Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,05 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2004

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2004

APBD

Hasil pencarian pada file:

... PROPERAT v. 2001 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang 2 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 16. ...

Hal. 2, File: 1754612437-perda-01-2004-apbd-2004.pdf

... II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 2. ...

... Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. ...

... Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. ...

Hal. 1, File: 1754612437-perda-01-2004-apbd-2004.pdf

... 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...

... Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ...

Hal. 3, File: 1754612437-perda-01-2004-apbd-2004.pdf

Download :
1754612437-perda-01-2004-apbd-2004.pdf

Abstrak

apbd

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/No.2 Seri A Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2004

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya Strategis dan Prioritas serta Arah dan Kebijakan Umum APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 19 Januari 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomo 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2004 beserta uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2004.
3 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 2, File: Perda Polman Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perda Polman Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. ...

... Indonesia. ...

... Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ...

Hal. 98, File: Perda Polman Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Perda Polman Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

pengelolaan keuangan daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023 (1) : 132 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam Perda ini diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Penyusunan Rancangan APBD 4. Penetapan APBD 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Kekayaan Daerah dan Utang 10. Badan Layanan Umum Daerah 11. Penyelesaian Kerugian Daerah 12. Informasi Keuangan Daerah 13. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
132 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ...

Hal. 2, File: No_1_Tahun_2021_1631849832.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: No_1_Tahun_2021_1631849832.pdf

... - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) yang telah diubah dengan ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 18 ...

... Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan ...

Hal. 3, File: No_1_Tahun_2021_1631849832.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bandung No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Mengubah :

PERDA Kab. Bandung No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Download :
No_1_Tahun_2021_1631849832.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, objek dan tarif retribusi jasa usaha perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian; b. bahwa dengan adanya objek baru dan perubahan tarif retribusi dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023

Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. ...

Hal. 3, File: 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi.pdf

... Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 15. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2); 18. ...

Hal. 4, File: 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

Hal. 2, File: 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi.pdf

Abstrak

BANTUAN - SOSIAL - PEMBANGUNAN - DAN - REHABILITASI - ATAU - RELOKASI - RUMAH - KORBAN - BENCANA - DI - KABUPATEN - BEKASI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi

ABSTRAK:

Bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif, pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan soaial yang tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terlah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permensos No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 7 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 33 Tahun 2013; Perbup Bekasi No. 19 Tahun 2014; Perbup Bekasi No. 21 Tahun 2021; Perbup Bekasi No. 86 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pemberian Bantuan, Jenis Kegiatan dan Besaran Bantuan, Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan, Mekanisme Pemberian Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Seri.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 16. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Serita Negara Republik Inodnesia Tahun 2021 Nomor 961); 17. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Inodnesia Tahun 2021 Nomor 1424); 14. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

... 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 13. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

... ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4181); 2. .... ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Banyuasin No. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023

Mencabut :

PERBUP Kab. Banyuasin No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021

Download :
PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pedoman-penyusunan-anggaran pendapatan dan belanja daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kab. Bnayuasin Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU NO 6 Tahun 2002; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.07 /2021; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021; Peraturan. Bupati No 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 206 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Diatur mengenai ketentuan umum, pedoman penyusunan APB Desa, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
8 hlm, Lampiran 24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 21. ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 22. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ...

Hal. 3, File: Perda Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575); 13. ...

Hal. 2, File: Perda Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 5. ...

Hal. 1, File: Perda Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perda Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021 (1) ; 8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 2 Tahun 2020; Perbup Polewali Mandar No. 29 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Polewali Mandar No. 44 Tahun 2016; Perbup Polewali Mandar No. 37 Tahun 2014; Perbup Polewali Mandar No. 40 Tahun 2014;
Perda ini mengatur Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran (LRA); b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL); c. neraca; d. laporan operasional;e. laporan perubahan ekuitas (LPE);dan f. laporan arus kas; dang. catatan atas laporan keuangan. Selain itu, Laporan realisasi anggaran Tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
8 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2006

Penjabatan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara . ...

... (Lembar Daerah NomorTahun 2004 Nomor 8)' M$fi'NJg(AN MenetapKAN :PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARATENTANG PEN'ABARANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN SULAII'ESITENGGARA ! ...

... Pendakatan dan strategi Pembangunan Menuju Sultra Raya 2020 adalah empat (4) Pendekatan sebelas (11) Skategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi TenggBra Nomor 3 Tahun 2003 dan ...

Hal. 2, File: Pergub Sultra No.01 Tahun 2006.pdf

... antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L N Tahun 20O4 Nomor 126); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang rev,lenangan Penrerintah dan Kevvenangan Popinsi sebagni O.".fl donotn (Lembaran NegaraTahun ...

... Peraturan Daerah Propinsi SulawesiTenggara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Stntegi Daerah Prop' Sultra Tahun 2003 - 2007; 9. ...

... Nomor 15 Tahun 2004; 2. ...

Hal. 1, File: Pergub Sultra No.01 Tahun 2006.pdf

... . (2) Divisi Kebudayaan dan Peradaban dipimpin oleh seorcng kepala divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Kebudayaan dan Peradaban ...

... dan sraluasi kebijakan serta memfasilitasi pengembangan pendidikan yang berorientasi sam dan teknologi; c, Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengedalian dan e\raluasi pelakanaan program bidang kesehatan ...

... ; (2) Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh s€orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Badan; (3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisisosial Ekonomi Kerakyatan dibantu ...

Hal. 4, File: Pergub Sultra No.01 Tahun 2006.pdf

Download :
Pergub Sultra No.01 Tahun 2006.pdf

Abstrak

penjabatan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2006 / NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi, maka perlu pengaturan penjabanan Tugas Pokok dan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara. b. Bahwa pengaturan Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara adalah dalam rangka kelancaran koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar lini sektoral dan lintas Kabupaten/Kota serta memacu dan menjamin percepatan dan keserasian Pembangunan melalui Pekan Raya Sultra 2020, khususnya di wilayah Tenggara. Fungsi pembangunan yang berbasis investasi dan Sosial Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten/Kota se-Sultra dalam Forum Kajian dan Padu Serasi kebUakan; lalu melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, Tugas dan Fungsi Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara dengan Peraturan perlu menetapkan Penjabaran Gubernur.
**RAPIKAN TEKS 1** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Penetapan Nomor 2 dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 17 Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 2687); Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang selatan (L.N. Tahun 1999 Nomor 55 T.L.N. Nomor 1001), bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (L.N. Tahun 1999 Nomor 3800); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L.N Tahun 2004 Nomor 126); Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Daerah (L.N. Tahun 2000 Nomor 54); Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2007; Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2007; dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah (Propeda) Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2019

Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... MAJENE, Menimbang: a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: Perbup Majene Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 18. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 11); 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ...

Hal. 3, File: Perbup Majene Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... ~ 2 ~ 6. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ...

Hal. 2, File: Perbup Majene Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perbup Majene Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

remunerasi - rumah sakit umum daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2019 (1) : 11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No. 22 Tahun 2012; Perda Kabupaten Majene No. 11 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang remunerasi/ hak dan lewajiban pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran (RBA)/RKA-DPA atau pada anggaran PPK BLUD. Hal yang diatur: 1. Kewajiban dan Hak 2. Kelompok Pendapatan dan Pembiayaan 3. Sumber Biaya dan Gaji/Honor 4. Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif Rumah Sakit 5. Proporsi Besaran Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan 6. Indek Tidak Langsung 7. Perhitungan Investasi Tidak Langsung 8. Reward dan Tunjangan 9. Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
11 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023

Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...

Hal. 1, File: Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan No 1Tahun 2023.pdf

... Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan (Berita Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

Hal. 5, File: Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan No 1Tahun 2023.pdf

... 2023, No.1 -2- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN ...

... Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 10. ...

Hal. 2, File: Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan No 1Tahun 2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan

Download :
Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan No 1Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

APBD Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB ...

... dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

Hal. 1, File: Perbup No.1 Tahun 2022 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggara.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 4. ...

Hal. 134, File: Perbup No. 1 Tahun 2022 Lampiran.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. ...

Hal. 2, File: Perbup No.1 Tahun 2022 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggara.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENYUSUNAN-APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedomanpenyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bangka Nomor 29A Tahun 2014, Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknik penyusunan penyusunan APB Desa dan hal teknis lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT