Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan pertanggung jawaban nasional di lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 12 Tahun 2009; PERDA Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang jadwal retensi arsip fasilitatif di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang penyusutan arsip, jadwal retensi arsip, serta penggunaan jadwal retensi arsip.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Terdiri dari 38 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Mencabut :
PERWALI Kota Gorontalo No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permenkominfo No. 14 Tahun 2016; PerkepLamsaneg No. 9 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, fungsioanal, pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 29 dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal tata usaha keuangan maupun pengadaan barang/jasa perlu peran pwjabat penatausahaan pembantu pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pejabat penatausahaan pembantu dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan terlaksana dengan baik perlu dilakukan perubahan Biaya Standar.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004: UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerali Prof. Dr . Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. GI. ALOEI SABOE PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD 2022 (31)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis RUmah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Gi. ALOEI SABOE Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 aysit (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 38 Tahun 2000, UU No 29 tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 12 Tahun 2017, Permenkes No 3 Tahun 2020, PERDA Kota Gorontalo No 5 Tahun 2016.
Dalam peraturaan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Gi. ALOEI SABOE Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, klasifikasi dan kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jabatan perangkat daerah, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerali Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontajlo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 32 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan asal 4 PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, UPT, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 31 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2003 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo No. 7 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan E-Government
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sistem elektronik (e-Government) dalam upaya penyeklenggaraan pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk penyelenggaraan e-Government selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan baik, perlu diatur peraturan walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No0.25 Tahun 2004; UU No,11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2012; Perwako Gorontalo No.41 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan E-Government termasuk didalamnya mengarur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Kebijakan, Kelembagaan, Sistim Informasi, Infrastruktur, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2014
PERWALI Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera yang terdiri dari 8 (delapan) program gratis di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, gratis biaya persalinan, gratis biaya pembuatan akte lahir, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, gratis biaya pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan sederajat, gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, gratis biaya akte nikah, gratis biaya izin usaha, gratis bantuan modal usaha mikro dan kecil, gratis ambulance dan pemakaman, evaluasi dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2020
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA GORONTALO
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD 2020 (32)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang millk Pemerintah Kota Gorontalo pada seluruh Perangkat Daerah dan unit keija, perlu adanya pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu, serta untuk tertibnya pengelolaan barang khususnya pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik Pemerintah Kota Gorontalo perlu pengaturan yang efektif.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Np. 9 Tahun 2015, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagr No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No 11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip umum, pengamanan barang milik daerah berupa tanah, pengamanan barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan, pengamanan barang milik daerah berupa kendaraan dinas, pengamanan barang milik daerah berupa rumah negara, pengamanan barang milik daerah berupa barang persediaan, pengamanan barang milik daerah berupa barang tak berwujud, pengamanan barang milik daerah selain tanah gedung dan/atau bangunan rumah negara dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima, pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
Terdiri dari 22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
