Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa peninjauan terhadap besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan berdasarkan hasil kajian yang mengacu pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada pemakaian mesin penggilingan beras atau rice processing complex (RPC), berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (4) Perda Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2015, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 3 Tahun 1995; Perda Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Sukabumi No. 8 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Peninjauan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pemakaian mesin giling beras,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
5 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 133 Tahun 2022
TATA CARA PENGAWASAN PEriZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD.2022/NO.132, LL KOTA PONTIANAK : 24 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berbasis resiko kepada pelaku usaha dan masyarakat, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007; Pera tu ran Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor IO Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruano Lingkup; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha; Pengawasan Penanaman Modal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
2 halaman dan 22 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 132 Tahun 2022
SISTEM - INFORMASI - EKONOMI - KREATIF - KOTA - BANDUNG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 133
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang SIstem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2019; UU No.27 Tahun 2022; PP No.24 Tahun 2022; Perpres No.142 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.5 Tahun 2022; Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengumpulan data, pengelolaan dan penganalisaan, penyimpanan dan penyajian data, kerahasiaan data, insentif, pembinaan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 132 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 131, BD Tahun 2022 Nomor 133
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban melaksanakan jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pendidikan serta dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu memberikan bantuan operasional; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang antara lain menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan operasional sekolah/pendidikan kepada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab III Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Bab IV Besaran Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan Bab v Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab VI Pengelola Bantuan Operasional Pendidikan Bab VII Penatausahaaan dan Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi Bab IX Pembiayaan Bab X Penentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2015
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 131, BD.2022/NO.131, LL KOTA PONTIANAk : 5 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Sewa Dalam Kota Bus Rapid Transit Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi yang telah mengalami beberapa kali kenaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif sewa pemakaian Bus Rapid Transit agar biaya operasional Bus Rapid Transit dapat lebih rasional
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Tarif BRT; Tata Cara Pembayaran Tarif Brt; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 130 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 130, BD Tahun 2022 Nomor 132
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkum HAM No. 10 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwali No. 29 Tahun 2018
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 1; penghapusan ayat (2) Pasal 2 dan Perubahan ayat (3) Pasal 2; Perubahan Pasal 3 ayat (2); Disisipkan Pasal 3A, 3B, 3C Dan 3D; Perubahan ayat (1) pasal 4, Penambahan ayat (3), (4), (5); Perubahan Ayat (1) dan (2) Pasal 5, Penambahan ayat (3); Perubahan Pasal 7; Perubahan Pasal 11; Penghapusan Pasal 12; Perubahan Pasal 15; Perubahan ayat (1), (3) dan (4) Pasal 16, Penghapusan Pasal 16; Perubahan Pasal 17; Penghapusan Pasal 18; Perubahan Pasal 19; Perubahan Pasal 21; Perubahan Pasal 22; Perubahan Pasal 23 Perubahan Ayat (2) Pasal 24, Penambahan 2 Huruf ayat (3), Penghapusan ayat (4); Perubahan ayat (2) Pasal 25; Perubahan ayat (1) Pasal 27; Perubahan ayat (1) Pasal 28; Perubahan Pasal 29; Perubahan Pasal 30; Perubahan Pasal 31; Perubahan Pasal 33; Perubahan Pasal 34; Perubahan Pasal 35; Perubahan Pasal 36; Perubahan Pasal 37; Perubahan Pasal 39; Perubahan Pasal 40; Perubahan Pasal 41; Perubahan Pasal 42; Perubahan Pasal 43; Perubahan Pasal 44; Perubahan Pasal 46; Penghapusan Pasal 47; Penghapusan Pasal 48; Perubahan Judul Bab IV; Penghapusan Bab V
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2018
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 130 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum
Daerah pada Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah R. Syamsudin, S.H.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
