Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya pengaturan mengenai Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat untuk pelaksanaannya;
b. bahwa peserta Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat adalah seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan sebagai peserta yang belum didaftarkan oleh BPJS Kesehatan, maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat.
Berikut adalah teks yang sudah dirapikan:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEPESERTAAN
BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V
KARTU PESERTA
BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA
BAB VIII
KETENTUAN LARANGAN
BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
BAB XI
PENGADUAN MASYARAKAT
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
14 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Pasal 85 ayat (2) huruf b dan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan tata cara pergeseran anggaran;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karateristik dan perkembangan kebutuhan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang tata cara pergeseran anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Sulbar No. 2 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulbar No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sulbar No. 6 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulbar No. 2 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulbar No. 3 Tahun 2009; Perda Provinsi Sulbar No. 6 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pergeseran anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2013.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa pengembangan SDM Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial telah ditetapkan Pergub No.25 Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program petani milenial, perlu dilakukan penguatan dan akselerasi melalui kolaborasi, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.22 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permentan No.4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permentan No.9 Tahun 2019; Perda No.4 Tahun 2012; Perda No.22 Tahun 2012; Perda No.8 Tahun 2014; Perda No.4 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2019; Perda No.6 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2020; Pergub No.25 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan angka 5, angka 9, angka 14, angka 20, angka 21, angka 22 pada Pasal 1, mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 9, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 9a di antara Pasal 9 dan Pasal 10, mengubah ketentuan Pasal 29, serta menambah 1 bab setelah Bab VII yakni Bab VIII yang terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 36
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
9 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dirubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2016; Pergub No. 3 Tahun 2022; Pergub No. 4 Tahun 2022; Pergub No. 45 Tahun 2022; Pergub No. 46 Tahun 2022; Pergub No. 47 Tahun 2022; Pergub No. 48 Tahun 2022; Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang; Perubahan ayat (1), Perubahan ayat (2), Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Pergub ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Bengkulu No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu Ketentuan Pasal I diubah, setelah angka 31 ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 32 sampai dengan angka 38, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, dan Dimltara BAB VIII dan BAB IX disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50 A.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerin tahan berbasis elektronik yang terin tegrasi dan terkoordinasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 994);
SISTEM PEMERTNTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 39)
28 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAEARAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO 24 TAHUN 1956; UU NO 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UU NO 13 TAHUN 2022; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UU NO 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 18 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO 72 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO 56 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO 8 TAHUN 2022
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVISNSI SUMATERA UTARA YANG TERDIRI DARI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAAT DPRD, INSPEKTORAT, 21 DINAS, DAN 8 BADAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
"MENCABUT:
1. PERATURAN GUBERNUR NO 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA;
2. PERATURAN GUBERNUR NO 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA ATARA NO 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 39 TAHUN 2006;
3. PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA;
4. PERATURAN GUBERNUR NO 61 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA;
5. PERATURAN GUBERNUR NO 24 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA;
6. PERATURAN GUBERNUR NO 1 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETAARIAT DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NO 30 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 1 TAHUN 2020"
68 HALAMAN BATANG TUBUH, 41 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2023
Menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dalam Lampiran III Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
RETRIBUSI - TARIF - pelayanan - pendidikan - uptd - balai - latihan kerja - balikpapan - dinas - tenaga kerja - transmigrasi
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 09, BD 2023/9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada UPTD BLKI Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan revisi terhadap tarif Jasa Pelayanan Pendidikan. Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sehingga perlu diubah. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012, bahwa perubahan penetapan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian secara kemampuan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov. Kaltim No. 3 Tahun 2021; Pergub Kaltim No. 8 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Balikpapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
6 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. Bahwa terdapat kenaikan besaran kebutuhan rumah tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a . b a h w a d a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n
u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n p e r k e m b a n g a n b a g i P e g a w a i
N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a p e r l u d i l a k u k a n p e n y e s u a i a n t a m b a h a n
p e n g h a s i l a n ;
b . b a h w a P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a P e r a t u r a n
G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8
t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l
L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a s u d a h
t i d a k s e s u a i d e n g a n k o n d i s i s a a t i n i ;
c . b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
d a l a m h u r u f b , m a k a p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n
G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a t e n t a n g P e r u b a h a n K e t i g a
a t a s P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5
T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i
N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a .
