Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 59, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 59
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
a. sekretariat;
b. bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan
d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
e. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
f. UPTD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 59, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 59
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyeragaman naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka perlu ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 969);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS,
BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS,
BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS,
BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS,
BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
67
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2023
PERWALI Kota Semarang No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Perwali Kota Semarang No. 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Semarang No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan
dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,
maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau
kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Lampiran III dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 diubah.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, hak keperdataan masyarakat, dan mendinamiskan sistem kearsipan, dibutuhkan pengelolaan arsip dinamis yang baik;
b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis;
c. bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Srikandi (SRIKANDI), hal tersebut sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 61 Tahun 2010;
PP No 28 Tahun 2012;
Perpres No 95 Tahun 2018;
Permendagri No 1 Tahun 2023;
Permendagri No 78 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Permendagri No 135 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Arsip Nasional No 4 Tahun 2021;
Peraturan Arsip Nasional No 5 Tahun 2021;
Kep. Menpan RB No 679 Tahun 2020;
Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2013;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 86 Tahun 2021.
Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi:
a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI;
b. indikator penerapan SRIKANDI; dan
c. penerapan SRIKANDI
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2023
PERWALI ini mengatur mengenai kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan pengendalian Teknis Keamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
12 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Arsip Dinamis mempunyai peran penting dalam hidup organisasi, baik pemerintah daerah maupun swasta yang merupakan identitas dan jati diri, berisi tentang informasi yang berguna sebagai acuan, dan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; bahwa terkelolanya arsip dinamis tertib dan teratur akan menghasilkan manfaat optimal bagi Pemerintah Daerah dan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penciptaan Arsip Bab IV Penggunaan Arsip Bab V Pemeliharaan Arsip Bab VI Pemeliharaan Arsip Inaktif Bab VII Program Arsip Vital Bab VIII Penyusutan Arsip Bab IX Ahli Media Bab X Pelaporan Arsip Dinamis Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di daerah; bahwa untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di Daerah, diperlukan pengembangan dan penataan penyelenggaraan perpakiran; bahwa berdasarkan kententuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan fasilitas parkir; bahwa penyelenggaraan perparkiran yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022 ; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Permenhub No. 12 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perda No. 1 Tahun 2022 ; Perwali No. 33 Tahun 2022
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Bab III Pengguna Jasa Parkir Bab IV Petugas Parkir Bab V Satuan Ruang Parkir dan Fasilitas Penunjang Parkir Bab VI Pengendalian Parkir Bab VII Kehilangan Atau Kerusakan Kendaraan Bab VIII Penggunaan Sistem Manajemen Parkir Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 58 Tahun 2023
PERWALI Kota Banjar No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Banjar No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 23. Ketentuan Pasal 3 diubah, diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) Pasal
yaitu Pasal 3A dan 3B. Judul Bagian Kesatu BAB IV dan ketentuan Pasal 4 diubah. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 berubah. Ketentuan Pasal 9 huruf a dihapus. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal diubah.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
