Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan Di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan tarnbat kapaI dan bongkar muat di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 5 Tahun 2010; PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 20 Tahun 2017; PermenPAN Nomor PERI21/M~PAN 11112008; Permenhub Nomor PM. 52 Tahun 2012; Kepmenhub Nomor PM 73 Tahun 2004; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan Di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penggunaan Perairan Daratan Di Perairan Wilayah Kabupaten Barito Kuala; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
9 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan Retribusi Perizinan Tertentu untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Barito Kuala;
Bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Daerah;
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ada beberapa perizinan yang belum ada dasar pungutannya dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi izin kendaraan bermotor di air dan retribusi izin pemakaian sempadan sungai untuk bangunan di atas air bangunan industri tambat labuh kapal terminal khusus terminal untuk kepentingan sendiri logpond dan lain-lain;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kbupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum; dan
Golongan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2020
Kependudukan dan Perkawinan - Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/NO.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maba Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung
jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat; dan bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Barito Kuala menunjukan grafik kenaikan dari tahun ketahun, untuk menekan atau mencegah angka pernikahan usia dini secara efektif dan optimal di Kabupaten Barito
Kuala serta kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten
barito kuala masih tinggi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan Perkawinan Usia Dini di kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tabun 1959; UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 21 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Barito
Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Perkawinan; Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pendamping dan Pemberdayaan; Pengaduan; Kebijakan, Strategi dan Program; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Adanya penambahan ayat di dalam pasal 15 yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) ayat, ditambab sehingga menjadi 4 (empat) ayat, ini dikarenakan penyesuaian
situasi dan kondisi sekarang sehingga diperlukan perubahan atas pasal tersebut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 136 tahun 2000; PP Nomor 137 Tahun 2000; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 2 Tahun 2013; Perda Kab. Batola Nomor 47 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun
2015 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, diubah yaitu Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 ayat sebagai berikut: Dalam hal permohonan pengurangan diajukan oleh badan yang secara hukum dan senyatanya mengalami kesulitan likuiditas dengan alasan : a. Pailit yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan.
b. Kegiatan usaha tidak beroperasi dan sarna sekali tidak memperoleh
keuntungan secara finansial atas pemanfaatan lahan dan bangunan
dimiliki yang dikuatkan dengan keterangan pihak yang berwenang.
c. Beroperasi akan tetapi masih belum/tidak mampu membayar atas SPPT
PBBP2 karena alasan kondisional tertentu, misalnya akibat pandemik
atau resesi ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka struktur organisasi, fungsi dan
uraian tugas Inspektorat perlu diubah untuk memperkuat
peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih
independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tabun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tabun 2000; PP Nomor 9 Tabun 2003; PP Nomor 79 Tabun 2005; PP Nomor 18 Tabun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala diubah yaitu Ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) ditambah 1 (satu) seksi sehingga
berbunyi sebagai berikut : Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan ditambah, menjadi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN; c. Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Ketentuan pada Pasal18 ditambah 1 (satu) seksi yaitu terkait tugas dan uraian tugas Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Insektorat
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Inspektorat, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat, yang memuat: Ketentuan Umum; Unsur-Unsur Organisasi dan Uraian Tugas terdiri dari Unsur-unsur Organisasi Inspektorat, Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan pengawasan melalui sistem online atas
setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran ke dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah, sehingga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pelaksanaan
Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1991; UU Nomor 14 Tahun 2002 ; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tabun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 120 Tabun 2018; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 10
Tahun 2011; Perda Kab. Nomor 2 Tahun 2013; Perda Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang memuat Ketentuan Umum; Sistem Online; Hak dan Kewajiban; Pengawasan Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara Pemindahtanganan (Penjualan dan Hibah) Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Tata Cara
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Pemindahtanganan; Penjualan; dan Hibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
13 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan (Bilyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Warnet Dan Game Center) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Wamet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN /11/2008; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Wamet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Wamet dan Game Center; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
