Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknik Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk pengaturan mekanisme dan tata cara yang menjadi pedoman pelaksanaan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Penyedia Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pejabat Pemberi Persetujuan Penambahan Persyaratan
3. Pembentukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan
4. Mekanisme Dan Tata Cara Penambahan Persyaratan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemungutan Pajak parkir Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme pemungutan pajak parkir di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Subjek Pajak Parkir Dan Wajib Parkir
3. Tata Cara Pemungutan Pajak
4. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak
5. Jatuh Tempo Pajak Terutang
6. Tata Cara Pembayaran
7. Tata Cara Pengawasan
8. Tata Cara Pemeriksaan
9. Tata Cara Penagihan Pajak
10. Tata Cara Penyitaan
11, Tata Cara Pelelangan
12. Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Setoran Pajak
13. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan Dan Penghapusan Atau Sanksi Administrasi
14. Tata Cara Pengajuan Keberatan Keringanan Dan Pembebasan Pajak
15. Tata Cara Pemayaran Kelebihan Pajak
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melakksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 119 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan satu tahun yang merupakan komitmen perangkat daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 3708 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2021.
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah
3. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan dari pusat dan/atau untuk mendukung penanganan Covid-19, untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan pegawai serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2020; Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2021
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam suatu pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Bupati k6abupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Berisi Tentang
1. ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan system kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan norma, standar, prinsip dan kriteria kearsipan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan, diperlukan penyelenggarakan kearsipan dalam upaya perlindungan dan penyelamatan arsip pada setiap organisasi dan unit kerja, maka dilakukan pengelolaan arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018; Peraturan Kepala Kearsipan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 104 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Arsip
3. Penyusutan Arsip
4. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
5. Pendanaan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Daerah Melalui sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online dan Terintegritas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online dan Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah, perlu mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi online yang terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang pemungutan pajak daerah melalui sistem aplikasi pajak daerah secara online dan terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online Dan Terintegrasi, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Maksud Dan Tujuan
3. Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Online
4. Kerjasama Pelaksanaan System Online
5. Integrasi Sistem Aplikasi
6. Pengawasan Dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Sistem Online
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembagunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa uuntuk melakksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan perkembangan perubahan indikator makro yang terjadi secara nasional maka perlu untuk menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
