Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perda ini diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Penyusunan Rancangan APBD 4. Penetapan APBD 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Kekayaan Daerah dan Utang 10. Badan Layanan Umum Daerah 11. Penyelesaian Kerugian Daerah 12. Informasi Keuangan Daerah 13. Pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Polewali Mandar

Tanggal Penetapan

26 April 2023

Tanggal Pengundangan

27 April 2023

Tanggal Berlaku

27 April 2023

Sumber

LD 2023 (1) : 132 hlm

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 253 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Polman Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023 (1) : 132 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan di daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam Perda ini diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Penyusunan Rancangan APBD 4. Penetapan APBD 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 9. Kekayaan Daerah dan Utang 10. Badan Layanan Umum Daerah 11. Penyelesaian Kerugian Daerah 12. Informasi Keuangan Daerah 13. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
132 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521