Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan atau memperoleh manfaat dari padanya.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, tata cara pemungutan pajak, sanksi administrasi pengurangan, keringana, dan pembebasan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Subjek dan Objek Reklame dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan jangka waktu Pajak dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 30 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PERDA No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan dan Fungsional, Tata Kerja, Eselon Pengangkatan dan Pemberhentian, UPT, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 39 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa Unit Kerja Layanan Pengadaan yang seianjutnya disebut UKPBJ adalah Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berbentuk struktural dan merupakan pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Gorontalo No. 27 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengature beberapa perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, yaitu Mengubah ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf c; Mengubah bagian ketujuh dan paragrah 1; Mengubah ketentuan Pasal 42; Mengubah ketentuan Pasal 43; Mengubah ketentuan paragraf 2 pada bagian Ketujuh dan Pasal 44; Mengubah ketentuan Pasal 45; Mengubah ketentuan Paragraf 3 pada bagian ketujuh dan Pasal 46; Mengubah ketentuan Pasal 47; Mengubah ketentuan Paragraf 4 pada bagian ketujuh dan Pasal 48; Mengubah ketentuan Pasal 49; Mengubah ketentuan bagian kesembilan dan Paragraf 1 pada bagian kesembilan; Mengubah ketentuan Pasal 58; Mengubah ketentuan Pasal 59; Mengubah Ketentuan paragraf 2 pada bagian kesembilan dan Pasal 60; Mengubah ketentuan Pasal 61; Mengubah ketentuan Paragraf 3 pada bagian kesembilan dan Pasal 62; Mengubah ketentuan Pasal 63; Mengubah ketentuan Paragraf 4 pada bagian kesembilan dan Pasal 64; Mengubah ketentusin Paragraf 4 pada bagian kesembilan dan Pasal 65; Menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65a diantara Pasal 65 dan Pasal 66; Menghapus huruf b dan huruf g pada Pasal 91.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 19 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2021/NO.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan guna pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta untuk menghargai para pejuan dan tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan daerah Kota Goorntalo.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daeran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2014 maka untuk melaksanakan Peraturan Walikota tentang Perubahan pendapatn APBD Tahun Anggaran 2014 perlu dijabarkan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Permendagri No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020
PERWALI Kota Gorontalo No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Petunjuk pelaksanaan dana pengembangan kelurahan di lingkungan pemerintah kota gorontalo
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2020/NO.2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan Dana Pengembangan yangb transparan dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.33 UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.73 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No.130 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip pengelolaan DPK, lingkup pemanfaatan DPK, tahap perencanaan Kegiatan, tahap pelaksanaan, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2020.
Terdiri dari 58 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kota Gorontalo dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, maka diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan inventarisasi serta pelaksanaan inventarisasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2016
pedoman pengadaan barang/jasa pada perusahaan daerah air minum.
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2016/NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai denganh Anggaran perusahaan daerah air minum.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007.
Dalam peraturan Walikota ini diatur tentang Ruang lingkup, maksud dan tujuan, dan pedoman pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 80 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negera di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diLingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Dasar hukum Peraturan UU No.229 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No,1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020.
Peraturan ini diatur tentang Peraturan Wali Kota Gorontalo Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalammnya mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Pengendalian Internal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
