... LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007 STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 01 STANDAR UMUM ...

... LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007 STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 05 STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA ...

... LAMPIRAN V PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 MARET 2007 STANDAR PEMERIKSAAN PERNYATAAN NOMOR 04 STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA ...

... 2 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentangUrusanWajibdanPilihan Yang MenjadiKewenanganKabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 TambahanLembaran Daerah Kabupaten ...

... Pasal 18 ayat -UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Tanah ...

... Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. ...

... : PERATURAN DAERAHTENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKabupatenBaritoUtaraNomor 8 Tahun 2011 tentangRetribusi ...

... Jasa Umum LembaranDaerahKabupatenBaritoUtaraTahun 2011 Nomor 8 ) diubahsebagaiberikut : 1. ...

... KetentuanPasal 2 huruf c dihapus dan ditambah 1(satu) hurufyaituhuruf h, sehinggaPasal 2 berbunyisebagaiberikut ; Pasal 2 JenisRetribusi Jasa Umumterdiridari : a. retribusi Pelayanan Kesehatan; b. retribusi ...

... 2 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ; 3. ...

... Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jeneponto Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Jeneponto. ...

... Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 1 TAHUN 2003 T E N T A N G HARI JADI JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI ...

... Nomor 1822); ...

... Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. ...

... ttd BAHARUDDIN BASO TIKA Diundangkan di Jeneponto Pada Tanggal : 25 April 2003 SEKRETARIS KABUPATEN JENEPONTO ttd SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ...

... 2003 NOMOR 82 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 11. ...

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I ...

... Indonesia. 4. ...

... 2014, No.44 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ...

... Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); 2. ...

... Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia ...

... 2014, No.44 3 Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 78 TAHUN 2013 ...

... Pasal I Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA ...

... DANA ABADI UMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan www.djpp.kemenkumham.go.id ...

... Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. ...

... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9. ...

... ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA, Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara ...

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa ...

... Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KAB. ...

... BULUKUMBA ttd A.B.AMAL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 1 ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 20. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk ...

... Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045); MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri ...

... Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI. Pasal 1… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 1 Terhitung mulai tanggal 8 Januari 1993 jam 00.00 WIB harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...

... Pasal 2 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Pasal 3… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Januari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 12. ...

... Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan ...

... NO. 5 2000 SERI B 2 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); ...

... 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 2000 SERI B PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT ...

... , Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ...

... maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ...

... 2 5. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4655); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 ...

... Peraturan Menteri Peketjaan Umum Nomor 3/PIrr/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036); 15. ...

... Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota ...

... Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209); 3. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Banjarbaru Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor ...