Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Menemukan 478 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Cap Keimigrasian
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian
Mencabut
  1. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-883.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-833.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 21 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Permenkumham No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  2. Permenkumham No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  3. Permenkumham No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Download file:
Permenkumham Nomor 19 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KU.05.03-04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01-PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di lingkungan Departemen Hukum dan HAM
Download file:
Permenkumham Nomor 18 Tahun 2013 (3).pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Download file:
Permenkumham Nomor 17 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Download file:
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 14 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
Mengubah
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Download file:
Permenkumham Nomor 13 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Download file:
Permenkumham Nomor 12 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan