Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Barito Kuala tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkes Nomor9 Tahun 2020; Kep Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020; Kep Kepala BNPB Nomor HK.Ol.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 ; Perbup Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Monitoring dan Evalusasi; Sanksi; Sosialisasi dan Partisipasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan mendinamiskan system kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standard kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menyusun pedoman kode klasifikasi kearsipan di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republlik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kode Klasifikasi;
3. Pembinaan;
4. Pembiayaan; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 63 Tahun 2015
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , perlu menetapkan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan perubahan struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur pelaksanaan $ecara teknis terkait kedudukan, tugas dan fungsi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur Staf Perangkat Desa sebagai penjabaran dari ketentuan pasatr 38 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2Al7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi serta Mekanisme Pengalgkatan dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahtsn 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 20l5; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa; Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
3. Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Desa
4. Penghasilan, Waktu Kerja Dan Istirahat/Cuti
5. Peningkatan Kapasitas Staf Desa
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme jabatan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka perlu disusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam rangka menyusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Prinsip dan Ruang Lingkup;
3. Kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
4. Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS;
5. Sistem Informasi Manajemen Talenta;
6. Anggaran; dan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabuapten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka menjamin pengembangan karier
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU omor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat:
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis dan Unsur Pola Karier; Pembinaan dan Bentuk Pola Karier; Penilaian Kompetensi dan Prestasi Kerja; Pola Karier Dalam Jabatan; Persyaratan Jabatan Administrasi; Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian; Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan; Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pengangkatan, Perpindahan Dan Pemberhentian; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batola
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal
144 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran,
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-
2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34);
14. Peratauran Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan
Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2016 Nomor 36).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
-
-
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 dapat
dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dan
dasar hukum dalam pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 33);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonoesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke
dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 465);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 12)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2013 tentang PBB Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEDOMAN APBD
BAB III
PRINSIP DAN ASAS PELAKSANAAN APBD
BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB V
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
BAB VI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAB VII
TRANSAKSI NON TUNAI
BAB VIII
PERGESERAN ANGGARAN
BAB IX
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BAB X
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN LEMBUR KERJA
BAB XI
PERJALANAN DINAS
BAB XII
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN
BAB XIII
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SEMINAR ATAU
LOKAKARYA SERTA KEGIATAN LAINNYA
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
-
-
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Adanya penambahan ayat di dalam pasal 15 yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) ayat, ditambab sehingga menjadi 4 (empat) ayat, ini dikarenakan penyesuaian
situasi dan kondisi sekarang sehingga diperlukan perubahan atas pasal tersebut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 136 tahun 2000; PP Nomor 137 Tahun 2000; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 2 Tahun 2013; Perda Kab. Batola Nomor 47 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun
2015 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, diubah yaitu Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 ayat sebagai berikut: Dalam hal permohonan pengurangan diajukan oleh badan yang secara hukum dan senyatanya mengalami kesulitan likuiditas dengan alasan : a. Pailit yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan.
b. Kegiatan usaha tidak beroperasi dan sarna sekali tidak memperoleh
keuntungan secara finansial atas pemanfaatan lahan dan bangunan
dimiliki yang dikuatkan dengan keterangan pihak yang berwenang.
c. Beroperasi akan tetapi masih belum/tidak mampu membayar atas SPPT
PBBP2 karena alasan kondisional tertentu, misalnya akibat pandemik
atau resesi ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara, kepentingan Pemerintah Daerah serta hak-hak keperdataan rakyat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar Kearsiapan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Pengelolaan Arsip Vital;
Sumber Daya Manusia;dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
