Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantun Operasional Kesehatan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, LD Kota Bima 2019 Nomor 470
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif bagi seluruh masyarakat, maka ditetapkan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Bima. Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga perlu di cabut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima.
UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 97 Tahun 2016, Permenkes No. 64 Tahun 2015, Permendagri No. 80 tahun 2015, Permendagri No. 3 tahun 2019, Perda Kota Bima No. 6 tahun 2007, Perda Kota Bima No. 5 tahun 2016.
Ruang lingkup kegiatan BOK Puskesmas, utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi: a. Puskesmas; b. Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
-
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 43 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Perwali Sungai Penuh tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Perwali ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Pengelolaan; Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Peratnggungjawaban APBDes Desa; serta Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
Pada saat Perwali ini diberlakukan, Perwali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perwali Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.; Lampiran 34 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 maka perlu melakukan perubahan
kedua Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2022, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2022
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1970, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN PERUBAHAN:
Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
8 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2017
PERWALI Kota Balikpapan No. 30 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI
PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bagi Peserta Didik Setingkat Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah
ABSTRAK:
Untuk Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Imunisasi Perlu Diterapkan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
UUD Pasal 18 Ayat 6; UU 1959 No 27; UU 1953 No 3; UU 2009 No 36; UU 2011 No 12; UU 2014 No 23; UU 2015 No 9; No 12 2017
Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 S/d Pasal 3, Bias Pasal 4 S/d Pasal 9, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pasal 10, Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 11 S/d Pasal 13, Peran Serta Masyarakat Pasal 14
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 5 peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa dengan menerapakan prinsip-prinsip efisien, efiktif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 99 Tahun 2014; Perda Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG;
BAB III METODE PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI;
BAB IV METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA;
BAB V METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTASI BERBENTUK PERORANGAN;
BAB VI PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA MELALUI SELEKSI INTERNASIONAL;
BAB VII METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA;
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Kota Samarinda Tahun 2022 No. 321
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara. Selain itu dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; dan Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini berisi tentang :
Ketentuan Umum; Subjek dan Objek IMTN; Kewenangan IMTN; Prosedur dan Persyaratan Administrasi IMTN; Pencabutan IMTN; Pelaporan, Pengarsipan, dan Pembuatan Risalah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 14 Tahun 2021
PERWALI Kota Bukit Tinggi No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan terhadap beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan Kembali sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Mendukung Penanganan dan Dampak Pandemi Covid-19
Dasar hukum peraturan ini UU Nomor 9 Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 19 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 16 Tahun 2007, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, PMK Nomor 17/PMK.07/2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 906-713-2020, Perda Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
18 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien di wilayah Kota Lubuklinggau dan diakomodir sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota No 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 39 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Mengubah Peraturan Wali Kota No 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Kota Surakarta TA 2014 sampai dengan Triwulan II terdapat usulan pergeseran/perubahan DPA-SKPD dan DPA - PPKD pada obyek dan rincian obyek dalam jenis belanja yang sama; baha sesuai ketentuan Pasal 146 Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuda, pergeseran anggaran obyek dan rincian obyek dalam jenis belanja yang sama dilakukan dengan cara mengubah Perwali tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan Kedua atas Perwali No 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kota Surakarta TA 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2013;
Peratuan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Walikota Surakarta No 30 Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2014.
Peraturan Walikota Surakarta No 30 Tahun 2013 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Tahun 2020 No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kota Magelang Tahun 2020-2021
ABSTRAK:
bahwa pedoman standar biaya dalam penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk tahun 2020 dan tahun 2021 telah diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun 2020-2021;
bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/220 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka perlu adanya penyeseuaian besaran nilai dalam Standar Biaya Tahun 2020 dan Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentnag Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentnag Standar Biaya Tahun 2020-2021;
UU Nomor 17 Taahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Taahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perwali Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kota Magelang Tahun 2020-2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Taahun 2019 diubah.
.
55 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
