Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,701 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Sektor perdagangan & hotel tahun 2017 lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor jasa-jasa. ...

... Kegiatan perempuan di sektor perdagangan dan hotel naik, dari tahun 2015 ke tahun 2017 yaitu dari sekitar 33,13 persen menjadi 36,28 persen. Demikian pula kegiatan di sektor jasa-jasa. ...

... Pada sektor pertanian dan industri pengolahan justru mengalami kecenderungan naik, masing-masing dari 11,72 persen dan 14,47 persen di tahun 2015 menjadi 18,31 persen dan 15,83 persen pada tahun 2017. ...

Hal. 38, File: Lampiran Perbup Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : ...

Hal. 3, File: Perbup Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019.pdf

... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5.2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019- 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ...

... di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi ...

Hal. 1, File: Perbup Sleman Nomor 5.2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

gender

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.2, BD.2019/NO. 5.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; . Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan; Tujuan; Sistematika; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lamp: 98 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Penganggaran belanja barang dan jasa didasarkan atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun bersangkutan. ...

... Apabila Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun yang bersangkutan belum ditetapkan maka menggunakan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun sebelumya. 1) Belanja ...

... ikan, obatobatan hewan. pupuk/obat-obatan pertanian, dan barang perlengkapan lain. 1).a. ...

Hal. 23, File: Lampiran Perbup Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019.pdf

... Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. ...

... Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ...

Hal. 3, File: Perbup Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019.pdf

... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 22.3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, ...

... belanja desa; b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); ...

Hal. 1, File: Perbup Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

pedoman-penyusunan-apbDesa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22.3, BD.2019/NO. 22.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah dan petunjuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi Pemerintah Desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa; bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Muatan Materi Pedoman Penyusunan APBDesa; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 49 hlm.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2024

Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Sosial Nomor 223/HUK/2022 tentang Jangkauan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Download :
Kepmensos 29 tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pernbayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Da]am Peraturan Menteri ini yang dir:iaksud dengan: 1. ...

... Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN atali APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran. 4. ...

Hal. 2, File: 190~PMK.08~2015Per.pdf

... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! ...

... Indonesia Nomor 5178); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 ten tang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); ' www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 1, File: 190~PMK.08~2015Per.pdf

... Menteri/Kepala Lembaga adalah p1mpman Kementerian/ Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan un tuk bertindak mewakili Kementerian/ Lembaga berdasarkan peraturan perundang-uridangan, yang ruang lingkup ...

... , tugas clan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganan mengenai Kerja Saina Pemerintah Dan. ...

... infrastruktur berdasarkan peraturan perundangundangan. 13. ...

Hal. 3, File: 190~PMK.08~2015Per.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Download :
190~PMK.08~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 114/08/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG NTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHUN ANGGARAN 2023

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. ...

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. ...

Hal. 2, File: 2023kepbup5105114.pdf

... serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4. ...

Hal. 1, File: 2023kepbup5105114.pdf

... Tahun Anggaran 2023. ...

... I Ketut Muka, SH NIP. 19681231 198903 1 054 -IBalai Sertifikasi Elektronik KEDUA KETIGA KEEMPAT Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ...

... . · Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. ...

Hal. 3, File: 2023kepbup5105114.pdf

Download :
2023kepbup5105114.pdf

Abstrak

PENETAPAN-BELANJA-HIBAH-PEMERINTAH-KABUPATEN-KLUNGKUNG-uNTUK-MENUNJANG-PENYELENGGARAAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-DI-BIDANG-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DAN-DESA-tAHUN-ANGGARaN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114/08/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG NTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA AHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) eraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah engan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 entang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberda aan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015

Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...

Hal. 2, File: Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 19. ...

Hal. 3, File: Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

... BUPATI MAMASA PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 57.a TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN ...

... Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 3 Ayat (1) dan (2); dan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun ...

Hal. 1, File: Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015

Download :
Perbup Mamasa Nomor 57.a Tahun 2015.pdf

Abstrak

STANDAR - BIAYA PERJALANAN DINAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57.a, BD 2015 (23) : 17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Pasal 3 Ayat (1) dan (2); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 perlu diadakan perbaikan sesuai kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Thun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Thun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015; Perda Kabupaten Mamasa No. 2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
17 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.06/2019

Pejabat Lelang Kelas I

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 4. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270); 5. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 375); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...

Hal. 2, File: 94~PMK.06~2019Per.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 4. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... ); 6. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 7. ...

Hal. 34, File: 94~PMK.06~2019Per.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 4. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... }; 6. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 7. ...

Hal. 27, File: 94~PMK.06~2019Per.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Mencabut :

PMK No. 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 158/ PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Download :
94~PMK.06~2019Per.pdf

Abstrak

PEJABAT LELANG - PEJABAT LELANG KELAS I - KELAS I

2019

Peraturan Menteri Keuangan NO. 94/PMK.06/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 26 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas I

ABSTRAK:

Untuk pengembangan profesi Pejabat Lelang Kelas I dan meningkatkan pelayanan lelang yang lebih optimal, transparan, akuntabel, adil, serta menjamin perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang Kelas I, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 :3; Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 270); Permenkeu RI No. 38/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No. 375);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan bagi Pejabat Lelang Kelas I, Wilayah Jabatan dan Tempat Kedudukan Pejabat Lelang Kelas I, Pengawas Lelang (Superintenden), sanksi, tata cara pemberhentian, dan Perlindungan Bagi Pejabat Lelang Kelas I, serta Organisasi Profesi Pejabat Lelang Kelas I.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 474); dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
43 HLM, Lampiran halaman 27 – 43.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 129/E-21/HK/2023 Tahun 2023

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 11. ...

... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan ...

Hal. 2, File: 129.E-21.HK.2023.pdf

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

... TAHUN 2023 BUPATI GIANY AR, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk mengembangkan pemanfaatan 01ahraga tradisional dalam masyarakat perlu diadakan pembinaan Olahraga dikalangan Ianjut usia dan disabilitas; ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

Hal. 1, File: 129.E-21.HK.2023.pdf

... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... pelaksanaan sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023; dan c. melaporkan perkembangan pemanfaatan Olahraga tradisional dalam masyarakat Tahun 2023. 2. ...

Hal. 3, File: 129.E-21.HK.2023.pdf

Download :
129.E-21.HK.2023.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-TIM-PELAKSANA-KEGIATAN-PENUNJUKAN-TENAGA-ADMINISTRASI-DAN-INSTRUKTUR-PADA-SUB-KEGIATAN-PEMANFAATAN-OLAHRAGA-TRADISIONAL-DALAM-MASYARAKAT-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 129/E-21/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 129/E-21/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN, PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI DAN INSTRUKTUR PADA SUB KEGIATAN PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan pemanfaatan 01ahraga tradisional dalam masyarakat perlu diadakan pembinaan Olahraga dikalangan lanjut usia dan disabilitas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pelaksana kegiatan, penunjukan tenaga administrasi dan instruktur pada sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat tahun 2023; c. bahwa pembentukan tim pelaksana kegiatan penunjukan tenaga administrasi dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, Penunjukan Tenaga Administrasi dan Instruktur Pada Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
1 Halaman dan Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 14A Tahun 2020

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Tegal No. 8 A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 14 A Tahun 2020 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung.

Mencabut :

PERWALI Kota Tegal No. 18 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Timur

Download :
14a 2020.pdf

Abstrak

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14A, BD.2020/No. 14A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bandung maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Timur perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola, renstra, sumber pendapatan dan alokasi pendapatan, pelaksanaan anggaran BLUD, pengelolaan barang danjasa, piutang dan utang/pinjaman BLUD, kerja sama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD, remunerasi, pengelolaan sumber daya manusia non pegawai negeri sipil, penyelesaian kerugian, pelaporan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2019 dicabut.
34 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53.15 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Kependudukan dan Perkawinan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ...

... Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor90 tahun 2019 tcntang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447). 15. ...

... Peraturan Daerah Nomor IO Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lcmbaran Dacrah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah ...

Hal. 10, File: Perwa_Files__202253.15.File1.031738.15 TAHUN 2023_compressed.pdf

... Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAK.IP Kota Pontianak Tahun2021 .. 4. ...

... Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024. 1.2. ...

... Undang-Undlang omor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang ...

Hal. 8, File: Perwa_Files__202253.15.File1.031738.15 TAHUN 2023_compressed.pdf

... Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tenta.ng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indones ...

... Peraturan Menteri Dalam Negenp Nomodral_86 dTahuEvn al2017 t tan Tata Cara Perencanaan, engen ran an uasi p::b! ...

Hal. 2, File: Perwa_Files__202253.15.File1.031738.15 TAHUN 2023_compressed.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Pontianak No. 14.1 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Download :
Perwa_Files__202253.15.File1.031738.15 TAHUN 2023_compressed.pdf

Abstrak

perubahan atas peraturan wali kota nomor 14.1 tahun 2021

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.15, BD.2022/NO.53.15, LL KOTA PONTIANAK : 78 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam bentuk Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 14.1 Tahun 2021;
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Merubah Peraturan Wali Kota Nomor 14.1 Tahun 2021
3 Halaman dan 75 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.