Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... em fasilitasi p elak san aan verifikasi k eberadaan partai politik sebagai b a d an h u k u m di wilayah P em erintah D aerah; t. m elak san ak an p e m a n ta u a n p elak san aan pem ilihan u m u m Presiden ...
... d an Wakil Presiden di wilayah P em erintah D aerah; u. m elak san ak an p e m a n tau a n p elak san aan pem ilihan u m u m Dewan Perw akilan R akyat, Dewan Perw akilan D aerah, d an Dewan Perw akilan ...
... Pasal 119 B idang Politik D alam Negeri, m em baw ahi : a. Kelompok J a b a ta n Fungsional; d an b. Pelaksana. ...
... 84 Pasal 156 P em bentukan, su s u n a n keanggotaan d an u ra ia n tu g as Tim Kerja d itetap k an oleh J a b a ta n Pim pinan Tinggi P ratam a. ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 157 D engan berlakunya P e ratu ra n B upati ini, m ak a P eratu ran B upati K arim un Nomor 16 T ah u n 2022 ten tan g S u su n a n O rganisasi d an U raian Tugas B adan ...
... Pasal 158 P eratu ran B upati ini m ulai berlaku p a d a tanggal diundangkan. ...
... BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 152 (1) D alam m elak san ak an tu g asn y a Kepala B adan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala S ub Bagian d an Kepala Seksi wajib m enerapkan prinsip ...
... Pasal 153 (1) Setiap b aw ah an dilingkungan b ad an wajib m em atuhi petu n ju k , p erin tah d an bertanggungjaw ab kepada a ta sa n se rta wajib m elak san ak an tu g as yang diberikan oleh a ta sa ...
... Pasal 155 (1) Setiap kepala sa tu a n organisasi di lingkungan b ad an wajib m enyam paikan laporan te p a t p ad a w aktunya sesu ai dengan bidang tu g asn y a m asing m asing kepada Kepala B ad an /K ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyertaan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan uraian tugas Badan daerah dengan menetapkan PERBUP
... Bangunan 1.939.733.786 1.939.733.'86 0 0% 6.1.0 1.02.01.0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal ...
... I A I k r-x rx ' II '1 rxrxi i Pusat-Dana Penmbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 201.742.464 201.742.464 0 0 To 6.1.( 1.02.01.OC 04 Pelampauar ...
... Menetapkan" : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Pasal ...
... 0% 4.2.01.0- .01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 15.087.697.000 15.087.697.000 0 0% 4.2.01.0- .01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.058.263.000 4.058.263.000 0 0% 4.2.01.0- .01.0002 DBH PPh Pasal ...
PERWALI Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan wali kota nomor 46 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
Mengubah
PERWALI Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan angggaran yang strategis sehinggan dapat mengakomodir kebutuhan perangkat daerah yang berimplikasi.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 2 tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 63 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan kedua atas Peraturan wali kota nomor 46 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 52 Tahun 2020
... Pasal 1 K e t e n t u an P a s al 1 d a l am P e r a t u r an B u p a ti B o a l e mo N o m or 1 T a h un 2 0 20 T e n t a ng P e n j a b a r an A n g g a r an P e n d a p a t an d an B e l a n ja D a ...
... e r ah T a h un A n g g a r an 2 0 20 ( B e r i ta D a e r ah K a b u p a t en B o a l e mo T a h un 2 0 20 N o m or 1) d i u b ah s e h i n g ga b e r b u n yi s e b a g ai b e r i k u t: 1^ Pasal 1 1 ...
PERBUP Kab. Boalemo No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
PERBUP Kab. Boalemo No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati boalmeo nomor 1 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 tAHUN 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Perpres No.72 Tahun 2020; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.123 Tahun 2018; Peremendagri No.62 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda Kab Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.1 Tahun 2020; Perbup Boalemo No.1 Tahun 2020; Perbup No.33 Tahun 2020; Perbup Boalemo No.40 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2018
... Pasal I PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SUPATI TEGAL NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH KABUPATEN TEGALTAHUN ANGGARAN 2018. ...
PERBUP Kab. Tegal No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Tegal No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
Mengubah
PERBUP Kab. Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran APBD Kab Tegal Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 93 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tegal No 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab Tegal TA 2018; bahwa berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka Pemda harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan surat Gubernur Jateng No 900/0002619 tanggal 5 Februari 2018 tentang penyampaian alokasi belanja bantuan keuangan APBD Prov Jateng TA 2018 kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa serta ajuan pergeseran SKPD maka Peraturan Bupati Tegal sebagaimana pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab Tegal TA 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahn 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 48 Tahun 2008; PP No 65 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 13 Tahun2 017; Perbup Tegal No 93 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 diubah.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 38 Tahun 2021
KesehatanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Dipindai dengan CamScanner n l U1., H r eknis; m \ ks nak n , sert men v u s, dan g k sch tan di ~ BAB rv TUGAS DAN FUNGSl Bagian Kesatu Kepa\a UPTD Puskesmas Pasal 5 (1) Kepala UPTD Pusk sma m mpuny tuga ...
... BABY TATA KERJA Pasal 8 Dal m melaksanakan tugasnya, r pala UPTD, r pala Tata Usaha chm Penangung jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar ...
... Dipindai dengan CamScanner Bagian K tiga ... { o/ J a ian K dua KEPALA TATA USAHA Pasal 6 { 1) Kepala Tata Usaha mernpun rai tugas rnenyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adrninistrasi perkantoran ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf v Peraturan Bupati Lembata Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Lembata Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Kab. Lembata No. 6 Tahun 2016; Perbup Lembata No. 79 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan; III. Kedudukan dan Susunan Organisasi; IV. Tugas dan Fungsi; V. Tata Kerja; VI. Kelompok Jabatan Fungsional; VII. Pengangkatan dan Pemberhentian; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
9 halaman; 3 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 8 Tahun 2011
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Struktur Organlsasi Badan Pffllllggll.lan Bencam Damb sebagaima.a dimRks•Jd pada ayat (I), tcrcantum ~ ~ Peratunm BII_Pllli ini Pual4 (I) Umur Pengarah Paangplangaa &ncana sebagainw,,, dimaksud peda Pasal ...
... D Pasal 3 hwuf e angka 2, mempunyai tups ~•abenskan sebagian tups Bidang RehahiliWi din Reltonstruksi di bidlq kedanntm. (2) Dalam mdaksanakan flJg8S eebagairoana ~ pada ayat (I), Seksi Rekomuuksi mimyelengprakan ...
... Pual 22 DaJam ,nelakse•k,rn tugas sebagaimana dimaksw:I daJam Pasal 2l, Bidang Rdlablliwi clan Rekonstruksi menyelengpratm fimgsj : a. l'enlmusan kebijakan di bidang penanggulangan i,..,. am pm pasca bencana ...
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 06/2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana, dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Situbondo, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 10 Tahun 2004 ; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 24 Tahun 2007; 5. PP Nomor 28 Tahun 1972; 6. PP Nomor 79 Tahun 2005; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. PP Nomor 21 Tahun 2008; 10. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 11. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011
... .-,, kcrenumn sebagaimana dnnaksud ~1 ... la Pasal nu: m t I >. r:b::i.J 11 CI Pimpuun J:ur·,nJu pc-n~u1g.g,ung,1:i,\:t~ klUpal t,.;,:d~\\aji~~ln wmJJ... nh. ...
... ~~1I dumcl . .u1d,an. ' - - Pasal 19 KETE~Tl A:S: PE,l'I I P \~i Semua lclcn1u:10 tarungan rnerokok ~:i.n~ dikeluarkan oleh Pemcrintah l,.,Jhuf'J.tCn Bekesi dmyatakan m~ch tetap bcrlnku s~1xtnjang ti
... PERUMM-IJ\N 01 \Cil 1 \NGGOTA DEWAN PERW/\KIL/\N RAKYAT D/\ERAH KM3UPATEN MU/\R/\ ENIM DEN GAN RAJ IMAT TUH:\N YANG MAHA ES/\ UUPATI MUARA ENIM, Mcni::ib. ,ng . a. bahwa scbagai tincla k lanjut ketentuan Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sehubungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dalam bentuk uang tunai setiap bulan. Sesuai surat Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 170/12/DPRD/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Penyesuaian Hak-Hak Normatif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, yang mengusulkan untuk peninjauan kembali besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Berdasarkan hasil Notulen Rapat Tim Peneliti/Pengkajian Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Transportasi dan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 16/KPTS/BPKAD/2021, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, air bersih, telepon, gas dan fasilitas pemeliharaan di kota Muara Enim dan Tanjung Enim, dengan harga sewa sebesar Rp22.500.000,00 per bulan dan harga sewa kendaraan sebesar Rp19.500.000,00 per bulan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2015; PERDA No. 2 Tahun 2017; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 46 Tahun 2021
... Pasal 2 7 Apabila kew ajiban pengem balian BMD sebagaim ana d im aksud dalam Pasal 26, tidak d ap at d ilak san ak an , Pengelola B arang a ta u Pengguna B arang m elakukan upaya penyelesaian m elalui ...
... BAB III PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Bagian K esatu Umum Pasal 28 (1) Pem eliharaan d ilak u k an terh ad ap BMD yang terc ata t dalam D aftar B arang P en g g u n a/K u asa Pengguna B arang ta n p ...
... Bagian Kedua B entuk Pem eliharaan Pasal 29 Pem eliharaan BMD d a p a t berupa: a. pem eliharaan ringan yang dilakukan sehari-hari oleh u n it p e m a k ai/p en g u ru s b a ra n g / penanggung jaw ab ...
... Paragraf 2 Pengam anan F isik Pasal 6 P engam anan fisik terh a d ap BMD b eru p a T anah, d ilak san ak an m elalui langkah- langkah sebagai berikut: a. pem asangan ta n d a letak ta n a h yang dilakukan ...
... D ilengkapi dengan tu lisan ’’DILARANG MASUK/MEMANFAATKAN TANAH" berw arna m erah, dan dituliskan p u la an cam an p idana berupa: a) Pasal 167 ay at (1) KUHP dih u k u m 9 (sembilan) b u lan penjara; ...
... b) Pasal 389 KUHP dih u k u m 2 (dua) ta h u n 8 (delapan) bulan penjara; c) Pasal 551 KUHP dih u k u m denda. 5. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 169 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pelalawan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda Kab Pelalawan No. 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pengamanan BMD; Pemeliharaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007
... Dana Perimbangan 1) Semula 2) Ber1ambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan Se1eloh perubahan Pasal2 (1) Pendapat,m Daorah sel)agalmana dlmaksud dalam pasal 1 terd1ri dsri a Pendapatan Asli Oaeran 1) ...
... lsan Perubahan APBO, 1. lamplran I Uraian teblh lanJul Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagoma,,a dimaksud dalam pasal 1, tercanlum dal8m t.ampiran yang merupokan bagian yang lidak terp1sahkan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembanganan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD. keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit orgamsasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dladakan Perubahan APBD tahun anggaran 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarnana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Noor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP nomor 55 Tahun 2005; PP nomor 56 tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP nomor 58 tahun 2005; PP nomor 65 Tahun 2005; PP nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; PERDA Kab. Banyumas Nomor 9 Tahun 2006; PERDA Kab. Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; PERDA Kab. Banyumas Nomor 1 Tahun 2007
PERDA ini mengatur mengenai Perubahan APBD Kab. Banyumas yang terdiri atas Pendapatan; Belanja; Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2007.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
