Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan komitmen nasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependiddikan secara utuh; bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Perturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Beroksasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 03/V/PB/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Barito Kuala ini mengatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Pendididk dan Kependidikan, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Kebijakan Strategis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan;
4. Program Induksi Bagi Guru Pemula;
5. Penilaian Kinerja Guru;
6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
7. Sumber Daya Pendidikan; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Operasional
3. Prosedur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Ruang Lingkup
5. Pelaksanaan SOP OPD
6. Pengawasan Pelaksanaan
7. Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP
8. Tata Kerja Sarana Dan Prasarana
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme jabatan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka perlu disusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam rangka menyusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Prinsip dan Ruang Lingkup;
3. Kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
4. Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS;
5. Sistem Informasi Manajemen Talenta;
6. Anggaran; dan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 28 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala
pedoman - Penghasilan - Kepegawaian - Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara, Pensuinan, pemerina
pemsiun dan penerima tunjangan Tahun 2021 yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji
ketigabelas Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tabun 2003; UU Nomor 1 Tabun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 63 Tahun 2021; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun 2020; Perbup Batola Nomor 99 Tahun 2020.
Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS ,PPPK, pejabat
Negara, pegawai non ASN yang bertugas pada Instansi daerah yang
menerapkan PPK-BLUD terdiri atas: Gaji Pokok; Tunjangan Keluarga;
Tunjangan pangan dalam bentuk Uang; dan Tunjangan Jabatan atau tunjangan Umum, sesuai jabatan danl atau pangkatnya. Tunjangan Hari Rayadan gajiketiga belas bagi CPNSterdiri atas 80% dari gaji pokok PNS; Tunjangan Keluarga; Tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
Tunjangan Umum. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Diatur pula mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pengendalian Internal dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tabun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai
NegeriSipil dan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala; dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) huruf b, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi
penerimaan pajak hasil pajak. dan retribusi dari Desa masing-masing. Untuk menindaklanjuti Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Realisasi Penerimaan Pajak PBB P-2 Tahun 2020, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor107 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito
kuala Tahun Anggaran 2021, perlu disesuaikan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun
2016; Perda Kab. Batola Nomor 6 Tahun 2017; Perda Kab. Batola Nomor 2 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten
Barito kuala Tahun Anggaran 2021 diubah yaitu Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Maksimal 60% dari alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk kegiatan prioritas di Desa, antara lain untuk: Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjadi kewenangan Desa; operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) khususnya untuk
LPM, Karang Taruna, PKKdan Posyandu; penyediaan operasional Pemerintah Desa; kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan, pembangunan Kantor Desa; dan kegiatan bidang pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sesuai keputusan masyarakat melalui musyawarah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 107 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten
Barito kuala Tahun Anggaran 2021
17 halaman; Lampiran 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat maka diperlukan dukungan pendanaan untuk menunjang aktivitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala; bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya berasal dari dana masyarakat yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk tarif air minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020; Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0660/KUM/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 01 Tahun 1993
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kelompok Pelanggan; Hak dan Kewajiban Pelanggan; Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Air Minum; Perhitungan Tarif Air Minum dan Tata Cara Pembayaran; Penutupan Sementara, Pencabutan, dan Penyambungan Kembali; Perbaikan dan Penggantian Meter Air; Pelanggaran dan Denda; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada Lingkungan Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisiensi serta menjamin konsistensi pelayanan surat menyurat baik dari sisi waktu maupun prosedur di perlukan adanya Operasional Prosedur layanan Surat Masuk, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada Lingkup Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk Pada Lingkup Pimpinan
Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Ruang Lingkup;
4. Pelaksanaan SOP OPD;
5. Pengawasan Pelaksanaan;
6. Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP;
7. Tata Kerja;
8. Sarana dan Prasarana; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu
mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kabupaten
Barito Kuala berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan
efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman
Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPT Puskesmas di
Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenkes Nomor 44 Tahun Tahun 2016; Permenkes Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; Perda Kab. Batola Nomor 11 Tahun
2010; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun
2020; Perbup Batola Nomor 99 Tahun 2020; Perbup Batola Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pendapatan, Biaya dan Pembiayaan; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pajak Daerah, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pajak Daerah; dan
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Irigasi
ABSTRAK:
bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan
alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan
dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang
ekonomi, sosial maupun budaya; bahwa untuk dalam penyelenggaraan penyediaan air yang
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Kuala maka
diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan Irigasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan
huruf C angka 1 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka
pemerintah daerah kabupaten berwenang melakukan
pengaturan Penyelenggaraan Irigasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Irigasi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaran Irigasi dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pengembangan Irigasi Daerah; Pengelolaan Air Irigasi; Koordinasi; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelenggaraan Irigasi Oleh Pemerintah Daerah; Larangan; Partisipasi Masyarakat Petani; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Pencari Fakta; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
