendukung peningkatan kualitas satuan pendidikan dan meringankan beban masyarakat, serta ketidaksesuaian Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2022, maka perlu ditetapkan peraturan baru mengenai petunjuk teknis pemberian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana BOSDA.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur secara rinci petunjuk teknis terkait pemberian, penggunaan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana BOSDA, termasuk ketentuan umum, alokasi dana, sanksi administratif, hingga ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 31)
23 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2023
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD 2023 (7)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan merujuk pada ketidaksesuaian Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 dengan kondisi terkini, diperlukan penetapan Peraturan Bupati baru mengenai Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Daerah, mencakup ketentuan umum, besaran, penilaian, pemberian dan pengurangan, penundaan, mekanisme pembayaran, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, serta ketentuan peralihan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 3)
Peraturan Bupati tentang penggunaan aplikasi untuk laporan kinerja harian dan disiplin kerja
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, yang menetapkan bahwa manajemen talenta ASN dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian di setiap Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai hal tersebut.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 2019; Permen PANRB No.38 Tahun 2017; Permen PANRB No.40 Tahun 2018; Permen PANRB No.3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur secara komprehensif mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), mencakup ketentuan umum, kelembagaan, penyelenggaraan, sistem informasi, pembiayaan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 72 ayat (3) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 45 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur tata cara pemeriksaan retribusi oleh Peraturan Bupati, serta demi kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah, diperlukan penetapan Peraturan Bupati terkait Tata Cara Pemungutan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bulungan No.10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No.7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bulungan No.11 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No.10 Tahun 2021; Perda Kabupaten Bulungan No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, jenis retribusi, pelaksanaan pemungutan yang mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, penyetoran, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan sanksi administratif, penagihan, pencatatan, pelaporan, serta pemeriksaan retribusi dengan ruang lingkup meliputi tujuan, bentuk, norma, pedoman, dan pemeriksaan lapangan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
37 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, lokasi pembayaran, serta ketentuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bulungan No.9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No.3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, meliputi ketentuan umum, jenis pajak, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dan dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.7/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan pajak daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PMK No.207/PMK.07/2018; Perda Kabupaten Bulungan No.9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Bulungan No.3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penagihan pajak daerah, yang meliputi ketentuan umum, pejabat dan jurusita pajak, tata cara penagihan, surat penagihan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
45 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2023
Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2023 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah
ABSTRAK:
Pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan ini meliputi adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan pimpinan pratama, administrator, pengawas, serta jabatan fungsional tertentu, yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan, mengumumkan, dan bersedia diperiksa terkait harta kekayaannya. Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai dengan peraturan terbaru, sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Daerah, meliputi ketentuan umum, LHKPN, penyampaian LHKPN, verifikasi LHKPN, pengumuman LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi administratif, tata cara penjatuhan sanksi hukuman disiplin, dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 2)
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 24)
16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
