Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan walikota ini terdiri atas 6 pasal dan 3 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Uraian Tugas; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden dengan Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, maka perlu dilakukan penyediaan dokumentasi dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Jaringan dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkum HAM Nomor 2 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Banjarbaru. JDIH Kota Banjarbaru dapat diakses melalui Website http://jdih.banjarbarukota.go.id.
JDIH Kota Banjarbaru berfungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan
pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah;
b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat
JDIHN;
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota
Banjarbaru;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
JDIH Kota Banjarbaru terdiri dari Pusat Jaringan yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Anggota Jaringan yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa
yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga
kehormatan , martabat dan harga dirinya secara
wajar dan proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan
maka Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban
menjamin dan memberikan perlindungan kepada
anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi; bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam
melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak
(KLA) yaitu Kota yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan secara kerjasama lintas
sektor dan pemangku kepentingan maka perlu
menyediakan tempat bermain dan belajar dalam
bentuk Taman Anak Cerdas (TAC); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta
tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak
Cerdas (TAC) Kota Surakarta;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, target dan sasaran, lokasi, pengguna fasilitas TAC, peran serta keluarga dan masyarakat, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2008.
21 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 TA 2016 Tentang Perangkat Daerah; Dengan Bertambahnya Perizinan Dan Non Perizinan Yang Didelegasikan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tomohon
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2007;
- UU No. 14 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- Perpres No. 27 Tahun 2009;
- Permendagri No. 20 Tahun 2008;
- Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans, dan Kepala Badan Penanaman Modal No. 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 19 Tahun 2009;
- Permendagri No. 138 Tahun 2017;
- Perda Kota Tomohon No. 6 Tahun 2016;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kewenangan, pengaduan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, dst.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Perwako Tomohon No. 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perwako Tomohon No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perwako Tomohon No. 3 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Halaman (terdiri dari 9 halaman batang tubuh (13 pasal) dan 7 halaman lampiran)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2014
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2014/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Walikota dan Wakil Walikota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka
Keputusan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Wewenang dan Tugas Walikota dan Wakil Walikota Tegal
tidak sesuai lagi dengan perkembangan; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu mengatur
tugas, wewenang dan kewajiban Walikota dan Wakil
Walikota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas dan wewenang walikota, tugas wakil walikota, kewajiban walikota dan wakil walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014.
Keputusan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2004 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, .3. Pemeliharaan, 4. Penggunaan Arsip Inaktif, 5. Pembiayaan, 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2019
PERWALI Kota Bandung No. 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNGNOMOR 1600 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1600 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Keteriban Umum; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Mengatur ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
