Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Dan Prinsip;
3. Penyelenggaraan Pelayanan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Penggunaan Prasarana Dan Sarana Kerja Pada Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka mempermudah penggunaan
prasarana dan sarana kerja secara sistematis, dipandang
perlu membangun Sistem Informasi Penggunaan Prasarana
dan Sarana Kerja (SI PRAJA) di Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; SOP Penggunaan Sistem Informasi Penggunaan Prasarana
dan Sarana Kerja (SI PRAJA) di Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 78 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Percepatan Pendaftaran PBB-P2
ABSTRAK:
Proses pengelolaan PBB-P2 yang salah satunya
kegiatan pendaftaran, mempunyai peranan yang sangat
strategis dalam menentukan keberhasilan pemungutan
PBB-P2 sehingga pelaksanaan pendaftaran ini perlu
dilaksanakan secara optimal melalui percepatan
pendaftaran PBB. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menetapkan Peraturan Bupati tentang
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui percepatan
pendaftaran PBB-P2.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2013.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum dan Optimalisasi PAD Melalui Percepatan Pendaftaran PBB P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Wisata Pustaka Ceria
ABSTRAK:
Untuk upaya lebih meningkatkan minat dan
budaya baca di masyarakat, perlu mencanangkan
Gerakan Wisata Pustaka Ceria. Dengan adanya Gerakan Wisata Pustaka Ceria
adalah sebagai wadah sarana dan prasarana sebagai
wujud jenis layanan yang akan dikembangkan sesuai
program kepustakaan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Wisata Pustaka Ceria.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Pelaksanaan; Sosialisasi dan Pembinaan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga
dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan
partisipasi berbagai pihak untuk
menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Penggunaan kantong plastik telah menjadi
permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu
dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak
kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif
dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa
aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6
Tahun 2013.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Perencanaan; Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pada Sub Bagian Pemberitaan Dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
teknis penyelenggaraan tugas pelayanan kepada pimpinan,
SKPD/Instansi dan masyarakat secara umum yang
menyangkut dengan hubungan masyarakat dan
keprotokolan, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pede Bergiat)
yang ada di Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi,
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; SOP Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pede Bergiat) ; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur pelaksanaan $ecara teknis terkait kedudukan, tugas dan fungsi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa sebagai penjabaran dari ketentuan pasatr 38 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2Al7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi serta Mekanisme Pengalgkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahtsn 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 20l5; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa; Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
3. Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Desa
4. Penghasilan, Waktu Kerja Dan Istirahat/Cuti
5. Peningkatan Kapasitas Staf Desa
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017,
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Struktur Organisasi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa; Mekanisme Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Evaluasi Susunan Organisasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan tata cara penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang pendelegasian kewenangan bupati dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat, yang meliputi : ketentuan umum, pelaksanaan dan penarikan delegasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retibusi daerah, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perubahan atas peraturan bupati barito kuala nomor 108 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa di kabupaten barito kuala tahun anggaran 2018, yang meliputi perubahan pada Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
