Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedue E- KINERJA Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
produktivitas Kinerja Pegawai dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala melalui sarana digitalisasi maka
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) E-Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur E-Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembahasan; Pelayanan; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2021
pengambilan air dan besaran nilai perolehan air tanah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2021/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah besarnya nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh Bupati, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Niai Perolehan Air Tanah, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Nilai Dan Perolehan Air Tanah;
3. Tarif Pajak Air Tanah; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara profesional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tariff Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Obyek, Subyek, dan Prinsip Dalam Penetapan Tarif; Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan; Struktur Tarif dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pemungutan; Kerjasama dengan Pihak Ketiga; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentangPengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemungutan Pajak parkir Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme pemungutan pajak parkir di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Subjek Pajak Parkir Dan Wajib Parkir
3. Tata Cara Pemungutan Pajak
4. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak
5. Jatuh Tempo Pajak Terutang
6. Tata Cara Pembayaran
7. Tata Cara Pengawasan
8. Tata Cara Pemeriksaan
9. Tata Cara Penagihan Pajak
10. Tata Cara Penyitaan
11, Tata Cara Pelelangan
12. Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Setoran Pajak
13. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan Dan Penghapusan Atau Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pengajuan Keberatan Keringanan Dan Pembebasan Pajak
15. Tata Cara Pemayaran Kelebihan Pajak
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiansi menajemen pendidikan Daerah Kabupaten Barito Kuala aar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang professional dan berkualitas. Dahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Barito Kuala masih kekurangan guru yang saat ini masih diisi oleh guru honor daerah, sementara pelayanan belum terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabuapten Barito Kuala, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru honor daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengangkatan Guru Honor Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengangkatan Guru Honor Daerah;
3. Pemberhentian Guru Honor Daerah;
4. Biaya; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka dipandang perlu menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 26 Tahun 2020; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun 2016.
Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
di kecamatan, Satpol PP Kabupaten menugaskan dan menempatkan
anggotanya di Kecamatan, yang meliputi kegiatan: deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawalan; penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggota Satpol PP Kabupaten yang ditugaskan dan ditempatkan di
Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas dipimpin secara ex-officio oleh Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan. Diatur pula mengenai tugas, hak dan kewajiban Satpol PP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Untuk menjaga ketersediaan air dan terpeliharanya
ketertiban serta ketentraman dalam penggunaan air,
khususnya bagi kegiatan pertanian rakyat, dipandang
perlu memhentuk suatu organisasi yang dapat melindungi
petani pemakai air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2004; PP Nomor 22 Tahun 1982; PP Nomor 77 Tahun 2001; PermenPU Nomor 42/PRT/1989; Permendagri Nomor 6 tahun 1992; Permendagri Nomor 12 tahun 1992; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun 2016.
P3A merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah
hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak
tereier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk
meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani
yang tersedia di desa/kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani anggotanya. P3Adibentuk oleh dan untuk Petani Pemakai Air. Diatur pula mengenai syarat pembentukan P3A, Susunan organisasi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, wilayah kerja P3A, Hubungan Kerja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Penetapan biaya danpengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Satuan Harga
3. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan persetujuan Pj. Sekretaris Daerah tentang penyesuaian biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya penginapan bagi Asisten/Anggota DPRD dan Eselon II yang masih rendah dan penyesuaian kategori perjalanan dinas untuk Wakil Ketua DPRD dalam Standar Satuan Harga 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peratuan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
