Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 40 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...a daerah Ta,2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 7 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Sela tan Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024;
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah; b. PPPK yang bekerja pada instansi daerah; c. Gubernur dan Wakil Gubernur; d. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; e. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan g. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan,peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...JA TIDAK TERDUGA.pdf

ATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD. No. 16/2024, LL Kab Mansel: 14 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD, tujuannya agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib,transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...didikan Bagi PNS.pdf

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Negeri tugas belajar/tugas Sipil yang melaksanakan Pegawai belajar khusus, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024.
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar. PNS yang menjalankan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya Pendidikan adalah: 1. PNS yang menajalankan Pendidikan dengan biaya pribadi; 2. PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya Bersama (cost sharing) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya Pendidikan/beasiswa. Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikannya sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/Yayasan/Lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan/atau bantuan pihak asing. PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...sel Ta angg 2024.pdf

PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan perangkat kampung lainnya melalui penyediaan penghasilan tetap bagi kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. Penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung. b. Penghasilan lain yang sah Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung. Penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K), setiap bulan, dan memenuhi kriteria; a) memenuhi persyaratan administratif; b) belum habis masa jabatannya. Perangkat Kampung terdiri dari; a) sekretaris kampung; b) kepala urusan; c) kepala seksi; d) ketua rukun warga (RW); e) ketua rukun tetangga (RT). Anggota Badan Permusyawaratan Kampung terdiri dari; a) ketua Baperkam; dan b) anggota bidang urusan. Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Aparat Kampung yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) baik defenitif maupun Penjabat (Pj) hanya dapat menerima salah satu sumber penghasilan, antara penghasilan tetap (Siltap) Kampung atau gaji sebagai ASN kecuali tunjangan di dalam APBK terhitung mulai Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) yang bersangkutan dikeluarkan. Penghasilan lain yang sah Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan diberikan sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APB-K, terdiri dari; a) honor Pengelola keuangan kampung; dan d) biaya perjalanan dinas. Penghasilan tersebut dianggarkan dalam Operasional Pemerintahan pada APB-K.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Lamp 9 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD Dana Desa

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...ari APBD TA 2024.pdf

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 12 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu mengalokasikan Dana Kampung setiap tahun anggaran.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024;
Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maksud diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Alokasi Dana Kampung yang dialokasikan untuk setiap kampung menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu: a. Asas merata adalah pembagian Alokasi Dana Kampung sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar. b. Asas adil adalah pembagian ALokasi Dana Kampung sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variable jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Formula.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Lamp 5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak

Struktur Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...perumahan Rakyat.pdf

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 8 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI SELATAN SEBAGAI PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Manokwari Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 21 Tahun 2017;
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pengelola SPAM Kabupaten, dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yakni kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Susunan Organisasi UPTD terdiri atas; Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Koordinator SPAM IKK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak

Standar / Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...Pemda KAb Mansel.pdf

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomom 1 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;
Pedoman Penerapan SRIKANDI dimaksudkan untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Pedoman Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBUP KABUPATEN MANOKWAR...-pemb-kab-mansel.pdf

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Untuk menetapkan pedoman penggunaan klasifikasi arsip bagi Pemerintah Daerah dan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaam arsip dinamis sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Kode Klasifikasi Arsip.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;
Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari basil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi; a) fungsi fasilitatif; dan b) fungsi substantive. Fungsi fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrative atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Fungsi substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain. Sedangkan, klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 93 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak

Pedoman Penulisan / Tata Naskah Dinas

Download file:

PERBUB KABUPATEN MANOKWAR... pemb,Kab-Mansel.pdf

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD. No. 5/2024, LL Kab Mansel: 28 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang baru.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 1958;Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 1958; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Negara Nomor 5 Tahun 2021;
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, Peraturan Bupati Manokwari Sela tan Nomor 15 Tahun 2018 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 71 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUB KABUPATEN MANOKWAR...a ASN Kab Mansel.pdf

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN ABSTRAK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD. No. -/2024, LL Kab Mansel: 16 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara ditetapkan dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.Dalam rangka memberikan pedoman dalam mendapatkan dan mempersiapkan talenta terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten manokwari selatan perlu menyusun manajemen talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Sela tan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 45 Tahun 2022;
Aspek Manajemen Talenta ASN meliputi; a) Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; b) Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; dan c) Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN. Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN meliputi; a) akuisisi talenta; b) pengembangan talenta; c) retensi talenta; d) penempatan talenta; dan e) pemantauan dan evaluasi. Sedangkan, Sistem Informasi ASN dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT