Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 118.537 peraturan dalam 0,073 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Abstrak

Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Morowali_15_2024_I...erja Utama Pemda.pdf

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/NO.015

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan Daerah yang berfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. penyusunan perencanaan jangka menegah pada PD; b. penyusunan perencanaan tahunan dan Anggaran; c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian Kinerja; d. pengukuran Kinerja; e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja; f. evaluasi Kinerja instansi Pemerintah; dan g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 11 Tahun 2O2O lentang Indikator Kinerja Utama 2Ol8-2O23 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 01 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman; Lampiran 9 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024pb3322015.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/No.15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2025 dimaksud menjadi pedoman dalam: a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun Anggaran 2025; b. penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS; dan c. penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. RKPD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
1748 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Kab. Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulang Bawang

Download file:

PERBUP TULANG BAWANG NOMOR 15 TAHUN 2024.pdf

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik 4; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 11 Tahun 2008; UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PP NO 71 Tahun 2019; PERPRES NO 95 Tahun 2018; PERPRES NO 39 Tahun 2019; PERPRES NO 132 Tahun 2022; PERMENPAN&RB NO 59 Tahun 2020; PERMENPAN&RB NO 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan; PERDA NO 12 Tahun 2016. Nasional Republik Indonesia Nomor 16
Peraturan Bupati ini menetapkan mengena Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Lampiran File: 29 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gorontalo No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
PERBUP Kab. Gorontalo No. 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif & Tunjangan Reses Bagi Pimpinan & Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua & Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
PERBUP Kab. Gorontalo No. 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler & Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo.

Download file:

PERBUP NO 15 TAHUN 2024.pdf

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) serta Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 7 Tahun 2021, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PERD Kab Gorontalo No 3 Tahun 2017, PERDA Kab Gorontalo No 3 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Boyolali No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024.pdf

organisasi, tugas dan fungsi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/No.15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah Kabupaten Boyolali; ahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 125 Tahun 2021 dicabut.
36 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO 15 TAHUN 2024.pdf

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO 6 Tahun 2023, Permendagri No 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Abstrak

Perpajakan

Download file:

No.15 Tahun 2024.pdf

pajak daerah - data

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, LD Tahun 2024 Nomor 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak serta memudahkan pelaksanaan monitoring pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai Pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai omzet yang diperoleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu masa Pajak, maka perlu didukung oleh peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha yang terjadi di tempat usaha berupa Alat Perekaman Data Transaksi Usaha; bahwa agar pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi dapat terwujud, dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah melalui alat perekaman data transaksi usaha.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2021; Perda Kabupaten Pandeglang No. 13 Tahun 2021; Perda Kabupaten Pandeglang No. 4 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha Bab IV Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Bab V Pemanfaatan Data Bab VI Hak dan Kewajiban Bab VII Kerja sama Bab VIII Larangan Bab IX Sanksi Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kaqbupaten Lampung Tengah

Download file:

PERBUP Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2024.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTu KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu meninjau kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah; bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023,PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019,PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, Permendagri No. 25 Tahun 2021, Permenpan RB No. 7 Tahun 2022, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023, Perda Pemkab Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Pemkab Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 99 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18
Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19

Download file:

Perbup_Kab Muba No 14 Tahun_2024.pdf

PENYEDERHANAAN BIROKRASI-SISTEM KERJA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2024/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; dan untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Diatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Mencabut ketentuan mengenai peran koordinasi bagi Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam: a. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. b. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. c. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. d. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. e. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. f. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. g. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. h. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 272 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. j. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 273 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. k. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. i. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. m. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. n. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. o. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. p. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 279 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 280 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. r. Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 281 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. s. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. t. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. u. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 284 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. v. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 285 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. w. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 286 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. x. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. y. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. z. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. dd.Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Keputusan Bupati tentang tugas Subkoordinator pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam: a. Keputusan Bupati Nomor 1070/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin. b. Keputusan Bupati Nomor 1071/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. c. Keputusan Bupati Nomor 1072/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. d. Keputusan Bupati Nomor 1073/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin. e. Keputusan Bupati Nomor 1074/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin. f. Keputusan Bupati Nomor 1075/KPTS-SETDA/202 1 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. g. Keputusan Bupati Nomor 1076/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. h. Keputusan Bupati Nomor 1077/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. i. Keputusan Bupati Nomor 1078/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin. j. Keputusan Bupati Nomor 1079/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin. k. Keputusan Bupati Nomor 1080/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. l. Keputusan Bupati Nomor 1081/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. m. Keputusan Bupati Nomor 1082/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. n. Keputusan Bupati Nomor 1083/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. o. Keputusan Bupati Nomor 1084/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. p. Keputusan Bupati Nomor 1085/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin. q. Keputusan Bupati Nomor 1086/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. r. Keputusan Bupati Nomor 1087/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. s. Keputusan Bupati Nomor 1088/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. t. Keputusan Bupati Nomor 1089/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. u. Keputusan Bupati Nomor 1090/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. v. Keputusan Bupati Nomor 1091/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. w. Keputusan Bupati Nomor 1092/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin. x. Keputusan Bupati Nomor 1093/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. y. Keputusan Bupati Nomor 1094/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. z. Keputusan Bupati Nomor 1095/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin. aa. Keputusan Bupati Nomor 1096/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. bb. Keputusan Bupati Nomor 1097/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin. cc. Keputusan Bupati Nomor 1098/KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. dd. Keputusan Bupati Nomor 1099/ KPTS-SETDA/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi Serta Tugas Sub-Koordinator Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
24 hlm, Lampiran : 41 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Kulon Progo No 14 Tahun 2024.pdf

standar harga

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2024/NO. 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum yang dilaksanakan dengan baik efisien, efektif dan akuntabel; b. bahwa dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi Pemerintah Daerah dan Kalurahan dalam melakukan belanja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan Kalurahan; c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Kalurahan dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ketentuan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 129 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT