Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan publik;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah berpedoman pada prinsip hak asasi manusia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia di Daerah yang meliputi pencanangan; verifikasi; penilaian; dan pembinaan atau pengawasan serta pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
37 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat, perlu menetapkan kebijakan dalam
pelaksanaan pemberian kebijakan perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan dan Batubara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batubara;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 TAhun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2021; PP No. 25 Tahun 2023; Perpres No. 55 TAhun 2022;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan; tata cara pemberian perizinan IUP; izin pertambangan rakyat; surat izin penambangan batuan; izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan; usaha jasa pertambangan; IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan; penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; suspensi kegiatan usaha pertambangan; mekanismen koordinasi perizinan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Pergub Nomor 38 Tahun 2014
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
Perbup Kab. Cirebon No. 71 Tahun 2023 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan mengenai Pusat Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat (3), Pasal 3 Ayat (4) dan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak Dan Gas Bumi
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak Dan Gas Bumi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum,Nama dan Tempat Kedudukan,Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri,Modal,Organ dan Kepegawaian,Direksi, Penghasilan Direksi, Pengambilan Keputusan, Pegawai, Perencanaan, Operasional,Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2009 dicabut.
20 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2009
PERDA Kota Bekasi No. 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, maka perlu ditetapkan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 dicabut.
80 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun
2023 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali
Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur
Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi
Mencabut
PERWALI Kota Bekasi No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 55 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
perjalanan - dinas - jabatan - dalam - negeri - bagi - wali - kota - wakil - wali - kota - pimpinan - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - aparatur - sipil - negara - dan - pegawai - tidak - tetap - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengenai pelaksanaan perjaldin bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan ASN yang dibiayai oleh APBD Dan sehubungan dengan ditetapkannya Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang SHSR & Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 maka perlu menetapkan Perwali tentang Perjaldin Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemda Kota Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU 2 No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 1 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenkeu RI No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Jabatan, Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Pelaksana Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2013 dicabut.
17 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko Dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum dalam pengelolaan risiko, perlu disusun regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkungan Pemda Kota Bekasi maka , perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemda Kota Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Risiko, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 dicabut.
12 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional pasca penyederhanaan birokrasi diperlukan penyesuaian sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PANRB No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PANRB No. 17 Tahun 2021; Permen PANRB No. 6 Tahun 2022; Permen PANRB No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perwali Kota Bekasi No. 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 dicabut.
15 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2023
PERWALI Kota Bekasi No. 69 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
PERWALI Kota Bekasi No. 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permen PANRB No. 6 Tahun 2022, Peraturan Wali Kota Bekasi No. 83 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
UU No. 9 tahun 1996; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PASN RB No. 6 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2021.
Pearturan Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Perencanaan Kinerja Pegawai, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai, Tindak Lanjut, Sistem Informasi Kinerja Pegawai, Pengawasan, Sistem Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 dicabut.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat