Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Surat Kawat Mendagri Tanggal 24 Oktober 2005 Nomor T120/913.D III, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahu 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Bantuan Keuangan
Bab III Bantuan Keuangan
Bab IV Tata Cara Pengajuan Bantuan
Bab V Penyerahan Bantuan Keuangan
Bab VI Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2005.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah, untuk itu telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor : 821.2/775.A/2001 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam/Dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor : 821.2/268.A/2002; bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 26 Desember 2001 Nomor: 821.2/775.A/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang tanggal 22 Mei 2002 Nomor: 821.2/268.A/2002 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- Undang 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Dasar
Bab III Formasi
Bab IV Pengadaan
Bab V Pengangkatan
Bab VI Masa Tugas
Bab VII Pemindahan
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Pengawasan dan Pengendalian
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pearturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomro 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan Bupati tegal engan Keputusan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 1; bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tetang pembentukan Organisasi Dinas-DInas Daerah, maka perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
UU Gangguan Tahun 1926 Nomor 226, UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1967; UU No 6 Tahun 1968; UU No 11 Tahun 1970; UU No 1 Tahun 1967; UU No 12 Tahun 1970; UU No 6 Tahun 1968; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 1992; UU No 18 tahun 1997; UU No 23 Tahun 1997; UU No 10 Tahun 2004; UU No 34 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 27 Tahun 1999; PP No 66 Tahun 2001; Keppres No 33 Tahun 1992; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 3 Tahun 1991; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 7 Tahun 1999; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2002; Perda Kab tegal No 14 Tahun 2002; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Kepbup Tegal No 27 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang obyek, subyek dan besarnya retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, pengaturan izin gangguan, persyaratan permohonan izin gangguan, jangka waktu berlakunya izin dan daftar ulang, tata cara pemungutan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penolakan dan pencabutan izin gangguan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2003
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2005
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUK ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolango No.12 Tahun 2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 Tanggal 21 Pebruari 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
A. Bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 Tanggal 21 Pebruari 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005 Masih Terdapat Perbedaan Dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Dask) Dari Dinas/Badan/Unit Kerja, Terutama Pada Kode Rekening Dan Uraiannya Khususmya Pada Belanja Langsung, Sehingga Menjadi Kendala Dalam Hal Penyaluran Anggaran; B. Bahwa Untuk Melakukan Penyesuaian Kode Rekening Dan Uraian Biaya Pada Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005, Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Kapuas.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004.
Perubahan Pertama Kali Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 Tanggal 21 Pebruari 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, terdiri dari :
1. Pendapatan; 2. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari No. 13 Tahun 2005
RETRIBUSI - PEMAKAIAN - MOTOR GRADER - JENIS CASE 845 - MILIK PEMERINTAH - KABUPATEN BATANG HARI
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2005/No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN MOTOR GRADER JENIS CASE 845
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diadakannya 1 (satu) unit Motor Grader jenis Case 845 oleh Pemerintah Kab. Batang Hari maka perlu diatur Tarif Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 dimaksud dalam Peraturan Bupati; Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang hari No. 170-334/DPRD Tanggal 25 November 2005 Perihal Persetujuan Tarif Retribusi Motor Grader Jenis Case 845; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Motor Grader Jenis Case 845 Milik Pemerintah Kab. Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. Batang Hari No. 7 Tahun 1986; Perda Kab. Batang Hari No. 9 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2001.
Perbup ini mengatur tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN MOTOR GRADER JENIS CASE 845 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Motor Grade Jenis Case 845.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
7 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi
kehidupan manusia dan Pemerintah Daerah wajib untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara
maksimal; bahwa dengan adanya penambahan kegiatan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Banyumas berupa Protesa
Gigi, Tread Mill dan Hemodialisa, belum dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanyumas Unit
Swadana Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sambil
menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah, maka
besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diatur
terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati Banyumas;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2001;
Perauran Bupati ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi pelayanan kesehatan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, jenis pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2005.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
babwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2015 Nomor 903/07057 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 maka Peraturan Bupati Pati 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu diubah; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal "4 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002; . Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005
PERBUP ini mengatur tentang Perubahan PERBUP No 6 Tahun 2005, dimana Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
PERBUP Kab. Pati No. 6 Tahun 2005 diubah
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2005
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUK ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS pekerjaan umum, pemukiman dan prasaran wilayah KABUPATEN BONE BOLANGO
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan berlakunya Peraturan Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda Kab Bone Bolango No.12 Tahun 2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas Dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Pabrik Gula Sumberharjo Dan Pabrik Gula Sragi) Kepada Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan adanya kemampuan Daerah dalam menggali sumber dana dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 8 September 2005 Nomor 172.1/6/DPRD /2005 tentang Persetujuan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, Sumbangan dari Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pabrik Gula Sumberharjo dan Pabrik Gula Sragi Kepada Daerah dengan Peraturan Bupati Pemalang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerimaan Sumbangan
Bab III Ketentuan Pelaksanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2005.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
