Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan Penyesuaian kembali Pengaturan tentang Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.
Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH; PAJAK HOTEL; PAJAK RESTORAN; PAJAK HIBURAN; PAJAK REKLAME; PAJAK PENERANGAN JALAN ; PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN; PAJAK PARKIR; PAJAK AIR TANAH ; PAJAK SARANG BURUNG WALET; BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN; WILAYAH PEMUNGUTAN ; MASA PAJAK; SAAT TERUTANGNYA PAJAK; PENDAFTARAN DAN PENDATAAN; PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; INSENTIF PEMUNGUTAN ; KETENTUAN KHUSUS; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebantuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pembayaran Pajak Minerba Bukan Logam dan Bebatuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No.41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 2 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang: ketentuan umum; tata cara pembayaran pajak mineral bukan logam dan bebatuan; harga dasar; perhitungan besaran pajak; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2016.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 33 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bener Meriah No. 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan memiliki 1 Lampiran tentang Berita Acara Pembahasan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan memiliki 1 Lampiran tentang Berita Acara Pembahasan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang: KETENTUAN UMUM; PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK; PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK; KETENTUAN LAIN-LAIN;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan took swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara professional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 29 Tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2012; Permen Perdagangan No. 21 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, Ruang Lingkup dan Kriteria, BAB III Pengelolaan, BAB IV Penataan, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Kampung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada tingkat Pemerintahan Kampung perlu diatur dengan pengaturan yang lebih fleksibel, sederhana dan lebih mudah tetapi tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Kampung
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini terdiri dari 39 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Tata Nilai Pengadaan, BAB IV tentang Ruang Lingkup Pengadaan, BAB V tentang Para Pihak, BAB VI tentang Perencanaan Pengadaan, BAB VII tentang Persiapan Pengadaan, BAB VIII tentang Pelaksanaan Pengadaan, BAB IX tentang Pembayaran Prestasi Kerja, BAB X tentang Keadaan Kahar, BAB XI tentang Pemutusan Surat Perjanjian, BAB XII tentang Sanksi, BAB XIII tentang Penyelesaian Perselisihan, BAB XIV tentang Pelaporan dan Serah Terima, BAB XV tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik, BAB XVI tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XVII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air Pada Dinas Sosial
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemakaian gedung serba guna dan mobil tangki air pada Dinas Sosial Kab. Bener Meraih, maka dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Besar Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Serba Guna dan Mobil Tangki Air dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkhir kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2016; Qanun Kab. Nemer Meriah Nomor 2 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum dan Besara Tarif Retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011
Bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mengatur Retribusi daerah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali pengaturan tentang Retribusi daerah; c
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 168
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021; Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1842/2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan 10 Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
542
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan , Penetapan Tarif dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam terutama yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan batuan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
Bahwa untuk meningkatkan PAD dari sector Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 3 Tahun 2020; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2010; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011; KepGub Nomor 540/1721/2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Tata Cara Pengelolaan Pajak; BAB IV Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; BAB V Tata Cara Penetapan, Penghitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; BAB VI Keberatan; BAB VII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; BAB VIII Kadaluarsa Penagihan; BAB IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
