Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.453 peraturan dalam 0,237 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda no 13 tahun 2011.pdf

retribusi - izin - trayek

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berdasarkan ketentuan Psal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang retribusi Izin Trayek.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 19993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa ali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogr No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peratura Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Dan SUbyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingakt Penggunaan, Prinsip Dan sasaran Dalm Pentapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Penyidik, Ketentua Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2011.
29 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Rumah Potong hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-No.-13-Retribusi-Rumah-Potong-Hewan.pdf

RETRIBUSI-RUMAH-POTONG-HEWAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong hewan

ABSTRAK:

bahwa untuk mempertahankan status kesehatan hewan, melindungi wilayah Kabupaten Mamuju dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan ekosistemnya serta memberikan jaminan hewan yang sehat, utuh dan halal;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan provinsi sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003 Nomor 19);
Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Mamuju Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 4 Tanggal 16 Agustus 1999) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

PERDA Kota Padang No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah
Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERDA Kota Padang No. 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Pendaftaran Gudang
Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perfilman. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

2913. PERDA NO 13 TAHUN 2...rizinan Tertentu.pdf

retribusi perizinan tertentu

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
HO Staadsblad No. 226 Tahun 1926 UU No. 9 Tahun 1956 UU No. 8 Tahun 1981 UU No. 28 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 22 Tahun 2009 UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 45 Tahun 2009 PP No. 17 Tahun 1980 PP No. 15 Tahun 1990 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 38 Tahun 2007 PP No. 69 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 tahun 1981 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2000 2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 200 3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2001 4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2002 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 Tahun 2002 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2004 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2004 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2007 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2009
39 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penatausahaan Hasil Hutan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

13 TAHUN 2011 (PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN).pdf

penatausahaan - hasil - hutan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011/144 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penatausahaan Hasil Hutan

ABSTRAK:

Bahwa pengaturan penatausahaan hasil hutan sebagai salah satu upaya pengendalian pe,anfataan sumberdaya hutan sejalan dengan perkembangan peraturan perundungan- undangan yang terjadi saat ini maka perlu mengatur kembali penatausahaan hasil hutan yNG DITETAPKAN DENGAN pERDA.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU no. 8 Tahun 191; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telab diubah dengan UU No. 19 tahu 2004; UU No.10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permenhut No. P.51Menhut-11/2005; Permenhut No. P. 62 /Menhut-II/2006; Permenhut No.63/Menhut-II/2006;Permenhut No. P.16-II/2007;Permenhut No. P. 43/Menhut-II/2009; Kepmenhut No. 6884/Kpts-II Tahun 2003; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Produksi, Laporan Hasil Produksi, Peredaran Hasil Hutan, Industri Primer Hasil Hutan, Pelaporan, Kewajiban Dan Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
16 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kulonprogo No. 13 T... Pelayanan Pasar.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Download file:

perda_13-2011_perubahan_apbd_2011.pdf

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 55); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 84);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 481.974.831.764,00 Bertambah Rp. 60.594.816.409,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 542.569.648.173,00 2. Belanja Rp. 529.689.690.464,00 Bertambah Rp. 84.650.676.144,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 614.340.366.608,00 Defisit (Rp. 71.770.718.435,00) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 68.967.756.000,00 b. Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 Pengeluaran a. Semula Rp. 21.252.897.300,00 b. Bertambah Rp. 6.394.306.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 47.641.479.057,41 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) (Rp. 24.129.239.377,59) BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 16.413.509.000,00 Berkurang (Rp. 777.280.786,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 15.636.228.214,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 364.597.550.164,00 Berkurang (Rp. 2.924.254.805,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 361.673.295.359,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 100.963.772.600,00 Bertambah Rp. 64.296.352.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 165.260.124.600,00 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.371.352.400,00 Berkurang (Rp. 994.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.377.352.400,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 3.632.224.600,00 Berkurang (Rp. 432.280.786,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.199.943.814,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 2.279.900.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.279.900.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 6.130.032.000,00 Bertambah Rp. 649.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 6.779.032.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 26.213.249.164,00 Berkurang (Rp. 2.725.871.805,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.487.377.359,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 299.397.301.000,00 Berkurang (Rp. 190.683.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 299.206.618.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 38.987.000.000,00 Berkurang (Rp. 7.700.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 38.979.300.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 73.734.412.600,00 Bertambah Rp. 59.543.512.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp.133.277.924.600,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 13.767.360.000,00 Bertambah Rp. 4.752.840.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 18.520.200.000,00 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 295.816.532.934,00 Berkurang (Rp. 3.460.782.232,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 292.355.750.702,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 233.873.157.530,00 Bertambah Rp. 88.111.458.376,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 321.984.615.906,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 266.541.056.454,00 Berkurang (Rp. 6.178.596.155,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 260.362.460.299,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 20.846.077,00 Bertambah Rp. 1.680.453.923,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.701.300.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 3.363.379.090,00 Bertambah Rp. 1.037.360.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.400.739.090,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.158.700.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.158.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 24.340.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 24.340.000.000,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 392.551.313,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 392.551.313,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.605.422.300,00 Bertambah Rp. 1.855.843.383,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.461.265.683,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 51.050.652.815,00 Bertambah Rp. 22.797.522.792,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 73.848.175.607,00 c. Belanja Modal Semula Rp.160.217.082.415,00 Bertambah Rp. 63.458.092.201,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 223.675.174.616,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 68.967.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 b. Pengeluaran Semula Rp. 21.252.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.334.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 27.655.682.955,41 b. Penerimaan Pinjaman daerah Semula Rp. 47.383.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp. 47.383.000.000,00 setelah Perubahan c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 20.147.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 27.648.503.898,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2011.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Download file:

Perda_No_13_Th_2011_ttg_R...otong_Hewan-sign.pdf

retribusi-rumah-potong-hewan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan rumah potong hewan kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, memotong hewan, dan pemeriksaan daging dan kulit di Rumah Potong Hewan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2011 No 13_ocr.pdf

Zakat

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu mengatur pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi Azas, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Obyek Dan Subyek, Badan Amil Zakat, Kewajiban Dan Peninjauan Ulang Terhadap Pembentukan Badan Amil Zakat, Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat, Pengumpulan Zakat, Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat, Pengawasan, Pertanggungjawaban Dan Laporan, Anggaran, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2011.
63 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA_kab__No_13_Tahun_20...GUNAN_DAERAH_ocr.pdf

sistem-perencanaan-pembangunan-daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Tahun 2011 No.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Sistem perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan beberapa tahapan, seperti penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, dan partisipatif, dengan fokus pada keadilan, koordinasi, integrasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan. Proses perencanaan melibatkan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, dengan tahapan yang mencakup penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan rencana pembangunan. Selain itu, dokumen tersebut mengatur ruang lingkup, pendekatan, dan tujuan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi, misi, dan program pembangunan yang terstruktur dan terukur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.
31 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Kota Semarang Perda 13 2011.pdf

Pajak-bumi-bangunan-perkotaan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa tanah dan bangunan memberikan keuntungan dan / atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak diatasnya atau memperoleh manfaat. sehingga wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang dinikmati sebagai pajak; b. bahwa penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan digunakan sebesar-besarnya bagi keperluan pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota; d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di wilayah Kota Semarang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya Sektor Perkotaan dalam Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2008.
Peraturan in mengatur pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Menghitung Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Tahun Pajak Dan Saat Pajak Terutang; 6. Pendataan Dan Penetapan Pajak; 7. Pemungutan Pajak; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Kedaluwarsa Penagihan; 10. Pemeriksaan; 11. Insentif Pemungutan; 12. Ketentuan Khusus; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT