Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,044 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); ...

Hal. 2, File: 1. PERDA BUMDES.pdf

... BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4265); ...

Hal. 1, File: 1. PERDA BUMDES.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. ...

... Indonesia. 5. ...

Hal. 3, File: 1. PERDA BUMDES.pdf

Download :
1. PERDA BUMDES.pdf

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai; Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun dan usaha perekonomian masyarakat Desa; Bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa; Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa; Penghargaan dan Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian perselisihan; Penggabungan dan Pembubaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
13 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sorong

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... WALIKOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SORONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana ...

Hal. 1, File: SALINAN PERWALI NO. 1 SOTK SETDA.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 15. ...

Hal. 3, File: SALINAN PERWALI NO. 1 SOTK SETDA.pdf

... - 2 - 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 12. ...

Hal. 2, File: SALINAN PERWALI NO. 1 SOTK SETDA.pdf

Download :
SALINAN PERWALI NO. 1 SOTK SETDA.pdf

Abstrak

Susunan organisasi-tata kerja

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD. No. 2020/1, LL Kota Sorong: 7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sorong

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sorong.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Sorong

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
Dengan berlakunya peraturan Walikota ini maka Pasal 2 huruf b, Pasal 3 (1), dan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dinyatakan di cabur dan tidak berlaku.
Lamp 15 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

Badan Layanan Umum Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 13. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; ...

Hal. 4, File: PERWAL 1 TAHUN 2020.PDF

... Pasal II Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan ...

... Pasal I PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 18. ...

Hal. 5, File: PERWAL 1 TAHUN 2020.PDF

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 2, File: PERWAL 1 TAHUN 2020.PDF

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Magelang No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

Mengubah :

Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

Download :
PERWAL 1 TAHUN 2020.PDF

Abstrak

perubahan-perwal-tarif-pelayanan-kesehatan-blud

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, bd tahun 2020/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

ABSTRAK:

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai tarif layanan yang diatur berdasrkan Perwal Magelang No 42 Tahun 2018. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan menyesuaikan dengan tarif pelayanan kesejhatan di Kota Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 29 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permenkes No 52 Tahun 2016; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perwal Kota Magelang No 42 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan Peraturan Walikota Magelang No. 42 Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Lampiran I dan II diubah
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2022

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

Hal. 2, File: 2022pb5108001.pdf

... , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

Hal. 1, File: 2022pb5108001.pdf

... jdih.bulelengkab.go.id BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ...

... (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 254) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem ...

... Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 11, File: 2022pb5108001.pdf

Download :
2022pb5108001.pdf

Abstrak

TENTANG-SISTEM-AKUNTANSI-PEMERINTAH-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 5 Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 8 Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2022
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2018

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang ...

... Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 3, File: Qanun No 1 Tahun 2019.pdf

... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan ...

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang ...

... Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: Qanun No 1 Tahun 2019.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ...

Hal. 1, File: Qanun No 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Qanun No 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja kota

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Kota Langsa 2019/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2018

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017.
Dalam Qanun ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2019

Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

Hal. 2, File: Perbup Kaur 2019-01.pdf

... , a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

Hal. 1, File: Perbup Kaur 2019-01.pdf

... NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Lampiran I Peratutan Bupatl Kaur Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal : 0,-_;)trl(tJ,.' ...

... Tahun 2019 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, BADAN, DINAS DAN KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019 NAMASKPD JUMLAH ...

... PERSEDIAAN Sekretariat Daerah 1.047.200.000,00 Sekretariat DPRD 1.905.065.000,00 lnspektorat 211.300.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 588.030.000,00 BAPPEDA dan Litbang 551.800.000,00 Dinas Kesehatan ...

Hal. 6, File: Perbup Kaur 2019-01.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kaur No. 1 Tahun 2020 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2020

Download :
Perbup Kaur 2019-01.pdf

Abstrak

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SPP-UP, SPP-GU, DAN SPP-TU SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TA 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 686

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 201 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 3 Tahun 2003 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 15 Tahun 2004 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 58 Tahun 2005 8. Perpres No 54 Tahun 2010 9. Permendagri No 13 Tahun 2006 10. Permenkeu No. 53/PMK.02/2014 11. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015 12. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016 13. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018 14. Perbup Kaur No. 120 Tahun 2018
Ketentuan mengenai Batas Maksimal Jumlah SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 8. ...

Hal. 2, File: Perwal nomor 1 tahun 2014.PDF

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 3. ...

Hal. 1, File: Perwal nomor 1 tahun 2014.PDF

... Pasal 2 BAB II PEMBENTUKA N UNIT PELAKSA NA TEK NIS Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. Daerah adalah Kota Cimahi. 2. ...

... pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 3, File: Perwal nomor 1 tahun 2014.PDF

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Cimahi No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

Download :
Perwal nomor 1 tahun 2014.PDF

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1969

Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA KEPELABUHANAN DAN DAERAH PELAYARAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa masalah kepelabuhanan merupakan ...

... Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966; 3. Undang-undang Pelayaran Indonesia tahun 1936 (Stbl. 936 No. 700); 4. ...

... MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 49) beserta semua peraturanperaturan pelaksanaannya. ...

Hal. 1, File: pp no 001 tahun 1969.pdf

... Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur kemudian oleh Menteri. Pasal 24. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. ...

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...

Hal. 6, File: pp no 001 tahun 1969.pdf

... Menteri bertanggung-jawab terhadap pembinaan kepelabuhanan khususnya mengenai aspek pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. ...

... Jasa-jasa dan fasilitas pelabuhan yang boleh dipungut atau dikenakan kepada para pemakainya akan diatur dalam peraturan tersendiri. (3) Sumber-sumber pendapatan tersebut dalam ayat (1) sub c pasal ini ...

... akan diatur oleh Menteri. ...

Hal. 5, File: pp no 001 tahun 1969.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

Mencabut :

PERPRES No. 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran

Download :
pp no 001 tahun 1969.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017

KAWASAN TANPA ROKOK

Kesehatan Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat No 1 Tahun 2017.pdf

... 2 6. ...

... Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 3. ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat No 1 Tahun 2017.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. ...

... , Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI Nomor: 188/MENKES/PB ...

... /I/2011 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. ...

Hal. 13, File: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat No 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat No 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2019

Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. ...

Hal. 2, File: Perbup Bengkulu Selatan 2019-1 Alokasi dan Besaran Bagian Pajak dan Retribusi Daerah.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan ...

... Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. ...

Hal. 1, File: Perbup Bengkulu Selatan 2019-1 Alokasi dan Besaran Bagian Pajak dan Retribusi Daerah.pdf

... SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019. ...

... Indonesia; 5. ...

... Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. ...

Hal. 3, File: Perbup Bengkulu Selatan 2019-1 Alokasi dan Besaran Bagian Pajak dan Retribusi Daerah.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2018
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1969.