Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
bahwa Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu dilengakapi dengan petunjuk pelaksanaan klasifikasi nilai jual obyek pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 135 Tahun 2000; PP No 25 Tahun 2002; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PP No 69 tahun 2010; PermenPUPRD No 20/PRT/M/2010; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007;Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang klasifikasi NJOP yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2022
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan
serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu
memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih
tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan
pemberian Tugas Belajar;
b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016
tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor
11 Tahun 2009 tentang Togas Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi
Melalui Jalur Pendidikan, Penggunaan Gelar Akademik
dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Persyaratan, Penyelenggaraan Tugas Belajar, dan Program Studi; Pendanaan, Tunjangan dan Jangka Waktu; Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Pembatalan dan Penghentian; Penggunaan Gelar Pendidikan dan Surat Keterangan; Kenaikan Pangkat Penyesuaian IjazahPemantauan dan Evaluasi; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Tegal masih
cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan
stunting secara holistik, integratif, dan
berkualitasmelalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi
Antara perangkat Pemerintah Daerah, pemerintah desa
dan pemangku kepentingan lainnya; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan
kepastian hukum dalam melakukan percepatan
penurunan stunting di Pemerintah Daerah maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan
Penurunan Stunting;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Masyarakat/Pihak Swasta/Dunia Usaha, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomro 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018; bahwa ada beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2016; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 65 Tahun 2018;
Perraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada huruf C kelengkapan berkas SPJ pada halaman 18 Nomor 2 Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa RKPD Kab Tegal Tahun 2018 sudah diatur dengan Perbup No 52 Tahun 2018; bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi RKPD Kab Tegal Tahun 2018 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD, maka Perbup Tegal No 52 Tahun 2017 tentang RKPD Kab Tegal Tahun2 018, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurud b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan RKPD Kab Tegal Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Perpres No 79 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 14 Tahun 2016; Permendagri No 32 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Pergub Prov Jateng No 43 Tahun 2017; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2009; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2009; Peda Kab Tegal No 5 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2017; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2016; Perbup Tegal No 52 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika perubahan RKPD Kab Tegal 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tegal No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal
protokol kesehatan - penegakan disiplin - penegakan hukum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2021/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Kab Tegal telah menetapkan Perbup No 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; bahwa dengan peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Kab Tegal yang cukup signifikan dan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan maka Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 22 Tahun 1983; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2020; Perpres No 82 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 mengenai kewajiban Subjek untuk mematuhi protokol kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tsihun 2016 tentang
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2017; bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 terdapat item, jenis,
nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam
lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016
tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor
37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 37 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan sub nomor 1.5.358 pada Lampiran I Halaman 20 Nomor 1.5 Honorarium Pegawai dalam bentuk Tim, penambahan sub nomor 1.6.207 pada Lampiran I Halaman 28 Nomor 1.6 Honorarium Pegawai Lainnya, penambahan sub nomor 1.7.203 dan sub nomor 1.7.204 pada Lampiran I Halaman 33 Nomor 1.7 Honorarium Non Pegawai Lainnya, penambahan sub nomor 2.8.801 pada Lampiran I Halaman 50 Nomor 1.8 Bahan Baku Bangunan, penambahan sub nomor 3.9.629 sampai dengan sub nomor 3.9.633 pada Lampiran I Halaman 135 Nomor 3.9 Komputer dan Perlengkapannya, penambahan sub nomor 1.16.265 pada Lampiran I Halaman 81 Nomor 2.16 Jasa Kantor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam
Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan
guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan
Penyelenggara Negara yang efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 113
Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025
ABSTRAK:
bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2025 telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya pertumbuhan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Penanaman Modal Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014 tentang rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2014;
Peraturan bupati mengatur tentang rencana umum penanaman modal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Kerja Pemda Kab Tegal Tahun 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Perpres No 72 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 123 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 40 tahun 2020; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Pergub Prov Jateng No 19 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 10 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Kab Tegal Tahun 2021 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
