bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah: a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; b. UU No. 3 Tahun 2007; c. UU No. 6 Tahun 2014; d. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; e. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; f. Permendagri No. 83 Tahun 2017; g. Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur mengenai; I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Unsur Perangkat Desa; IV. Larangan dan Sanksi Perangkat Desa; V. Pengangkatan Perangkat Desa; VI. Pelantikan Perangkat Desa; VII. Pemberhentian Perangkat Desa; VIII. Pemberhentian Sementara Perangkat Desa; IX. Rotasi Perangkat Desa; X. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; XI. Unsur Staf Perangkat Desa; XII. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; XIII. Kesejahteraan Perangkat Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Desa; XVI. Pakaian Dinas Perangkat Desa; XVII. Ketentuan Peralihan; XVIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
19 halaman; 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja Model dan Bina Keluarga Remaja Tingkat Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) b. UU Nomor 52 Tahun 2009, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera; Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu membentuk Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja Tingkat Kabupaten; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja Model dan Bina Keluarga Remaja Tingkat Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Arah Program, Maksud dan Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Pembentukan; IV. Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan; V. Kelompok Kerja Operasional PIK Remaja; VI. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
Terdiri dari 16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa pcndidikan anti korupsi rnerupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter bermoral anti korupsi; bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan implmentasi
pendidikan anti korupsi dari sekolah, rumah serta lingkungan; bahwa untuk mewujudkan implernentasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat di Kabupaten
Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 9 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; V. Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; VI. Kerjasama; VII. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penamaan Jalan, Gedung/ Bangunan dan Pemberian Nomor Gedung/ Bangunan Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penamaan Jalan, perlu menyusun Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penamaan Jalan dan Sarana Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penamaan Gedung/ Bangunan dan Pemberian Nomor Gedung/ Bangunan Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Sarana; IV. Ketentuan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum; V. Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum; VI. Tiang, Papan Nama dan Tulisan; VII. Ketentuan Pidana; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
Terdiri dari 8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 14 Tahun 2020
Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan diterbitkannya Perpres No. 54 Tahun 2020 dan PMK No. 20/PMK.07/2020, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah No. 36 Tahun 2019; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERPPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 193/PMK.07/2018; PMK No. 20/PMK.07/2020; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2019; Perbup Sumba Tengah No. 32 Tahun 2019
Materi Pokok terdiri dari 2 Pasal Utama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
4 Halaman Isi; 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah; Bahwa menurut Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu
tempat penampungannya; Bahwa dalam administrasi pengelolaan keuangan
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dijumpai adanya praktek-praktek pendapatan maupun belanja yang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah sehingga perlu regulasi yang menjadi pedoman dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah
Dasar Hukum: UU Nomor 3 Tahun 2007; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 32 Tahun 2014
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pihak-Pihak yang Terkait; IV. Dokumen yang Digunakan dan Mekanisme Pengesahan; V. Proses Akuntansi; VI. Penyajian Laporan Keuangan; VII. Ilustrasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Terdiri dari 11 Halaman Isi; 22 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011, penetapan tarif ditetapkan dengan perbup; Bahwa tarif retribusi Terminal sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011
Materi Pokok terdiri dari 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Menyesuaikan tarif retribusi Terminal dalam Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2011
3 Halaman Isi, 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi; Bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui Perencanaan Pembangunan secara Elektronik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik
Dasar Hukum: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 3 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Perda Kab. Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Pengelolaan Sistem; IV. Mekanisme Pengusulan Kegiatan; V. Pengendalian dan Evaluasi; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
Terdiri dari 13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan sampah perlu dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Bahwa dalam sinergitas pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 3 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perda Kab. Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2011; Perda Kab. Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Pengelolaan Sampah; III. Sistem Tanggap Darurat; IV. Pemilahan Sampah; V. Perizinan; VI. Kerjasama dan Kemitraan; VII. Kompensasi; VIII. Penyelesaian Sengketa; IX. Peran Serta Masyarakat; X. Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan; XI. Sanksi Administratif; XII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Terdiri dari 17 Halaman Isi; 9 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang intinya disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan; Bahwa selain tugas Camat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan. sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perbup Sumba Tengah No. 30 Tahun 2016; Perbup Sumba Tengah No. 35 Tahun 2016
Materi Pokok Terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Tugas dan Kewenangan Camat; IV. Pembiayaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; Vi. Penarikan Pelimpahan; VII. Pertanggungjawaban; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
