Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,035 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2018

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Dan Tambahan Uang Persediaan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati No.1 Tahun 2018_OCR.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); a. bahwa berdasarkan Pasal 185 ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati No.1 Tahun 2018_OCR.pdf

... 4 1.03.01 2 1.02.01 3 1.02.02 Ket.·. .: BesaranUl' (Rp): 761.611.000 PENETAP AN UANG PERSEDIAAN (UP) P ADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUP ATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN : PERATURAN ...

... BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR : t TAHUN2018 TANGGAL : 10 JANUARI 2018 TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN VANG PERSEDIAAN, GANT! ...

... UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN VANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018 7 ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati No.1 Tahun 2018_OCR.pdf

Download :
Peraturan Bupati No.1 Tahun 2018_OCR.pdf

Abstrak

Peratuan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaaan 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Dan Tambahan Uang Persediaan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Untuk efektifitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berupa pengeluaran belanja langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-TU serta ditetapkannya besaran Uang Persediaan (UP) dan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran diperlukan pedoman Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2008; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 13 Tahun 2017; dan PERBUP Toba Samosir No. 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaaan 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Syarat dan Ketentuan, serta Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, ...

Hal. 2, File: PERDA SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaJuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan ...

... Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor ...

Hal. 3, File: PERDA SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2017 dan Surat Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 045. l.2/PEV102/2019, ha! ...

... : Revisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 - 2021, perlu ditinjau ...

... NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ...

Hal. 1, File: PERDA SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021

Download :
PERDA SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Rpjmd - perubahan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2019/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Perda Kab. Sumba Barat No. 3 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B/346/AA.05/2018, hal: hasil evaluasi atas AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Surat Kepala Bappeda Provinsi NTT, No: 045.1.2/PEV102/2019, hal: Revisi RPJMD Kabupaten Sumba Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Sumba Barat No. 3 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari 2 pasal utama

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021
5 Halaman Isi; 5 Halaman Penjelasan

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura No. 1 Tahun 2013

Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

Hal. 1, File: 1.-PerWali-Jayapura-No-1-Tahun-2013-Penetapan-batasan-jumlah-SPM.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 4614); 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. ...

Hal. 3, File: 1.-PerWali-Jayapura-No-1-Tahun-2013-Penetapan-batasan-jumlah-SPM.pdf

... 2 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. ...

Hal. 2, File: 1.-PerWali-Jayapura-No-1-Tahun-2013-Penetapan-batasan-jumlah-SPM.pdf

Download :
1.-PerWali-Jayapura-No-1-Tahun-2013-Penetapan-batasan-jumlah-SPM.pdf

Abstrak

Penetapan batasan-sppup-sppgu-spptu

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD. 2013/NO. 72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan tentang penetapan batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura maka , perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2012.
Dalam peraturan dibahas mengenai pengisian kas pada setiap SKPD.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6178); 20. ...

... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor3); 21. ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2016 ttg RPJMD 2016-2021.pdf

... Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69); 24. ...

... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka ...

... Indonesia Tahun 2017 Nomor1312); 25. ...

Hal. 5, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2016 ttg RPJMD 2016-2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4578); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2016 ttg RPJMD 2016-2021.pdf

Abstrak

rpjm 2016-2021

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung TImur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021; Untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan serta, sinegritas dengan capaian program pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016-2021;
UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2008; PP NO.8 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.46 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; PermenLH No.P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No.7 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2018; Perda No.11 Tahun 2012; Perda No.5 Tahun 2013; Perda No.6 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016
PERDA Ini Mengatur Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
7 hlmn;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... ) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87): Peraturan Daerah Kabupaten ...

... Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022: Peraturan Menteri ...

... Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

Hal. 5, File: Pebup N0. 1 THN 2022 ttg Penjabaran APBD TA 2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322), 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 4. ...

Hal. 13, File: Pebup N0. 1 THN 2022 ttg Penjabaran APBD TA 2022.pdf

... Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ...

... Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Nomor 6057), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ...

Hal. 4, File: Pebup N0. 1 THN 2022 ttg Penjabaran APBD TA 2022.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bone Bolango No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Bupati Bone Bolango No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022

Download :
Pebup N0. 1 THN 2022 ttg Penjabaran APBD TA 2022.pdf

Abstrak

penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; Pp No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2021; Perda No. 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); ...

Hal. 2, File: perda-1-2017.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 1649); ...

Hal. 1, File: perda-1-2017.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5617); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. ...

Hal. 3, File: perda-1-2017.pdf

Download :
perda-1-2017.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa bahwa lingkungan hidup merupakan sumberdaya sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan sehingga fungsi lingkungan hidup harus dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Bali perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum 2. Tugas dan Wewenang 3. Perencanaan 4. Pemanfaatan 5. Pengendalian 6. Pemeliharaan 7. Pengawasan 8. Hak, Kewajiban dan Larangan 9. Sistem Informasi 10. Peran Serta Masyarakat 11. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat 12. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 13. Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa 14. Sanksi Administratif 15. Ketentuan Penyidikan 16. Ketentuan Pidana 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 13. ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ...

Hal. 3, File: Perbup no 1 thn 2020 ttg tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kab Majalengka TA 2020.pdf

... •. _---== 2 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 78 Tabun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara Tabun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor220); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor611); 11. ...

Hal. 2, File: Perbup no 1 thn 2020 ttg tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kab Majalengka TA 2020.pdf

... Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang 2 ...

Hal. 1, File: Perbup no 1 thn 2020 ttg tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kab Majalengka TA 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Majalengka No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... -2- Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 THN 2022 PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 10 THN 2016 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAPUAS.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...

... Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus SALINAN ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 THN 2022 PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 10 THN 2016 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAPUAS.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 11. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor ...

... Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 THN 2022 PERUBAHAN ATAS PERDA NO. 10 THN 2016 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAPUAS.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Kapuas No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

STRUKTUR ORGANISASI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); -3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 8 diubah Pasal 12 dihapus. Ketentuan Pasal 17 diubah, Di antara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B Pasal 18 dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Daerah nomor 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
9

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Fembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I SUldwesi Tenggara ...

... Tahun 1964 Nomor 7) meniacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemb9,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. ...

Hal. 1, File: (215) ( NOMOR 1 TAHUN 2011 ) PAJAK DAERAH.pdf

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penangihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: (215) ( NOMOR 1 TAHUN 2011 ) PAJAK DAERAH.pdf

... sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut- turut; dan d. digunakan untuk pameran ...

... Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap tahun. (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri. ...

Hal. 9, File: (215) ( NOMOR 1 TAHUN 2011 ) PAJAK DAERAH.pdf

Download :
(215) ( NOMOR 1 TAHUN 2011 ) PAJAK DAERAH.pdf

Abstrak

pajak daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.21, TLD NO.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010;
Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: 1) Jenis pajak; 2) Pajak Kendaraan Bermotor; 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 5) Pajak Air Permukaan; 6) Pajak Rokok; 7) Jenis Pajak Berdasarkan Penetapan Pungutan; 8) Pemungutan Pajak; 9) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 10) Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11) Kadaluwarsa Penagihan Pajak; 12) Insentif Pemungutan; 13) Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak; 14) Ketentuan Khusus; 15) Penyidik; 16) Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001.
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019

Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KerjaSama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 7. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Menimbang: a. bahwa dalam rangka ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.pdf

... 21 Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "menciptakan iklim investasi yang kondusif" adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal ...

... Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENT ANG PENANAMAN MODAL ...

Hal. 21, File: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.pdf

Abstrak

Penanaman modal

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2019/NO 36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang0undang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Peraturan ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III : Kewenangan; Bab IV : Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Daerah; Bab V : Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Bab VI : Promosi Penanaman Modal; Bab VII : Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; Bab VII : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; Bab IX : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Bab X : Peran Serta Masyarakat; Bab XI : Sistem Informasi; Bab XII : Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Bab XIII : Koordinasi Penanaman Modal; Bab XIV : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Bab XV : Satuan Tugas; Bab XVI : Penyelesaian Sengketa; Bab XVII : Sanksi Administratif; Bab XVIII : Ketentuan Peralihan; Bab XIX : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
30 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT