Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, perlu adanya alat untuk menentukan kewajaran biaya setiap kegiatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor . Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati Manokwari Selatan ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Harga Satuan yang telah ada tetap berlaku sampai ditetapkannya Standar Harga Satuan yang baru.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 44 Tahun 2023
KLASIFIKASI - BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI - BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI - BANGUNAN - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH - BANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar lebih efektif dan optimal dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu menentukan klasifikasi dan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dipandang sudah tidak sesuai sebagaimana diundangkan pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000; Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022; Undang-Undang No. 23 Tahun 2012; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2008; Peraturan Bupati Manokwari Selatan No. 36 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tidank Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tinak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan Good Governance melalui sistem penanganan pengaduan. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019; Undang-Undang N0. 13 Tahun 2006; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022; Undang-Undang No. 23 Tahun 2012; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2011; Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2017; Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08/M.PAN RB/06/2012; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 01 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan SIstem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Perangkat Daerah waji melakukan Penilaian Risiko. Untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk tujuan strategis pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, dan tingkatan kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengambangan Budaya Sadar Risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Wisata Rohani Kabupaten Manokwari Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada peserta wisata rohani sehingga peribadatan dapat mengikuti ketentuan, perlu dibuat pedoman perjalanan Wisata Rohani.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2000; Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2012; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan No. 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan No. 12 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perjalanan Wisata Rohani adalah perjalanan untuk melaksanakan ibadah atau ritual keagamaan dengan syarat tertentu. Hal ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah umrah sehingga peribadatan dapat mengikuti ketentuan (syariat), perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenag No. 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten Manokwari Selatan No. 18 Tahun 2017; Perda Kabupaten Manokwari Selatan No. 12 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perjalanan ibadah Umrah adalah perjalanan untuk melaksanakan ibadah keagamaan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu diganti. Dalam rangka optimalisasi penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Hibah serta Bantuan Sosial lebih efektif , dipandang perlu menyusun Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; eraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18
Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini ditur tentang hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Keuangan Kampung, dipandang perlu menyusun Peaturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 14 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung, prinsip penyusunan APB Kampung, kebijakan penyusunan APB Kampung, teknis penyusunan APB Kampung, dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
Lamp 20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dan dapat mengakibatkan kesakitan, kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria secara menyeluruh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularan malaria, perlu dilakukan upaya percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Manokwari Selatan;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018; eraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Manokwari Selatan ini mengatur mengenai Eliminasi Malaria.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 13.a Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengclolaan keuangan daerah yang akuntabel, perlu adanya pedoman yang mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Manokwari Selatan ini mengatur mengenai sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