1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5 ;
2 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 3 T a h u n 1 9 6 4 t e n t a n g P e n e t a p a n
P e r a t u r a n P e m e r i n t a h P e n g g a n t i U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 Tahun 1964 a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I
S u l a w e s i T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i T e n g g a r a
d e n g a n m e n g u b a h U n d a n g - U n d a n g N o m o r 4 7 P r p . T a h u n
1 9 6 4 t e n t a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i
U t a r a - T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i S e l a t a n
T e n g g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n
1 9 6 4 N o m o r 9 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 2 6 8 7 ) ;
3 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 7 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n
N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a , T a h u n 2 0 0 3
N o m o r 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 4 2 8 6 ) ;
4 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 3 5 5 ) ;
5 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g
P e m e r i k s a a n d a n T a n g g u n g j a w a b K e u a n g a n N e g a r a
( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r
6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o m o r 4 3 8 9 ) ;
6 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g
P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 1 N o m o r 8 2 ,
T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r
5 2 3 4 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n U n d a n g - U n d a n g
N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s U n d a n g -
U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g P e m b e n t u k a n
P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a
R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 1 8 3 , T a m b a h a n
L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 9 8 ) ;
7 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a t u r
S i p i l N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n
2 0 1 4 N o m o r 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 5 4 9 4 ) ;
8 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e m e r i n t a h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
Indonesia T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 5 8 7 ) , s e b a g a i m a n a
t e l a h d i u b a h b e b e r a p a k a l i t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g -
U n d a n g N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g C i p t a K e r j a
( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r
2 4 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a
N o m o r 6 5 7 3 ) ;
9 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 5 3 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
D i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 0 N o m o r 7 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 1 3 5 ) ;
1 0 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g
M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a
R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 0 3 7 ) s e b a g a i m a n a t e l a h
d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 7 T a h u n
2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n P e m e r i n t a h
N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i
S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0
N o m o r 6 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a N o m o r 6 4 7 7 ) ;
1 1 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g
P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 4 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n
N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 2 2 ) ;
1 2 . P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 7 7 T a h u n 2 0 2 0
t e n t a n g P e d o m a n T e k n i s P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h
( B e r i t a N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r
1 7 8 1 ) ;
3 . P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3
T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n
O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a
( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n
2 0 1 6 N o m o r 1 3 ) s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n
P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7
T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n A t a s P e r a t u r a n D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g
P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h Pr o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i
S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 7 ) ;
1 4 . P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g P o k o k -
P o k o k P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h ( L e m b a r a n D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 8 ) ;
1 5 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e d o m a n P a k a i a n d i n a s l i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i
S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i
T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 4 ) ;
1 6 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 7 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g
P e n i n g k a t a n d i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7 4 ) ;
1 7 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g
T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h
b e b e r a p a k a l i d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n P e r a t u r a n G u b e r n u r
N o m o r 3 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s
P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n
2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l
L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a
D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 3 ) .
P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g
T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p
P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h
P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 8 N o m o r 8 5 ) diubah pada Pasal 3, dan Pasal 15
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
10 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2023
PERGUB Prov. Bengkulu No. 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 Ketentuan Huruf f ayat (1) Pasal 2 diubah, Ketentuan Lampiran I diubah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Standar Harga Satuan Regional Provinsi Bengkulu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor
22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa lbraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
sudah tidak sesuai lagi- dengan pelt(embangan keadaan saat ini sehingga perlu diubah dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran;
C. bahwa txrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pembentukan Nomor 9 Tahun 1967 tentang Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 TaIlun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TaIrun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nornor 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 22) ;
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 22)
64 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
