Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Agar Dapat di Susun dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berdasarkan Prestasi Kerja, Maka Pemerintah Kota Banjarmasin Perlu Membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Banjarmasin ini Mengatur Tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 298 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di Mana di Nyatakan Bahwa Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Bahwa Analisis Standar Belanja Merupakan Standar yang di Gunakan untuk Menganalisis Kewajaran Beban Kerja atau Biaya Setiap Program atau Kegiatan yang Akan di Laksanakan oleh Suatu Satuan Kerja dalam Satu Tahun Anggaran;
Bahwa dalam Rangka Tercapainya Efesiensi, Efektivitas, Transparansi dan Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Khususnya dalam Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Huruf b, dan Huruf c, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Analisis Standar Belanja.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Banjarmasin ini Mengatur Tentang Analisis Standar Belanja, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tujuan dan Ruang Lingkup;
Analisis Standar Belanja;
Pengendalian dan Pengawasan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu adanya Standar Harga Satuan Setiap Unit Barang/Jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa untuk Menindaklanjuti dan Mengakodomir Beberapa Usulan Penyesuaian Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dari Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perlu di Lakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 ini Mengatur Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang Mengedepankan Upaya Promotif dan Previntif Agar Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat yang Setinggi-tingginya;
Bahwa dalam Rangka Mempercepat dan Menyinergikan Tindakan dari Upaya Promotif dan Previntif Hidup Sehat Guna Meningkatkan Produktivitas Penduduk dan Menurunkan Beban Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Akibat Penyakit maka Pemerintah Kota Banjarmasin Melakukan Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a dan b Tersebut di Atas, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017.
Peraturan Walikota Banjarmasin ini Mengatur Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, dan Sasaran;
Ruang Lingkup;
Kewenangan;
Kelembagaan;
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Organisasi PD dalam Pelaksanaan Germas;
Perencanaan dan Penganggaran Germas;
Peran Serta Masyarakat;
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagu Guru Honorer, Guru Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Penmdidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk Meningkatkan Kinerja dan Kesehatan Bagi Guru Honorer Pendidikan Anak Usai Dini (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usai Dini Sejenis Perlu di Lakukan Penyesuaian Besaran Insentif Guru Honorer;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapakan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 75 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tartif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dengan Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3065/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcrition Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin Perlu di Lakukan Penyesuaian;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2021 ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin Perlu di Lakukan Penyesuaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021
PERWALI Kota Banjarmasin No. 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Mempunyai Tugas untuk Melaksanakan Urusan di Bidang Perhubungan Maliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Sub Urusan Pelayanan Serta Kesekretariatan;
Bahwa dalam Rangka Menunjukkan Kegiatan Penyediaan Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Perlu Mengangkat Pengemudi Trans Banjarmasin, Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin dan Teknis Trans Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi Trans Banjarmasin;
Upah Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknis Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan di Bidang Perhubungan Meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Sub Urusan Pelayanan Serta Kesekretariatan;
Bahwa dalam Rangka Menunjang Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Perlu Mengangkat Pengemudi Angkutan Pelajar dan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar di Lingkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.967/AJ.2020/DRJD/2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar di Lingkutan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pengangkatan Pengemudi Angkutan Pelajar;
Upah Pengemudi Angkutan Pelajar dan Sewa Angkutan Kota untuk Angkutan Pelajar Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel, Perlu Mengatur Kode Etik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud pada Huruf a Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.
Dasar Hukum; Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Thaun 2019; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kode Etik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Daerah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
Kode Etik;
Komite Etik;
Pemeriksaan dan Keputusan;
Sanksi;
Sekretariat Komite Etik;
Pembiayaan;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
