Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 124.134 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Download file:

Perbup Lombok Utara Nomor 34 Tahun 2024.pdf

Perubahan Anggaran Pendapatan - Belanja Daerah - Penjabaran

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34) : 5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait permohonan penyesuaian €rnggzrran masing-masing Perangkat Daerah, serta untuk menindaklanjuti kebijakan pusat terkait Rincian Insentif Desa Tahun 2024 dan Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun 2O24 dan dengan telah dilakukan penyaluran Remunerasi Dana TDF ke RKUD, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun lnggaran 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2008; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 52 Tahun 2O12; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2Ol7; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2O20; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2O2O; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 15 Tahun 2O23; Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 1 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 semula Rp1.164.9O8.324.670,- menjadi Rp1.179.763.835.379,- naik sebesar Rp 1 4. 855. 5 1 O. 709, -

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2024.
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 1 Tahun 2022 tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

PerbuP Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2024.pdf

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka memaksimalkan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan akuntabel, dipandang perlu pengaturan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5449); Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102); Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542); Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin; Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Halaman : 18

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Boyolali No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024.pdf

organisasi, tugas dan fungsi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/No.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 114 Tahun 2021 dicabut.
35 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Nomor 34 Tahun 2024.pdf

rencana-kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD. 2024/NO.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 2ffi ayat (21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2OO5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2O10; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2O2l;
Materi Pokok: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 1081 HLM

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sarolangun Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pauh Tahun 2024-2044

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

perbup Nomor 34 Tahun 2024.pdf

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pauh Tahun 2024-2044

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pauh Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pauh Tahun 2024-2044.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530); 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); dan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 Nomor 1).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pauh Tahun 2024-2044

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
46

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Download file:

Perbup No 34 Tahun 2024.pdf

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2024 (34) : 13 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025

ABSTRAK:

a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan; b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan Kab.Tebo Tahun 2025.
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 26 Tahun 2008 telah di ubah dengan peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 39 tahun 2006; Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan pemerintah No 18 Tahun 2016 telah diubah dengan peraturan pemerintah No 72 Tahun 2019; Peraturan menteri No 2 Tahun 2018; Peraturan menteri No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019; peraturan pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan presiden No 59 Tahun 2017; Peraturan presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No 70 Tahun 2019; Perstursn menteri dalam negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No 18 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tebo no 1 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2014; Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Tebo, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketenetuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
13 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perbup Katingan No. 34 Tahun 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 802

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Katingan; bahwa perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Mengubah Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 3 huruf b, Ketentuan Pasal 7, Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11, Ketentuan pasal 12, Ketentuan Pasal 13, dan Ketentuan Pasal 14.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
6 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Tanjung Seloka.

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERBUP Kotabaru 34 TAHUN 2024.pdf

Badan Layanan Umum

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD/2024/NO.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Tanjung Seloka.

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Puskesmas Tanjung Seloka dengan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Tanjung Seloka;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS TANJUNG SELOKA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PRINSIP TATA KELOLA;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
7 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perbup Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2024.pdf

standar-harga-satuan-barjas-2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO. 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan belanja Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk meningkatkan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa;; bahwa untuk mengakomodir penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Mengubah: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Dan Krematorium Kabupaten Sleman

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman

Download file:

Perbup Sleman Nomor 34 tahun 2024.pdf

pengelolaan-pemanfaatan-pemakaman umum-krematorium

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/NO. 34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Dan Krematorium Kabupaten Sleman

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum dan Krematorium Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tempat Pemakaman Umum Dan Krematorium; Pelayanan Pemakaman Dan Pelayanan Krematorium; Ketentuan Retribusi; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Waktu Pelayanan Tpu; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;
Jumlah Halaman: 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT