Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,031 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANKESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA ...

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); ...

Hal. 1, File: PERDA_1_PENYELENGGARAAN_KESEJAHTERAAN_SOSIAL.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5294); ...

Hal. 3, File: PERDA_1_PENYELENGGARAAN_KESEJAHTERAAN_SOSIAL.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik ...

Hal. 2, File: PERDA_1_PENYELENGGARAAN_KESEJAHTERAAN_SOSIAL.pdf

Download :
PERDA_1_PENYELENGGARAAN_KESEJAHTERAAN_SOSIAL.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya; b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf bdan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaaraan Kesejahteraan Sosial;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O11; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 11 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaaraan Kesejahteraan Sosialyang meliputi: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Sasaran; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; SLRT; Sumber Daya; Peran Serta Pemerintahan Desa dan Masyarakat; Sistem Informasi; Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
24 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 1 Tahun 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2022.pdf

... SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE ...

... , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem ...

... Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022;_ ~r r NOMOR ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

Download :
Perbup No. 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dalam rangka menghadapi pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022
107 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Lingkungan Hidup Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 13. ...

Hal. 3, File: Perda Kota Pangkalpinang 1-2022.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

Hal. 4, File: Perda Kota Pangkalpinang 1-2022.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 ...

... Nomor 1091),Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perda Kota Pangkalpinang 1-2022.pdf

Download :
Perda Kota Pangkalpinang 1-2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TH 2022.pdf

... Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 11. ...

... Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TH 2022.pdf

... : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TH 2022.pdf

Download :
PERDA NO 1 TH 2022.pdf

Abstrak

kabupaten cerdas

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan Kabupaten Cerdas di Sragen; bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan Kabupaten cerdas; bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab II Konsep dan Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Bab III Pola Kepemimpinan, Organisasi dan Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Bab IV Dimensi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Bab V Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi dan kOmunikasi Serta Perangkat Lunak Bab VI Pusat Kendali (Command Centre) Bab VII Keamanan Data dan Informasi Bab VIII Hak dan Kewajiban Stakeholder Bab IX Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Bab X Pembiayaan Bab XI Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Bab XII Insentif, Penghargaan dan Sanksi Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
62 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Manado

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali ...

... terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang ...

... Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado Tahun 2016- 2021. ...

Hal. 2, File: Perwali No. 1 Tahun 2020.pdf

... PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR I TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO DENGAN RAHMAT ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Mengingat WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UATARA ...

Hal. 1, File: Perwali No. 1 Tahun 2020.pdf

... Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan oleh BKAD berupa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pertanggungjawaban ...

... PASAL II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Manado Pada tanggal I )o.,,,~,-. 2020 WALIKOTA MANADO, G~NWT BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR ...

Hal. 5, File: Perwali No. 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Perwali No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PEMBERIAN-SANTUNAN-KEMATIAN-KOTA-MANADO

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Manado

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi masyarakat kota Manado; b. Bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Kedua Peraturan walikota Manado No. 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Manado
1. UU No. 29 Thun 1959; 2. UU No. 11 Tahun 2009; 3. UU Nno. 23 ataun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 9 Tahun 2015; 4. PP NO. 12 Tahun 2019; 5. Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimanaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 13 Tahun 2018; 6. Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur persyaratan untuk memperoleh santunan oleh ali waris; Besaran Santunan sebesar Rp 5 juta.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Penunjukan Badan atau Perwakilan Lembaga ...

Hal. 3, File: Perda No.1Th.2013 ttg Perubahan Atas Perda Kab.Kotawaringin Timur No.14 Th.2014 ttg Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 2. ...

Hal. 1, File: Perda No.1Th.2013 ttg Perubahan Atas Perda Kab.Kotawaringin Timur No.14 Th.2014 ttg Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 4. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak aran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 6. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 8. ...

Hal. 2, File: Perda No.1Th.2013 ttg Perubahan Atas Perda Kab.Kotawaringin Timur No.14 Th.2014 ttg Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

Abstrak

pajak

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012.
PASAL I

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 14) diubah
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo TA 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874). 5. ...

Hal. 1, File: Pergub Prov Gorontalo No 1 th 2017 ttg Penjabaran APBD TA 2017.pdf

... • LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR NAMA PENERIMA ...

... Kalimantan Perum Awara 50.000.000 Gorontalo Blok Nomor 1-2 Kota Gorontalo . - --- - --- ~-.29 HMI Cabang Gorontalo JI. ...

... Arif Rahman Hakim, 50.000.000 (YLKI) Wumialo, Kota Tengah, Kota 1-- Gorontalo 32 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Jln. Jambu Kel. ...

Hal. 7, File: Pergub Prov Gorontalo No 1 th 2017 ttg Penjabaran APBD TA 2017.pdf

... LAMPiRAN IlIa PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 01 TAHUN 2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR NAMA PENERIMA ...

... BADAN, NO LEMBAGA DAN ORGANISASI ALAMAT PENERIMA JUMLAH (RP) KEMASYARAKATAN 1 BOS SD, SLTP, SMA dan SMK Provinsi Goronlalo 229.646.000.000 2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Provinsi Goronlalo 28.056.941.250 ...

... Jamaludin Malik No. 41 Kola Goronlalo 150.000.000 21 Badan Pengawas Rumah Sakil Provinsi Goronlalo 25.000.000 22 Persaluan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi JI. ...

Hal. 4, File: Pergub Prov Gorontalo No 1 th 2017 ttg Penjabaran APBD TA 2017.pdf

Download :
Pergub Prov Gorontalo No 1 th 2017 ttg Penjabaran APBD TA 2017.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo TA 2016

ABSTRAK:

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU 38 Tahun 2000; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI 31 Tahun 2016; PERDA 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo TA 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 26 Halaman dengan Lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2019

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa ...

... kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan ...

Hal. 2, File: 68nomor-1-tahun-2019--ld-perda-usaha-mikro.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851). 3. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 ); ...

Hal. 1, File: 68nomor-1-tahun-2019--ld-perda-usaha-mikro.pdf

... BUPATI BEKASI ttd EKA SUPRIA ATMAJA Diundangkan di Cikarang pada tanggal 27 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, ttd UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ...

... 2019 NOMOR 1 NO. ...

... REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT: ( 1 / 36 / 2019 ) ...

Hal. 22, File: 68nomor-1-tahun-2019--ld-perda-usaha-mikro.pdf

Download :
68nomor-1-tahun-2019--ld-perda-usaha-mikro.pdf

Abstrak

UMKM

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2019/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

ABSTRAK:

bahwa Usaha Mikro memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran; b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim Usaha Mikro yang memiliki daya saing kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
Terdiri dari 63 Pasal 15 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kriteria Usaha Mikro, Ruang Lingkup Tugas Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Kemitraan, Perlindungan, Pembinaan, Pembiayaan Dan Penjaminan, Perizinan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Peran Dunia Usaha, Insentif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
22 halaman

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2022

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman jdih.maritim.go.id ...

Hal. 2, File: pmmarves001_2022.pdf

... -11Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Ttd LUHUT B. ...

... REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 275 jdih.maritim.go.id Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum, ...

Hal. 11, File: pmmarves001_2022.pdf

... SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG ...

... KEMARITIMAN DAN INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ...

... Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu membentuk Peraturan Menteri Koordinator ...

Hal. 1, File: pmmarves001_2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Permenko Maritim dan Investasi No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Download :
pmmarves001_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2020

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tanun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 9 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 10. ...

Hal. 2, File: PERBUP NGADA NO 1 TAHUN 2020.PDF

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1~3, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NGADA NO 1 TAHUN 2020.PDF

... afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. ...

... huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Larnpiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan ...

... Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. ...

Hal. 4, File: PERBUP NGADA NO 1 TAHUN 2020.PDF

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Ngada No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020

Download :
PERBUP NGADA NO 1 TAHUN 2020.PDF

Abstrak

desa - dana - pembagian

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2020/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ngada Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penetapan Rincian Dana Desa; III. Penyaluran Dana Desa; IV. Penggunaan Dana Desa; V. Pemantauan dan Evaluasi; VI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
11 halaman; 3 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT