Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.06/2019

Pejabat Lelang Kelas I

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan bagi Pejabat Lelang Kelas I, Wilayah Jabatan dan Tempat Kedudukan Pejabat Lelang Kelas I, Pengawas Lelang (Superintenden), sanksi, tata cara pemberhentian, dan Perlindungan Bagi Pejabat Lelang Kelas I, serta Organisasi Profesi Pejabat Lelang Kelas I.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

94/PMK.06/2019

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

20 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

20 Juni 2019

Tanggal Berlaku

20 September 2019

Sumber

JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 26 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 5090 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

94~PMK.06~2019Per.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Mencabut :

PMK No. 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
PMK No. 158/ PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I

PEJABAT LELANG - PEJABAT LELANG KELAS I - KELAS I
2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 94/PMK.06/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 26 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pejabat Lelang Kelas I
ABSTRAK:	Untuk pengembangan profesi Pejabat Lelang Kelas I dan meningkatkan pelayanan lelang yang lebih optimal, transparan, akuntabel, adil, serta menjamin perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang Kelas I, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 :3; Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 270); Permenkeu RI No. 38/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No. 375); Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan bagi Pejabat Lelang Kelas I, Wilayah Jabatan dan Tempat Kedudukan Pejabat Lelang Kelas I, Pengawas Lelang (Superintenden), sanksi, tata cara pemberhentian, dan Perlindungan Bagi Pejabat Lelang Kelas I, serta Organisasi Profesi Pejabat Lelang Kelas I.
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 474); dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 43 HLM, Lampiran halaman 27 – 43.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521