PERGUB Prov. Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Pergub Prov. Lampung No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 59, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah daerah mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan
struktur organisasi
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.77 Tahun 2015, Permendagri No.46 Tahun 2008, Permendagri No.70 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.104 Tahun 2016, Permendagri No.5 Tahun 2017, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permendagri No.107 Tahun 2017, Permendagri No.99 Tahun 2018, Permendagri No.112 Tahun 2018, Permendagri No.56 Tahun 2019, PermenPANRB No.17 Tahun 2021, PermenPANRB No.25 Tahun 2021, PERDA No.4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Halaman 644
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPenanaman Modal dan InvestasiTransportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Pemerintah Kota Bekasi Ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019
bwhwa UU No. 28 tahun 2009 dalam rangka perbaikan pendpatan daerah sistem pemungutan pajak daerah, pengendalian fiskal dan pemberian insensitf, mauatan masing masing perda ketentuan perizinan saebagaimana tercantum dalam Perda berdasarkan putusan MK No. 52/PUU-IX/2011 pemungutan untuk masing masing jenis pajak maka perlu mereview dan menyederhanakan Perda Perda Pajak Daerah Menjadi 1 Perda.
Dasar hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 9 tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU no. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Uu No. 28 tahun 2009; Uu No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015; Uu No. 30 tahun 2014; PP No. 39 tahun 2006; PP No. 69 tahun 2010; Pp No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PP no. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 tahun 2019; Perda kota Bekasi No. 4 Tahun 2007 sebagaimna telah diubah dengan Perda kota Bekasi no. 16 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi no. 11 tahun 2015; Perdas kota bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda kota Bekasi no. 16 tahun 2017.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Pajak daerah, Pemungutan Pajak, Pengembalian kelebuihan pembayaran, Kedaluwarsa penagihan, Pembukuan Pemeriksaan Dan pengawasan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikann, Ketentuan Pidanam, Ketentuan peralihan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
79 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024
LEMBAGA - KEMASYARAKATAN - KELURAHAN - DI - KOTA - BANDUNG
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, BD Kota Bandung Tahun 2024 No. 11
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan lembaga lembaga kemasyarakatan perlu ditingkatkan sebagai media penyampaian aspirasi sesuai ketentuan Pasal 14 Permendagri No. 18 Tahun 2018, perlu menetapkan Perwali tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengann PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permensos No. 25 Tahun 2019; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandung yang meliputi Ketentuan umum, Lembaga kemasyarakatan kelurahan, Rukun tetangga, Rukum warga, Kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Karang taruna, Pos pelayanan terpadu, Lembaga pemberdayaan masyarakat, Pendanaan, Hubungan kerja, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengann PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
73 Hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2023
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERINTEGRASI
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 28,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
Terintegrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan permukirnan yang iayak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur di Provinsi Lampung, diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan
berdasarkan ketentuan huruf d angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas)
Dasar hukum Peraturan Gubernur Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PMK No. 14/PRT/M/2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Perda Lampung No. 1 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Materi isi pokok :
Dinas terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : Seksi Kerja Sama dan Promosi; dan Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
4. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari : Seksi Perizinan; Seksi Survei; dan Seksi Pengaduan dan Advokasi.
5. Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari : Seksi Pengawasan; dan Seksi Data dan Informasi.
6. Kelompok jabatan fungsional tertentu
7. Unit pelaksana teknis dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
22 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tenaga Ahli Dan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli
Kepegawaian, Aparatur NegaraPenyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lainnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
