Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2000

Pajak Hotel dan Restoran

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 18 Tahun 1997 tcrda1g 'Paj ". ~ ak Dlerah · ,- . - c . ' - . . . . • - . . . .. ,- • bah . "adi . - . Paj -. ak . 1-:b '.. ..~ .. . - . ... • . . I _. I .-- .. · .. « - . - . . . ...

... I di u . ~• . merg - . . , · , · -mm Restotan. , Sehingga Peraturan Cberah. Kotap1,aja, ~ang - •. mor 74 TahlDl . -,_ lagm I .. · . . . . . . . ' .. ·. . I. ' . .· . . . - - - • ' - '. ...

... C\Jkupjelas : Walikota akan lllfJ1etap· kan batasan peretka mt : ym•g disediakan. oieh restom1 atau rurreh imkan PRsa)I 4 s/d, Pase) 30 . 1 Cukup jd3'J, P.r .- 31 ays1 ( 1) dan (2) : Yang. diJmksud denga ...

Hal. 16, File: perda_no_1_tahun_2000.pdf

... tidal- lc,gkap 8J31rrd3mpirkau kdet >lf 1g,111 yang tidak benar sehinms maugikan keuangan dooah ch:q.at dipldaiia. deng;:a I pidana L-urungan paling Ian ;a I , .saru ·. mhun clan atm1 dooda paling bmy.lk 2 ...

... J : umlah-c ~ I --I• '~P -~,,rrm-,c, UULS ~ - I ,. ·.~ · ·-· ,.J' - I-C:,1 ~ 1 ~-c,, , 2 Wafib ~ak yang d~ sa,g,ija tidak uit111)':arnpaikan SPTPU'dokurnen y.n,g ctpcrsm11alrnn atm 11kAgiS1 clengan tidak ...

... J\Aasa ~ ak atmi -, -- -- 1 ··.,._ 1 .- &@jan Tahun, Pajak atm1 baBkhimya Tahun ~ale 'PE DIKAN __ - , iJ " !111 ... li ...

Hal. 13, File: perda_no_1_tahun_2000.pdf

... .- a1nk· men~: unakan tahun h,ukit . a· np, · r. a . ~ ,ama den an: tahu· n1 · t ,k\\·~m1. P'asal 10 k t r uta1 1 - Ja1 )8J11 11·1. ...

Hal. 6, File: perda_no_1_tahun_2000.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotapraja Magelang Nomor 74 Tahun 1960

Download :
perda_no_1_tahun_2000.pdf

Abstrak

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/Nomor 4 No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel dan Restoran

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran, maka Perda Kotapraja Magelang No 74 Tahun 1960 tentang Mengadakan Menarik Pajak Pembangunan perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan ditetapkan dengan Perda tentang Pajak Hotel dan Restoran;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 17 tahun 17 tahun 1997; UU No 18 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; PP No 19 Tahun 1997; Kepmendagri No 84 Tahun 1993; Kepmendagri No 170 Tahun 1997; Kepmendagri No 171 Tahun 1997; Kepmendagri No 172 Tahun 1997; Kepmendagri No 173 Tahun 1997; Kepmendagri No 14 Tahun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2000.
Peraturan Daerah Kotapraja Magelang Nomor 74 Tahun 1960 dicabut.
16 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor 1 Tahun 2022

Pengelolaan Sampah

Kesehatan Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... 10. 11. 12. 13. 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label ...

Hal. 2, File: Perda Mentawai No. 1 Tahun 2022.pdf

... Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964): Undang-Undang Nomor ...

... 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ...

... Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a. b. d. 2. 3. 4. ...

Hal. 1, File: Perda Mentawai No. 1 Tahun 2022.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UMUM Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi payung hukum ...

... terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. ...

Hal. 26, File: Perda Mentawai No. 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Perda Mentawai No. 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

sampah - lingkungan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Kep. Mentawai Tahun 2022 No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah, perlu dilakukan pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. bahwa dalam rangka pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu serta dapat berlaku efektif, diperlukan aturan mengenai pengelolaan Sampah agar adanya pengelolaan yang jelas sehingga berdampak pada terjaminnya kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, dapat mengubah perilaku masyarakat serta dapat memberikan nilai ekonomis, bahwa berdasaran ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Sampah di Daerah
UUD 1945, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 97 Tahun 2017, Permen LH No. 16 Tahun 2011, Permen PU No. 03/PRT/M/2013, Permen LH No. 14 Tahun 2013, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 4 Tahun 2016
Pengaturan pengelolaan Sampah bertujuan untuk : a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat: dan b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya ataupun potensi yang dapat diambil manfaat. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Sampah rumah tangga: b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga: dan c. Sampah spesifik.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
30 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,KerjaSarna, Pelaporan dan EvaluasiBadan Usaha MilikDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor155 ...

... Peraturan MenteriDalamNegeriNomor77Tahun 2020 tentang PedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor 1781); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tarnbahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6385); 3 ...

Hal. 3, File: PERDA NO. PERRUBAHAN BENTUK HUKUM PDAM KAB BLG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM SANGGAM BLG.pdf

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...

Hal. 1, File: PERDA NO. PERRUBAHAN BENTUK HUKUM PDAM KAB BLG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM SANGGAM BLG.pdf

... diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraJDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6523); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 2, File: PERDA NO. PERRUBAHAN BENTUK HUKUM PDAM KAB BLG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT AIR MINUM SANGGAM BLG.pdf

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroda PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum; Nama, Logo, Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Dan Saham; Organ; Kepegawaian; Tata Kelola Perusahaan; Perencanaan Dan Pelaporan; Kerja Sama; Pinjaman; Penggunaan Dan Penetapan Laba; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023.
26 Halaman

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45); 6. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. ...

... Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

Hal. 2, File: Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); ...

Hal. 1, File: Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... Menreri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 rentang Pedoman Standar Pclayanan dan Peraturan Ment ri Sekretaris Negara 'omor 5 Tahun 2020 tentang Organi asi dan Tata ...

... Negara Nomor 5 Tahun 2020 tcntang Organisasl dan Tata Kerja Kemcnterian Sekretariat Negara. ...

... Penyusunan Peraturan Menteri ini masih mengacu pada Pera ran Mcnieri P ndayagunaan Apararur cgara dan Reform si Birokrasi Nomor 36 Tahun 20 J 2 ten tang Petunjuk Teknis P nyusunan, Penetapan, dan Penerapan ...

Hal. 7, File: Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

sekretaris negara - petunjuk pelaksanaan - pengelolaan

2022

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2022/NO 250; PERATURAN.GO.ID: 26 HLM

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2022 adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan Kementerian Sekretariat Negara secara efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara.
Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2022 diantaranya adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Perpres No. 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Permen Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 1 Tahun 2022 mengatur mengenai Standar Pelayanan berupa tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji unit pelayanan kepada pengguna pelayanan dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur melalui unit pelayan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
5 hlm.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan / Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 6. ...

... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan ...

Hal. 2, File: 1678088006__nomor 1__tahun_2023.pdf

... - 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, ...

... PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SALINAN ...

Hal. 1, File: 1678088006__nomor 1__tahun_2023.pdf

... - 12 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 98 ...

Hal. 12, File: 1678088006__nomor 1__tahun_2023.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Permendes PDTT No. 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran

Download :
1678088006__nomor 1__tahun_2023.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN - PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI - OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU - PEMERINTAH DAERAH - KEPADA TRANSMIGRAN

2023

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 1, BN 2023 (98): 59 Halaman, jdih.kemendesa.go.id

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan / Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran.
Dasar Hukum Peraturan Kemendesa Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2014; Perpres No. 85 Tahun 2020; Permendesa No. 10 Tahun 2018; Dan Permendesa No. 15 Tahun 2020
dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan, pelayanan, dan/atau fasilitasi kepada masyarakat transmigrasi dengan mempertimbangkan: a. skala prioritas; b. integrasi program; c. kepentingan bersama/kelompok; d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan. (2) Masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SPTempatan dan SP-Pugar

CATATAN:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018
Lampiran File; 59 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

APBD

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMATTUHAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 01-2020 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemprov Kaltim.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 T ahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 310); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2019 ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 01-2020 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemprov Kaltim.pdf

... LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT ...

... SUROTO, SH PEM BINA UTAMA M UDA NIP. 19620527 198503 1 006 Samarinda, 10 Januari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ltd ISRAN NOOR ...

Hal. 24, File: Pergub Kaltim 01-2020 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemprov Kaltim.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

PERJALANAN DINAS-PETUNJUK PELAKSANAAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2020/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dcngan Pergub Kalimantan Timur No.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.59 Tahun 2019.
Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi: a. perjalanan dinas dalam negeri; dan b. perjalanan dinas luar negeri.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Pergub Kalimantan Timur No.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018

Standar Pelayanan Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Pendidikan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... - 5 Menetapkan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 21. ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324). ...

... MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR. ...

Hal. 5, File: 2018pmkemenhub001.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 14. ...

... Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 15. ...

... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1244); 20. ...

Hal. 4, File: 2018pmkemenhub001.pdf

... Seleksi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Pelayaran • BDSDM Penerimaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nasional dan Perhubungan; Calon Taruna: 4301); Internasiona; • Ditjen Hubla a. ...

... Instansi • DPKP/PUKP n (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 355); Pemerintah dan • BAN-PT d. Seleksi - Peraturan Menteri Perhubungan No. ...

... Pemeriksaan Layanan BLU PIP Makassar; Kehamilan - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140 2. Program Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, ...

Hal. 19, File: 2018pmkemenhub001.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perhubungan KM 46 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Download :
2018pmkemenhub001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019

Pemilihan Kepala Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Download :
Perda No.1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEMILIHAN-KEPALA-DESA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Dasar Hukum perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014;
Dalam peraturan daerah ini berisi 8 (delapan) bab dan 69 pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum; jenis pemilihan kepala desa; pemilihan kepala desa serentak; tahapan pemilihan kepala desa; pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa; pengangkatan pejabat kepala desa; biaya pemilihan kepala desa; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Penjelasan: 5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 2018 TKPD.pdf

... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 2018 TKPD.pdf

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan ...

... Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... SUNJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E ...

Hal. 7, File: Perbup No 1 2018 TKPD.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 30 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Download :
Perbup No 1 2018 TKPD.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. ...

Hal. 3, File: 2022pd5108001.pdf

... jdih.bulelengkab.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan ...

... Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 4, File: 2022pd5108001.pdf

... jdih.bulelengkab.go.id BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN ...

... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 2, File: 2022pd5108001.pdf

Download :
2022pd5108001.pdf

Abstrak

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMER-21-TAHUN-2011-TENTANG-RESTRIBUSI-PENGUJIAN-KENDARAAN-BERMOTOR

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupten Buleleng Tahun 2022 Nomer 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

a. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan yang beroprasi di jalan; b. Bahwa pengujian kendararaan bermotor merupakan salah satu cara untuk menjamin persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang beroprasi di jalan; c. Bahwa Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2011 tentang Restribusi pengujian kendaraan bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
1.Pasal 18 ayat (6) 2. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1658 3. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 5.Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 6. PeraturanPemerintah Nomer 10 Tahun 2021
Pasal 1 Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomer 21 Tahun 2021 Ketentuan huruf g pasal 3 dihapus diantara pasal 6 dan pasal 7 ditambahkan 2 (dua) pasal ,yaitu pasal 6A dan Pasal 6B Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
PERATURAN DAERAH NOMER 21 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.