Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Menemukan 40 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Download file:

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016

Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2016_Peraturan_BPK_04.pdf

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016

Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

201611081634505163_2016_Peraturan_BPK_03.pdf

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2016_Peraturan_BPK_02.pdf

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2024 tentang Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2016_Peraturan_BPK_01.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - AKUNTAN PUBLIK

2016

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2016 (56) : 14 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara

ABSTRAK:

Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 2015; Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007; dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) pemeriksaan keuangan negara oleh Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik; 2) persyaratan; 3) penetapan KAP terdaftar di BPK; 4) program pendidikan akuntan publik dan tenaga kerja profesional pemeriksa; 5) penghargaan; dan 6) penghapusan akuntan publik dan KAP dari daftar akuntan publik dan KAP terdaftar di BPK.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
Peraturan BPK ini mencabut Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara.
Lampiran 14 hlm.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2015_Peraturan_BPK_02-.pdf

PEMERIKSAAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN - BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK

2015

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 2, LN.2015/No.136, LL BPK : 10 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK untuk dilaksanakan pemeriksaan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; dan PP Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; 2) pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan 3) penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
Lampiran 3 lembar.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Mencabut

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Download file:

2015_Peraturan_BPK_01-.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

2015

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2015 (135) : 5 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK diatur dengan Peraturan BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil ketua, dan Anggota BPK yang terdiri atas 1 orang Ketua merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 orang Anggota I sampai dengan Anggota VII. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK sesuai dengan Peraturan BPK.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.
Lampiran 8 hlm.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Mengubah

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2013_Peraturan_BPK_01-.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK

2013

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN 2013 (189) : 3 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas Majelis Kehormatan Kode Etik (Majelis Kehormatan) dan Tim Kode Etik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Majelis kehormatan dan Tim Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011, yaitu Pasal 3 dan Pasal 11. Majelis Kehormatan beranggotan 5 orang yang terdiri dari 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademi, dan 1 orang dari unsur profesi.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

201611081636559763_2011_Peraturan_BPK_03.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - INFORMASI PUBLIK

2011

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 3, LN 2011 (130) : 25 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK pada BPK Pusat atau BPK Perwakilan.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2012.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa

Mencabut

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Download file:

201611081636425150_2011_Peraturan_BPK_02.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK

2011

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 2, LN 2011 (98), TLN 5245 : 10 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu melakukan penyempurnaan atas kode etik BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai kode etik BPK yang berlaku untuk Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
Peraturan BPK ini mencabut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007.
Penjelasan: 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT