PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,732 detik
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ...
... diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 11 ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 14. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan ...
-
PERWALI Kota Pontianak No. 20 Tahun 2021 tentang RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
-
PERBUP Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
-
PERBUP Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
- Download :
- PERBUP NO 7.C TAHUN 2015.pdf
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 6. ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 8. ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN ...
... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29.1 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... SLEMAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); ...
... (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tarif kapitasi dan tarif non kapitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ...
... Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 59 tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun ...
... 2012 Nomor 13 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
-
PERBUP Kab. Sleman No. 54.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
-
PERBUP Kab. Sleman No. 26.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29.1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
-
PERBUP Kab. Sleman No. 59 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
- Download :
- Perbup Sleman Nomor 29.1 Tahun 2019.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman
... GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR DI]PTAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NO MOR 86 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ...
... dan evaluasi, terdapat perubahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam ...
... Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar ...
... PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. ...
... Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
-
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Download :
- Pergub NTT No. 17a Tahun 2021.pdf
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2010; 15. ...
... Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010. ...
... LUWU UT ARA PASAL I Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor II Tahun 2010 Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4079); 8. ...
... Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 10. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HEn Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 O; ...
... TAHUN 2010 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN ...
... {HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 pada setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 'dalarn huruf a dan huruf ...
... b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 tentang Kebutuhan dan -\_ ·___ ' · Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Luwu ...
- Download :
- PERBUP NO. 15.A TAHUN 2010.pdf
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
... Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) 14 PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral ...
... Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan. ...
... Diisi tanggal, bu:Ian clan tahun Keputusan Direktur Jencleral Bea clan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. ...
... BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. terhaclap importir jalur prioritas yang telah clitetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jencleral Bea dan Cukai Nomor ...
... P-11/ BC/ 2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Direktur Jencleral Bea clan Cukai Nomor P-06/ BC/ 2006, ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan berclasarkan Peraturan Menteri ...
... ini; 2 . terhadap importir peserta uji coba Mitra Utama yang clitunjuk clengan Keputusan Direktur Jencleral Bea dan Cukai Nomor Kep-91/ BC/ 2007 tentang Penunjukan Perusahaan_ Peserta Uji Coba Mitra Utama ...
... Mengingat Menetapkan - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana ...
... KEUANGAN TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. ...
... Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199 5 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. ...
-
PMK No. 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan
- Download :
- PMK Nomor 229 Tahun 2015.pdf
APBD
... kebijakan pengalokasian DID; b. mekanisme penyaluran DID; c. realisasi penyaluran DID; dan d. penggunaan dan hasil keluaran DID. ...
... BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Ketentuan mengenai penghitungan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DID penilaian atas kinerja tahun berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. ...
... Pasal 29 Ketentuan mengenai: a. tata cara penentuan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b; b. contoh format rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan sebagaimana ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan ...
... Nomor 6735); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.jdih.kemenkeu.go.id ...
... - 24 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. ...
... ) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli. (2) Penyaluran DID tahap I sebagaimana ...
... Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; b. rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi Daerah yang mendapatkan ...
-
PMK No. 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
-
PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
- Download :
- 160_PMK.07_2021.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK ...
... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 56.1 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang ...
... : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...
... (5) Penggunaan sisa tender atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... 3) Penggunaan sisa tender atau lelang untuk penambahan output pada pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerjaan pengadaan barang yang menggunakan kontrak harga satuan. (4) Penggunaan ...
... penggunaan sisa tender atau lelang, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. ...
Badan Layanan Umum Kesehatan
... ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Menimbang NOMOR 1/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan ...
... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ARIF BINTART YUWON© ) NIP 19110912 199703 1 oor. _ www.jdih.kemenkeu.go.id ...
-
PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Download :
- 1~PMK.05~2019Per.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. ...
... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 9. ...
... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 15); 10. ...
... Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah ...
... diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 ...
... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 56); 14. ...
... setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan. ...
... Segala biaya yang timbul sebagai akibat clitetapkannya Keputusan Bupati 1111 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023. ...
... Yang bersangkutan untuk cliketahui dan clilaksanakan clengan penuh tanggung jawab K ...
- Download :
- SK 42 TH 2023.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan