Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan
don keberhasilan serta tertib administrasi
penatausahaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2005 , diperlukan adanya Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 ; bahwa untuk maksud di atas dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Unddng-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturon Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturon Pemerintah Nomor 29 Tohun 2000; Peraturan Pemerintah Norn or l 05 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor l 7 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
don Belanja Daerah merupakon pedoman Penatausahaan
dalam meloksanakon Kegiatan - kegiatan Pemerintah Daerah yang
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Tohun
Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2005.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2005
DEWAN PENGUPAHAN - TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2005/No. 4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun
2004 tentang Dewan Pengupahan perlu diatur mengenai Tata Cara Pengusulan
Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Surakarta dengan Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas keanggotaan dewan pengupahan (DEPEKO) Kota Surakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2005.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran
2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan perkembangan situasi serta kondisi saat ini , maka Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Pebruari 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarip Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Magelang tidak termasuk luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2005.
Keputusan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha Industri
Kecil dan Pedagang Kecil di Kota Magelang perlu disalurkan bantuan
pinjaman permodalan untuk pengadaan mesin peralatan produksi dan modal
kerja dengan sistem bergulir, yang pengelolaannya harus dilaksanakan
secara terns menerus dan berkesinambungan; bahwa agar pengelolaan dana bergulir dapat berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan program dana bergulir, penerima dana bergulir, seleksi calon penerima dana bergulir, plafond dan jangka waktu, tata cara penyerahan dana bergulir, tata cara pengembalian dana bergulir, jasa pengelolaan, pengelolaan dana bergulir, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2005.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2005
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) - PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
2005
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2005/No. 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang penyediaan papan, perlu dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna; perlu dibentuk Unit Pengelola Rusunawa; bahwa sambil menunggu Susunan Organisasi dan Tatakerja yang baru disahkan maka
Pembentukan Unit Pengelola Rusunawa ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tim pembina, unit pengelolaan rusunawa, tata usaha, seksi administrasi keuangan dan pemasaran, seksi penyewaan dan penghunian, sesksi teknis dan pemeliharaan, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2005.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005
PERWALI Kota Cimahi No. 36 Tahun 2017 tentang TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN, RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyebraan dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani peternak, mendorong perekonomian pedesaan serta rurut
menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan temak
pemerintah di Kota Magelang yang pelaksanaanya dilakukan dengan
cara perguliran; bahwa berhubung dengan itu agar pelaksanaanya lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan
Pedoman Umum Penyebaran clan Pengembangan Ternak
Pemerintah Kota Magelang, dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undaug Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyebaran dan pengembangan ternak, seleksi dan persyaratan calon penggaduh, hak dan kewajiban penggaduh, tata cara. pengembalian ternak, redistribusi ternak bibit. redistribusi ternak kereman, resiko dan penghapusan ternak pemerintah, administrasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksia dministrasi,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2005.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
