PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,639 detik
APBD Standar/Pedoman
- Download :
- PERBUP NO. 23A TAHUN 2020.pdf
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
-
PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
-
PMK No. 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Bendahara Pengeluaran
-
PMK No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
Dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019. Seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran
- Download :
- 183_PMK_05_2019..pdf
Perpajakan
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut ...
... Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat ...
... Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan serta Pengenaan Sanksi; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu ...
... - 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 539 www.jdih.kemenkeu.go.id ...
... PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ...
... Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya anode slime tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindah tangankan. Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar. ...
... Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan 3. ...
-
PMK No. 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu Yang Bersifat Strategis Berupa Anode Slime Dan/Atau Emas Granula Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Mendapat Fasiltas Tidak Dipungut Dan Dipindahtangankan Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
- Download :
- PMK 56_PMK.03_2016.pdf
Perpajakan
... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA - 9 (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi. (4) Dalam hal realisasi ...
... tukan: a. 2 (dua) untuk Kantor Bea dan Cukai; b. 1 (satu) untuk KPPN Jakarta II; dan c. 1 (satu) sebagai pertinggal. ...
... Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ...
... laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ...
... yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( ...
... 1), maka sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id ...
... MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN VllA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK. 07/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN NOMOR ll5/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK FORMATLAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK No. 1. 2. dst ( KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH ) PEMERINTAH ...
... . . . ,; (1) LAPORAN REALISASI PENYALURAN.BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN . . . (2) Nama Pemda Tanggal Salur Nilai ... .. . . . (3) ... . . . . . (4) . . . . . . . . (5) . . . . . . . . .. . . . . . . ...
-
PMK No. 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
-
PMK No. 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
- Download :
- 102~PMK.07~2015Per.pdf
Badan Layanan Umum
... Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Pertama ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 20. ...
... Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis ...
... TEGAL, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota ...
... Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit ...
... Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal, serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bandung maka Peraturan Wali Kota Tegal Nomor ...
-
Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2019
- Download :
- 2020PERWAL3335Tegal.Walikota014F.PDF
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . (4) Di . . . . . . . . . . (5) Menun juk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / P MK. 05/ 20 17 tentang Pengelolaan Rekening ...
... Mekanisme Penyaluran Dana : . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. ...
... .. . . . .. . . . . . . . ( 1 1) Apabila permohonan persetuj uan pembukaan Rekening ini disetuj ui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas ...
... Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . (4) Di . . . . . . . . . . (5) Menun juk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / P MK.OS / 20 1 7 tentang Pengelolaan Rekening ...
... Mekanisme Penyaluran Dana : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) Apabila permohonan persetuj uan pembukaan Rekening ini disetujui, maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . .. /PMK. 05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian NegarajLembaga 2. ...
... ; dan 3. ...
... Adapun jenis Rekening, tujuan penggunaan, sumber dana, perlakuan jasa giro dan mekanisme penyaluran dana Rekening adalah sama sebagaimana pada surat kami tersebut di atas. www.jdih.kemenkeu.go.id ...
-
PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
Dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019. Seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran
- Download :
- PMK Nomor 182 Tahun 2017.pdf
Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
... oleh Tim Penilai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan ...
... badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan men teri / pim pin an lem bag a; b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/3120/V /REN.2.3./2018/ Pusdokkes ...
... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 541 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ...
-
PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Download :
- 68~PMK.05~2019Per.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... BUPATI GIANY AR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 29/C-01/HK/2023 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023-2024 Menimbang BUPATI GIANYAR ...
... rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem ...
... Peraturan Menteri ini diundangkan; a. . -- - -.. - - - - - - - - - - - - ...
... Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 7. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik ...
... Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 3. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 4. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020- 2024; ...
- Download :
- 29.C-01.HK.2023.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Norn.or 16 dan Norn.or 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : PERATURAN W ALI KOTA TENTANG ...
... Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 20. ...
... Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama; susunan dan hubungan dalam keluarga; serta identitas anggota keluarga. 21. ...
... sosial pada Dinas dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Kepala Dinas membuat rekapitulasi penyaluran bantuan jaminan sosial bagi lansia terlantar paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya ...
... JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1.B TAHUN 2021 TENTANG ( SALINAN l PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG BANTU AN JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA LANJUT USIA TERLANTAR ...
... Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Warga Lanjut Usia Terlantar; 1. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat; 3. Undang-Undang ... ...
-
PERWALI Kota Tegal No. 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Warga Lanjut Usia Terlantar
- Download :
- Perwal Tegal Tahun 2021 No 1B_ocr.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan