Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,062 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenfang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d.iubah dua kali, tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16 ...

Hal. 3, File: PERDA 01 THN 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tafubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9 ...

Hal. 2, File: PERDA 01 THN 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Mengingat a. bahwa Rencana ...

... Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah. ...

Hal. 1, File: PERDA 01 THN 2018.pdf

Download :
PERDA 01 THN 2018.pdf

Abstrak

rencana

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025

ABSTRAK:

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, nnsr dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan · dalam sistem pcrencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pad.a huruf a dan sebagai tindak lanjut "' ketentuan dalam pasal 19 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Uudang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencan.a Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tafubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); , 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengcndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenfang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d.iubah dua kali, tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 15. ...

... Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1); Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 ...

... Pasal I Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota ...

Hal. 5, File: PERWALI 2023_1 Pencabutan Perwali No 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Adm Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 14. ...

Hal. 4, File: PERWALI 2023_1 Pencabutan Perwali No 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Adm Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi.pdf

... WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi serta melihat situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terkendali ...

... , tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan ...

Hal. 2, File: PERWALI 2023_1 Pencabutan Perwali No 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Adm Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Sukabumi No. 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Sukabumi

Abstrak

PENCABUTAN - PERATURAN - WALI - KOTA - SUKABUMI - NOMOR - 36 - TAHUN - 2020 - TENTANG - PENGENAAN - SANKSI - ADMINISTRATIF - TERHADAP - PELANGGARAN - PROTOKOL - KESEHATAN - DALAM - PENCEGAHAN - DAN - PENGENDALIAN - CORONA - VIRUS - DISEASE - 2019 - DI - KOTA - SUKABUMI

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD 2023/Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi

ABSTRAK:

bahwa menindaklanjuti diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi serta melihat situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi, perlu dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 36 Tahun 2014;UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Perda Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 11. ...

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...

Hal. 2, File: Perbup-No-1_2023-tentang-Penyelenggaraan-Mal-Pelayanan-Publik.pdf

... untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

Hal. 1, File: Perbup-No-1_2023-tentang-Penyelenggaraan-Mal-Pelayanan-Publik.pdf

... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. ...

... NIP. 19690507 198903 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 1 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kepala DPMPTSP Kabag Hukum ...

Hal. 9, File: Perbup-No-1_2023-tentang-Penyelenggaraan-Mal-Pelayanan-Publik.pdf

Download :
Perbup-No-1_2023-tentang-Penyelenggaraan-Mal-Pelayanan-Publik.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; 3. UU Nomor 25 Tahun 2009; 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 6. UU Nomor 30 Tahun 2014; 7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014; 8. Perpres Nomor 89 Tahun 2021; 9. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; 10. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021; 11. Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021; 12. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021.
- Pemberi layanan pada MPP terdiri dari : a. Kementerian atau Lembaga; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur; d. Perangkat Daerah; e. BUMD; dan/atau f. unit layanan pendukung lainnya. - Jenis Layanan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi wewenang Organisasi Penyelenggara. - Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas : a. pelayanan langsung; b. pelayanan secara elektronik; c. pelayanan mandiri; dan/atau d. pelayanan bergerak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1636); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 9. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

Hal. 2, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

Hal. 1, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH I. ...

... UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ...

... ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan. ...

Hal. 16, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pembentukan - produk - hukum - daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik dan menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.24 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 1958; PP No.77 Tahun 2007; PerPres No.87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No.2 Tahun 1985; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No.3 Tahun 1985; Perda Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, di mana produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri dari Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD. Selain itu juga mengatur penyusunan rancangan peraturan bupati, pembahasan rancangan peraturan bupati, dan peraturan bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
18 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN SALINAN PERATURAN GUBERNUR n.HcAdU...... " TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 20 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... a, perlu Pangan dan (RAD-PO) n 2012-2016 Pcraturan Pembcntukan Kalimantan Kalimantan Tahun 1956 Lembaran 1. 2. ...

... Undang-Undang Nomor Provinsi Kalimantan tahun 1 18 Tahun 1950 Nomor 2 Tahun 1950); 3. Nomor 7 1996 Nomor 4. 2004 Indonesia Tahun 2004 Nomor Republik Nomor 4437) Nomor (Lembaran 4844); ...

Hal. 1, File: Pergub_1_2012 ttg RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016.pdf

... 4 (2) Susunan Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut : Penanggung Jawab Gubernur Provinsi Kaltim Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Ketua Harian Ketua ...

... Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 1. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM KEPALA RO HUKUM, H. SU OT0 1 SH . PEMBINA TK. ...

Hal. 4, File: Pergub_1_2012 ttg RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016.pdf

... 2 .. Menetapkan 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tenlang Kcamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 107,Tambaban Lembaran Nega.::a Nomor 4424); 8. ...

Hal. 2, File: Pergub_1_2012 ttg RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROV KALTIM 2012-2016.pdf

Abstrak

PANGAN - GIZI - RENCANA AKSI - RAD PG

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2011/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG). Maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; Perpes No. 05 Tahun 2010; Kepres No. 117/P Tahun 2008; Pergub Kaltim No. 04 Tahun 2009
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) Provinisi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2012.
8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2016

Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nornor5717; 6. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. ...

... Indonesia. 2. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No.01 Tahun 2016.pdf

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...

... 2 tahun 2014 ten tang perubahan atas un dang-un dang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 4. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No.01 Tahun 2016.pdf

... - 6·· .Pasal13 (1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (2)Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan ...

... Pasal14 Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... ISKANDAR, MM BERI:rADAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN2016 NOMOR ...

Hal. 6, File: Perbup Kolut No.01 Tahun 2016.pdf

Download :
Perbup Kolut No.01 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TATA-CARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Ansgaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 ten tang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nornor 4737 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nornor5717; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 9. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara penyaluran, pengggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa
Terdiri dari 14 Pasal dan lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023

Penyelenggaraan Sarana Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda Wnsb 1_2023.pdf

Abstrak

sarana perdagangan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan sarana perdagangan, maka perlu melakukan penyelenggaraan sarana perdagangan sehingga tercapai keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha perdagangan; bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan sarana perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Gudang, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
22 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerin tah Nomor 18 tahun 201 7 ten tang Hak ...

Hal. 2, File: PERDA 1 TAHUN 2017.pdf

... Pasal 12 (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (J.) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ...

... - undangan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ...

... Pasal 11 (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan ...

Hal. 6, File: PERDA 1 TAHUN 2017.pdf

... Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 124 ayat ...

... (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) Undang-Unciang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ...

... HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN BUTON TENGAH TENT ANG PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 ...

Hal. 14, File: PERDA 1 TAHUN 2017.pdf

Download :
PERDA 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

hak

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerin tah Nomor 18 tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55620); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN,TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2021

PEMEKARAN KECAMATAN RIAU SILIP DAN KECAMATAN BELINYU SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANG LINTANG, KECAMATAN SIMPANG TIGA DAN KECAMATAN MARAS MAKMUR KABUPATEN BANGKA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 13. ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32); 14. ...

Hal. 3, File: SALINA~1.PDF

... 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 6. ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); ...

Hal. 2, File: SALINA~1.PDF

... dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. ...

... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 menetapkan Pelabuhan Teluk Kelabat ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 1, File: SALINA~1.PDF

Download :
SALINA~1.PDF

Abstrak

PEMEKARAN - KECAMATAN - RIAU SILIP - BELINYU - PEMBENTUKAN - KECAMATAN - KARANG LINTANG - SIMPANG TIGA - MARAS MAKMUR - KAB BANGKA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMEKARAN KECAMATAN RIAU SILIP DAN KECAMATAN BELINYU SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANG LINTANG, KECAMATAN SIMPANG TIGA DAN KECAMATAN MARAS MAKMUR KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK:

• Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Nasional; • Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana wilayah utara Kabupaten Bangka yaitu Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip merupakan kawasan yang masuk dalam Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) wilayah I, dalam rangka menjaga Potensi ancaman keamanan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 menetapkan Pelabuhan Teluk Kelabat Kecamatan Belinyu sebagai Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Industri Ekonomi; • Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang menetapkan Kawasan Strategis Industri Terpadu Teluk Kelabat sebagaimana Kecamatan Belinyu merupakan Kawasan Peningkatan Ekonomi;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 1984; PP No. 78 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; PERPRES No. 16 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2008; PERDAPROV Kep. Bangka Belitung No 2 Tahun 2014; PERDAKAB Bangka No. 1 Tahun 2013; PERDAKAB Bangka No. 9 Tahun 2016; dan PERBUP Bangka No. 21 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemekaran Kecamatan Dan Pembentukan Kecamatan, Pemekaran Kecamatan, Pemekaran Kecamatan Belinyu, Pemekaran Kecamatan Riau Silip, Pembentukan Kecamatan, Pembentukan Kecamatan Karang Lintang, Pembentukan Kecamatan Simpang Tiga, Pembentukan Kecamatan Maras Makmur, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu Serta Pembentukan Kecamatan Karang Lintang, Kecamatan Simpang Tiga, dan Kecamatan Maras Makmur Kabupaten Bangka.
• 10 hlm.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga Anti Doping Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); 6. ...

... Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

Hal. 2, File: salinan permenpora nomor 1 tahun 2021 LADI.pdf

... - 1 - SALINAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); MENTERI PEMUDA ...

Hal. 1, File: salinan permenpora nomor 1 tahun 2021 LADI.pdf

... ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. ...

... BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2017 Nomor 831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 16, File: salinan permenpora nomor 1 tahun 2021 LADI.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Permenpora No. 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

Download :
salinan permenpora nomor 1 tahun 2021 LADI.pdf

Abstrak

LEMBAGA - ANTI DOPING INDONESIA

2021

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 1, BN 2021 (912): 17 Halaman, jdih.kemenpora.go.id

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Lembaga Anti Doping Indonesia

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Kemenpora Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 101 Tahun 2007; Perpres No. 106 Tahun 2020; Dan Peraturan Kemenpora No. 1516 Tahun 2015
Pasal 6 (1) Susunan organisasi pengurus LADI terdiri atas: a. Dewan Pembina; b. Dewan Pengurus Harian; c. Komite TUE dan Komite RM; d. Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc; dan e. Pelaksana Teknis Kesekretariatan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya. (4) Bagan struktur organisasi LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Lampiran File; 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT